Masyarakat di Nagari Simpang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat tidak pernah mengenal Hutan Negara maupun Hutan Lindung. Bagi masyaraka,t hutan yang ada di daerah mereka merupakan Hutan Adat. Tetapi Hutan Adat mereka yang tertutup menjadi terbuka oleh ulah oknum yang mendatangkan pekerja dari luar untuk menggunduli hutan, sementara mereka tidak dapat berbuat apapun pasalnya hal itu di luar kewenangannya, selaku masyarakat tidak tahu apapun.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi panel kelompok tiga dengan topik “Hutan Adat di Antara Skema Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan” dalam kegiatan Dialog Nasional Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat di Royal Kuningan Hotel – Jakarta.

Hasantoha Adnan dari FKKM bertugas menjadi fasilitator pada diskusi panel tiga yang berlangsung Kamis 2 Oktober 2014 lalu. Sementara pemicu diskusi Andri Santosa Seknas FKKM, Wali Nagari Simpang dari Kabupaten Pasaman, LSM Rincong dari Aceh, Pemkab Sanggau Kalimantan Barat dan Didik Suharjito dari IPB bertugas selalu perumus dalam diskusi panel tiga.

Septarial Wali Nagari Simpang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dalam pemicu diskusi memaparkan bahwa ulah oknum-oknum yang membabat hutan di ulayat nagarinya, makanya Nagari Simpang di landa bencana banjir bandang. Banjir itu disinyalir terjadi akibat kayu-kayu yang ada di hutan sudah gundul. Kejadian bencana alam membuat masyarakat warga Simpang tersentak dan marah, karena perbuatan oknum, warga kampung yang tidak tahu apapun menanggung resikonya.

Bencana alam tersebut tidak membuat masyarakat kecewa dan larut, tetapi secara bahu membahu seluruh lapisan masyarakat terutama pemuda bergerak melakukan penghijauan dengan gerakan menanam pohon bambu.Penghijauan yang dilakukan para pemuda tanpa tujuan, saat itu yang terpikir oleh mereka hanya mengantisipasi banjir dan menjaga air.

Tetapi setelah keluar MK 35 masyarakat gembira dan semangkin giat dalam melakukan penghijauan dan masyarakat juga gembira karena MK 35 membuka peluang mereka untuk mengelola Hutan Adat mereka. Sayangnya keinginan masyarakat untuk mengelola Hutan Nagari-nya tidak semulus yang mereka bayangkan. Ninikmamak selalu pemilik dari Hutan Adat tidak mau menyerahkan lahan hutan adat menjadi HKm, ada ketakutan dari Ninikmamak hutan di kelola secara perorangan.

Sementara masyarakat hanya berkeinginan untuk menjaga hutan adatnya agar hutan adatnya aman dari oknum-oknum yang mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan kelestarian ekosistem.Satu-satunya pintu masuk bagi mereka untuk mengelola hutan yaitu sudah membuat Peraturan Nagari. Masyarakat setempat sudah menginginkan Hutan Adat mereka dikembalikan, agar mereka dapat menjaga memelihara hutan serta melakukan pemulihan terhadap Hutan Adat yang sudah compang camping. Disamping itu masyarakat Simpang juga berharap agar pemerintah memberikan insentif terhadap pemulihan hutan serta pembinaan tentang hasil hutan non kayu.

Sumadi dari Dinas Kehutanan Sanggau mengatakan di daerahnya Menhut sudah mengalokasikan 76.090 hektar HKm. Lokasi tersebut adalah bekas program SFDP yang bekerjasama dengan GIZ. Sementara dalam pengelolaan hutan di Sanggau harus sesuai dengan keinginanan masyarakat.Tetapi warga Sanggau menurut Sumadi sangat memegang teguh adat istiadatnya sehingga hal ini sebenarnya bisa menyelamatkan kawasan hutan berpindah tangan atau alih fungsi. Pasalnya yang merusak hutan akan di kenakan sanksi , dan sanksi itu berlaku sampai saat ini, termasuk sanksi untuk orang yang di ketahui menjual Hutan Adat. Berbicara mengenai pengelolaan HKm, Sumadi menuturkan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pemkab memang melakukan pengaturan yang sedikit ketat dengan mencatat secara detail tentang pengelola, luas serta foto lokasinya.

