Hingga kini, Departemen Kehutanan kurang memperhatikan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Hal terbukti dari kurangnya pencapaian target ijin Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Desa. Mulai tahun 2011, Departemen Kehutanan menargetkan turunya ijin seluas 500.000 hektar per tahun. Nyatanya, hingga kini baru ada 289.919 hektar hutan yang ditetapkan menjadi HKm dan HD.
Selama ini turunnya ijin lambat karena beberapa hal. Yang pertama, birokrasi. Di Departemen Kehutanan sendiri untuk mendapatkan ijin, berkas-berkas yang diajukan masyarakat harus melalui 27 meja. Selain itu, tidak ada niat baik dari Menteri Kehutanan. Hingga kini, ada sekitar 25 berkas yang sudah lengkap persyaratannya berhenti di meja mentri tanpa ada kejelasan. Secara keseluruhan ada sekitar 850.000 hektar hutan yang belum turun ijinnya hingga kini. Rata-rata, ijin tersebut sudah diajukan sejak satu hingga tiga tahun yang lalu. Lambatnya proses ini tidak sesuai dengan Perdirjen No.10/2010 dan No.11/2010 yang menyebutkan layanan maksimal untuk penetapan ijin membutuhkan 60 hari kerja.
Di Indonesia, sejumlah kelompok masyarakat pemohon HKM dan hutan desa di kehutanan berniat untuk menggugat Menhut. Javlec, sebagai lembaga yang bergerak di bidang kehutanan masyarakat akan memfasilitasi masyarakat di wilayah Jawa dan Bali untuk melakukan gugatan. Di Bali, ada 700 hektar hutan di daerah Jembrana yang mengajukan ijin sebagai hutan desa yang belum turun. Di Jogja, 493,29 hektar di daerah Saptosari.

CP:
Fachrudin Rijadi, Direktur Eksekutif Javlec: udineser14@gmail.com; 081328748098
Hery Santoso, Ketua Badan Pengurus Javlec: her.sant@yahoo.co.id