Term of Reference
TEMU NASIONAL HKM HD TAHUN 2013:
“HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA BERTIWIKRAMA:
MENDORONG BANGKITNYA EKONOMI RAKYAT DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM”
Jakarta, 24 – 25 April 2013
A. Latar Belakang
“Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Desa merupakan bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, model pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat di sekitar hutan sebagai aktor utama. Hkm dan Hutan Desa adalah sejarah panjang yang merefleksikan perjuangan rakyat untuk memperoleh hak dan akses terhadap hutan sebagai sumber penghidupannya. Rakyat tidak bisa lagi diperlakukan tidak adil dan hanya dijadikan penonton dalam pemanfaatan hutan yang hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses terhadap penguasa. Rakyat tidak boleh lagi hanya menjadi buruh di tanah airnya sendiri. HKm dan Hutan Desa bertiwikrama, HKm dan Hutan Desa akan terus bergerak meluas menjadi kekuatan besar sebagai pembangkit ekonomi rakyat di sekitar hutan. Hkm dan Hutan Desa harus direalisasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian hutan.”
Kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung berpihak kepada usaha skala besar telah mengakibatkan ketimpangan pemanfaatan sumber daya hutan, dan menyebabkan terbatasnya penguasaan lahan dan akses bagi masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. Selain berdampak pada kerusakan sumberdaya hutan, hal ini juga telah menimbulkan konflik berkepanjangan karena hilangnya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap kawasan hutan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kebijakan dan pengelolaan hutan ekstraktif ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Sebanyak 10,2 juta dari sekitar 48,8 juta masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan hidup di bawah garis kemiskinan (CIFOR, 2004). Bahkan dari kegiatan identifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan terdapat 25.863 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan, yaitu 16.760 desa berada di dalam dan berbatasan dengan kawasan hutan di 15 propinsi di Indonesia (Laporan Departemen Kehutanan, 2007) dan 9.103 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan di 17 propinsi lainnya di Indonesia (Laporan Departemen Kehutanan, 2009).
Memasuki era reformasi, paradigma pengelolaan hutan di Indonesia telah bergeser ke arah pengelolaan berbasis masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999): “Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 telah menegaskan niat baik Pemerintah untuk menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut juga telah ditunjukkan dengan terbitnya kebijakan operasional tentang pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utamanya, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa (P.49/2008 jo P.14/2010 jo P.53/2011), Hutan Kemasyarakatan/HKM (P.37/2007 jo P.13/2010 jo P.52/2011), dan Hutan Tanaman Rakyat/HTR (P.23/2007 jo P.5/2008 jo P.55/2011). Kementerian Kehutanan telah menetapkan target pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas 400.000 hektar per tahun dan Hutan Desa seluas 100.000 hektar per tahun, sehingga sampai pada tahun 2014 ditargetkan penetapan areal HKM seluas 2 juta hektar dan Hutan Desa seluas 500.000 hektar.
Namun demikian hingga saat ini perkembangan capaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan tersebut. Data perkembangan sampai bulan Desember 2012 untuk penetapan areal kerja HKM oleh Menteri Kehutanan baru mencapai seluas 186.931 ha dan penerbitan ijin (IUPHKM) oleh Bupati seluas 67.473 ha. Sedangkan penetapan areal kerja Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan mencapai seluas 102.987 ha dan penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) oleh Gubernur seluas 15.611 ha (Direktorat BPS, Desember 2012).
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen politiknya yang dilontarkan oleh Presiden dalam menghadapi tantangan perubahan iklim untuk penurunan emisi gas rumah kaca ditargetkan 26-41% hingga tahun 2020. Sektor kehutanan diharapkan dapat menyumbang 14% untuk penurunan emisi nasional tersebut. Mekanisme global dalam Konvensi Perubahan Iklim untuk pengurangan emisi melalui sektor penggunaan lahan dan hutan yang dikenal dengan nama Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation (REDD+) bagi Indonesia dapat dijadikan momentum untuk melakukan perubahan yang lebih luas dan mendasar terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
Beberapa pihak baik di tingkat nasional maupun di daerah telah mengembangkan inisiatif Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan sebagai salah satu strategi mitigasi perubahan iklim untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Inisiatif ini penting untuk memperjelas posisi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Pemberian hak kelola melalui Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan selama 35 tahun akan memberikan kepastian tenurial terhadap kawasan hutan, memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk menerapkan aturan-aturan lokal (local wisdom), dan mendorong terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan.