Sedangkan berkaitan dengan MK 35 Sumadi menuturkan kawasan hutan banyak dimiliki masyarakt adat, tetapi yang sudah HKm tetap, Pemkab Sanggau memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mengelola hutan sesuai putusan MK 35.Tetapi yang jadi masalah yaitu luas dan kemampuan masyarakat. Hutan yang ada di Sanggu begitu luas, sementara kemampuan masyarakat sedikit, kecuali di kelola secara komunal.

Abdon Nababan Sekjen AMAN mengatakan sudah tidak bisa dipungkiri lagi, masyarakat adat berhak mengelola hutannnya untuk itu tidak perlu ada benturan yang dapat mengakibatkan sumber malapetaka. Pengelolaan Hutan Adat atau wilayah adat sebenarnya mengadopsi dari Minangkabau, karena yang mempunyai ulayat hanya Ninikmamak yang ada di Minangkabau, hal ini tercemin dalam UUD 1945 dan UU No 41 tentang Kehutanan.

Seharusnya menurut Abdon Nababan yang perlu di atur itu fungsi hutan dan skema pemberdayaan. Dengan adanya MK 35, maka yang perlu di dorong yaitu pengukuhan tentang wilayah adat yang semuanya berujung pada Undang-undang Masyarakat Adat. Saat ini masyarakat adat sudah menjadi subjek hukum, keberadaan masyarakat adat baru di akui saat hutan wilayah adatnya ditemui

Olong dari Sulawesi Selatan menanyakan tentang pisisi hukum adat, karena hukum adat lebih tinggi dari hukum Negara, jadi menurut Olong sangat tidak relevan hukum Negara mengatur hukum adat.Sementara berbicara tentang siapa yang menjadi pengelola didalam tataran masyarakat adat adalah struktur elit dan komunal hal ini yang mengakibatkan konflik antara petani dan elit. MK 35 merupakan agenda bersama yang harus dilaksanakan, dan sudah saatnya kekeliruan pemerintah dalam menujuk hutan adat menjadi hutan Negara dan hutan konservasi pada wilayah adat segera diperbaiki dengan pengembalian hutan itu sendiri.

Sementara Sena dari Papua menuturkan Pemerintah Papua sangat gampang memberikan izin, maka di Papua sudah dipastikan hutan sudah habis, bahkan berdasarkan data yang ada pada mereka izin yang dikeluarkan pemerintah melebihi luas hutan yang ada di Papua. Permasalahan lainnya terhadap studi kasus Taman Nasional Papua, masyarakat tidak diikutsertakan dalam mendorong menjadi taman nasional sehingga masyarakat tidak mendapatkan apapun.

M. Salahuddin dari Rincong Aceh mengatakan Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dan telah berlaku sejak lama, diakui dalam peraturan lokal (qanun) bahkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mukim Lango adalah salah satu mukim di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten AcehBarat. Kemukiman ini berada jauh terpencil di Pedalaman Kecamatan Pantee Ceureumen, dengan jarak tempuh dari pusat kecamatan berkisar 18 km, dan 63 km dari Meulaboh, ibukota Kabupaten Aceh Barat, di hamparan dan perbukitan Gunung Sikundo. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif dan analisis Sistim Informasi Geografis (SIG) luas wilayah Mukim Lango diperkirakan 45.485,41 hektar atau 16,40% dari 277.272,49 Ha luas Kabupaten Aceh Barat. Dari luasan wilayah mukim tersebut terdapat 36.924,51 Ha (81,18%) merupakan Hutan Lindung,3.546,86 Ha (7,80%) Hutan Produksi,156,89 Ha merupakan sungai dan 4.857,15 Ha(10,68%) merupakan Areal Penggunaan Lain(APL), termasuk di dalamnya pemukiman,kebun dan