“Presiden dan Parlemen Baru perlu bersungguh-sungguh mengalokasikan paling tidak 30% kawasan hutan negara untuk rakyat” demikian cetus Myrna Safitri dalam Talkshow ‘Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Capaian dan Kendala’ di Manggala Wanabakti tanggal 15 April 2014. Talkshow ini merupakan salah satu acara di hari pertama dalam Forum Nasional Indonesia untuk Hutan dan Masyarakat yang diselenggarakan RECOFTC, Kementrian Kehutanan, Perum Perhutani, Kemitraan, dan FKKM – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat.

Forum ini dihadiri lebih dari 60 orang dari perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat, akademisi, kelompok usaha, dan organisasi internasional. Forum ini bertujuan untuk menguatkan Kehutanan Masyarakat di Indonesia.

Sebelum Talkshow, ada 3 testimoni dari masyarakat yang mengelola Hutan Desa di Bantaeng-Sulsel, pemegang izin HKm dari Sikka-NTT, dan LMDH di Pangalengan-Jawa Barat yang mengelola kawasan hutan Perum Perhutani. Kendala dan capaian HKm dan Hutan Desa juga disampaikan Direktur BPS – Kementrian Kehutanan, Ir. Wiratno MS., yang menyatakan bahwa peran masyarakat sipil menjadi penting dalam pengembangan HKm dan Hutan Desa ke depan.

Para pihak yang hadir juga mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pengembangan Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Komitmen para pihak dikonsolidasikan di hari pertama ini untuk dikembangkan dalam Rencana Aksi yang akan dibahas di hari kedua, 16 April 2014.