Berdasarkan perkembangan situasi tersebut di atas, Kementerian Kehutanan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Hkm dan Hutan Desa sangat diperlukan adanya dukungan antar sektor dan para pihak terkait. Direktorat Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan bersama dengan mitra terkait memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan TEMU NASIONAL HKM HUTAN DESA TAHUN 2013 dengan Tema “HKM DAN HUTAN DESA BERTIWIKRAMA:
MENDORONG BANGKITNYA EKONOMI RAKYAT DAN MITIGASI PERUBAHAN.” Melalui ajang Temu Nasional ini diharapkan dapat mengangkat peran utama HKm dan Hutan Desa sebagai agenda prioritas dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, mewujudkan kemandirian masyarakat, pelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim.
B. Tujuan dan Hasil yang diharapkan:
Tujuan Umum:
Temu Nasional HKm dan Hutan Desa ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan semangat para pihak pemangku kepentingan dalam merumuskan pemecahan masalah dan mendorong percepatan perluasan HKm dan Hutan Desa di Indonesia.
Tujuan Khusus:
1. Mendiskusikan tantangan dan peluang dalam mendorong percepatan perluasan HKM dan Hutan Desa di tingkat daerah maupun nasional.
2. Berbagi informasi dan pengetahuan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui HKm dan Hutan Desa dalam mendorong kemandirian masyarakat, kelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim.
3. Membangun kesepahaman, menyatukan persepsi dan penggalangan dukungan para pihak dalam mendorong percepatan implementasi HKm dan Hutan Desa di Indonesia.
4. Merumuskan langkah-langkah ke depan dalam upaya mendorong percepatan implementasi HKm dan Hutan di Indonesia.
Bentuk Kegiatan:
Bentuk kegiatan Temu Nasional HKM dan Hutan Desa Tahun 2013 ini terdiri atas;
1. Lokakarya
2. Sarasehan/Dialog bersama Menteri Kehutanan dan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kehutanan.
3. Pameran HKm – Hutan Desa
1. Lokakarya
Lokakarya ini berawal dari inisiatif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kepemerintahan (Partnership for Governance Reform) bekerjasama dengan Direktorat Bina Perhutanan Sosial Ditjen BPDASPS Kementerian Kehutanan dengan dukungan Ford Foundation dan Toyota Foundation melalui Japan Tropical Action Network (JATAN). Penyelenggaraan Lokakarya ini dimaksudkan sebagai media dialog para pihak untuk berbagi gagasan, informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia, serta
merumuskan langkah-langkah strategis untuk percepatan dan perluasannya ke depan, untuk mendukung pencapaian target nasional.
Tujuan.
Tujuan penyelenggaraan Lokakarya ini adalah sebagai berikut;
1. Mengidentifikasi capaian-capaian utama dan pelajaran-pelajaran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia;
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan utama dalam pelaksanaan dan perluasan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan pengalaman para pihak biak di tingkat nasional maupun di daerah;
3. Mengidentifikasi peluang dan tantangan skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan dalam mitigasi perubahan iklim;
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi dalam mendukung pelaksanaan dan perluasan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia.
Hasil yang Diharapkan
1. Dokumentasi pengalaman para pihak dalam pengembangan inisiatif Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat.
2. Rumusan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan dan perluasan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di tingkat nasional dan daerah.
3. Rumusan peluang dan tantangan skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan berkaitan dengan upaya mitigasi perubahan iklim.
4. Rumusan rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi dalam pelaksanaan dan perluasan Hutan Desa
Lokasi dan Waktu
Lokakarya ini akan diselenggarakan di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, pada hari Rabu, 24 April 2013.