Lokakarya Nasional “Kebijakan & Pengembangan Produk Kopi & Mete pada Kehutanan Masyarakat”, di Bogor, 17 Oktober 2013

Meski peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sudah diakui dan beragam hasilnya menjadi sumber pendapatan. Namun, kekayaan alam tersebut tidak serta merta membuat masyarakat menjadi kaya, kata Andri Santosa, Sekretaris Nasional FKKM[1] (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat). Melihat persoalan itu, FKKM bersama Right Resources Initiative (RRI) mengadakan Lokakarya Nasional “Kebijakan & Pengembangan Produk Kopi & Mete pada Kehutanan Masyarakat”, di Bogor, 17 Oktober 2013.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kini tak lagi asing. Beragam nama dikenal, diantaranya perhutanan sosial, kehutanan masyarakat (KM), sertacommunity forestry. Skema pengelolaannya tak kalah beragam; Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Desa, Kemitraan, Desa Konservasi, dan Hutan Adat telah diakui dalam produk kebijakan di Indonesia.

Namun, masih perlu dipertanyakan dampak dari keterlibatan tersebut. Sejatinya upaya pelibatan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Apakah tujuan ini sudah tercapai?

Community Forestry Enterprise (CFE), atau wirausaha kehutanan masyarakat juga mulai mengemuka. Namun, berwirausaha tidaklah sederhana bagi masyarakat. Setidaknya diperlukan kepastian kelembagaan, produk yang berdaya saing, kebijakan yang mendukung, serta pasar yang potensial.

Melalui dukungan RRI, FKKM juga melakukan kajian terhadap produk unggul kehutanan masyarakat di region Sulawesi, Jawa serta Nusa Tenggara. Produk tersebut dinilai dari sisi ketersedian bahan baku, kebijakan, dan potensi pasar. Kopi dan Mete menjadi pilihan produk yang direkomendasikan untuk didorong menjadi unggulan KM, kata Wisnu Caroko, direktur Yayasan Setara-NTFP yang juga aktif di FKKM.

FKKM kemudian melakukan VCA atau Value Chain Analysis terhadap kedua produk tersebut. VCA Kopi dilakukan dari Hutan Desa Bantaeng – Sulawesi Selatan, HKm Lombok Utara – Nusa Tenggara Barat (NTB), dan PHBM Bandung – Jawa Barat. VCA Mete dilakukan dari HKm Jeneponto – Sulawesi Selatan, HKm Lombok Tengah – NTB, dan Gunung Kidul – Yogyakarta, tambah Wisnu yang menekuni pada hasil hutan bukan kayu.

Sudah seharusnya pengelola Kehutanan Masyarakat mengoptimalkan produknya. Di sisi lain, kebijakan pun selayaknya mendukung mereka yang bersungguh mengelola hutan, kata Andri. Ia yakin, jika produk tersebut ditangani secara serius, mereka pun akan sanggup bersaing, tutupnya.
[1]. FKKM adalah lembaga multipihak yang berperan sebagai pendorong gerakan menuju cara pandang kehutanan masyarakat di Indonesia. FKKM mendukung proses-proses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas dan perumusan kebijakan. FKKM membuka diri terhadap semua pihak untuk terlibat dalam memperkuat kehutanan masyarakat dan perbaikan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia.

Sekretariat Nasional FKKM: Gedung Kusnoto Lt.1, Jl. Ir. H. Juanda No.18, Bogor 16002. Telp/Fax. (0251)831 0396. Email: seknas-fkkm@indo.id; Website:http://www.fkkm.org twitter: @forumhutan