Jakarta, Deputi Perencanaan dan Pendanaan Badan REDD melakukan konsultasi publik proses penyusunan Emssion Reduction Program Idea Note(ER-PIN) di kantor operasional BP REDD Mayapada 2 Jakarta Pusat Rabu 3 September 2014. Konsultasi publik tersebut mengundang multi stake holder yang konsentrasi terhadap lingkungan dan 7 Kabupaten penerima manfaat. Kegiatan ER-PIN itu sendiri memberikan kontribusi yang signifikan mengurangi emisi.

Deputi Tata Kelolah REDD Dr. Nur Masripatin mengharapkan konsultasi publik terakhir yang akan berlansung hendaknya dapat menghasilkan ide-ide tertulis untuk penyempurnaan ER-PIN. Meski menurut Nur peserta yang hadir tidak begitu banyak hal ini tidak mengurangi masukan dan kritikan yang akan memperkaya ER-PIN sebelum dikirim. Usai memberikan sambutan singkat Dr. Nur Masripatin lansung membuka secara resmi konsultasi publik proses penyusunan ER-PIN.

Dr. Zahrul Mutakim selaku tim penyusun ER-PIN memapaparkan proses Penyusunan ER-PIN yang sudah memasuki konsultasi publik terahir. Sebelumnya tim penyusun sudah melakukan konsultasi publik dengan Perwakilan Kementrian Kehutanan BP REDD, Kementrian Lingkungan Hidup, Bappenas, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Dewan Kehutanan Nasional, para mitra international sektor swasta, Peguruan Tinggi serta Institusi penelitian. Sejumlah konsultasi publik tersebut akhirnya tim penyusun memutuskan tujuh kabupaten sebagai penerima manfaat.

Ketujuh kabupaten tersebut yaitu Danggola dan Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Berau, Kutai Barat dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Merangin dan Bungo Provinsi Jambi. Total wilayah yang dicakup oleh Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH) sekitar 1,3 juta H atau mewakili lebih dari 7% wilayah lahan yang meliputi lebih dari 25 kawasan hutan.

“Pemilihan tujuh kabupaten tersebut berdasarkan keanekaragaman hayati yang terdapat pada tiap-tiap kabupaten” ujar Zahrul.

Dengan fokus pada tujuh kabupaten, program ER akan mendorong pembelajaran-pembelajaran penting untuk wilayah-wilayah yang kaya akan hutan lainnya, memfasilitasi adopsi kerangka REDD+ sub-nasional di seluruh wilayah Indonesia. Pembelajaran yang diperoleh dari implementasi program ER di tingkat kabupaten akan bernilai dalam finalisasi desain kerangka REDD+ nasional, termasuk sistem MRV nasional, pendekatan-pendekatan pengamanan, dan pendaftaran ER.

Hambatnya yang mungkin muncul terhadap REDD diantaranya buruknya rencana tata ruang memberikan hambatan substansial terhadap penggunaan suatu porsi signifikan Kawasan Hutan secara produktif dan berkelanjutan.

Menurut Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), hampir 15% Kawasan Hutan tidak dapat digunakan dengan efektif di sebabkan hak-hak tata guna lahannya tidak didefinisikan serta terdapat klaim pertentangan antara masyarakat lokal dan sektor-sektor penggunaan lahan lainnya.

Kurang jelasnya hak-hak lahan mengurangi berbagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam manajemen hutan dan lahan dan terutama menyurutkan investasi jangka-panjang dalam produksi kayu yang berkelanjutan.

Konflik dan tidak ada kepastian hukum juga meningkatkan biaya investasi untuk sektor swasta dan hal ini telah berkontribusi terhadap suatu area luas Kawasan Hutan yang tidak berada di bawah manajemen konsesi.

Selain itu hampir 60 juta masyarakat indonesia tinggal dalam Kawasan Hutan tetapi tidak ditunjang dengantata kelola dan manajemen lahanyang baik sehingga membatasi kontribusi-kontribusi lahan tersebut terhadap pembangunan desa, penghidupan dan pengurangan kemiskinan.

Sementara berbicara tentang pengurangan emisi yang dicapai oleh tujuh kabupaten tidak sama. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor di masing-masingkabupaten itu sendiri.

Metodologi yang digunakan oleh Lembaga REDD+, yaitu mengembangkan REL/FRL nasional, menggunakan pendekatan historis yang sesuai dengan ketentuan Kerangka Metodologi dan pedoman UNFCCC.

Data tutupan lahan 2000, 2003, dan 2009 memungkinkan penghitungan sejarah tingkat deforestasi selama sembilan-tahun. REL itu sendiri telah tersedia pada tingkat nasional dan t provinsi. Data tutupan lahan dinilai sudah akurat untuk menciptakan REL tingkat kabupaten, tetapi kurangnya kesepakatan pada batas-batas wilayah kabupaten dapat menghambat Lembaga REDD+

Diharapkan bahwa isu ini akan ditangani tahun depan melalui Program Satu Peta, dimana REL yang akurat untuk kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi bisa ditentukan dengan mudah.

Pendekatan sekarang adalah fokus pada deforestasi, dengan sumber-sumber emisi lainnya disertakan di masa depan. Deforestasi merupakan cara yang paling sederhana untuk menghitung, namun karena sistem tersebut sedang disempurnakan, langkah selanjutnya adalah menyertakan degradasi hutan sebagai suatu sumber emisi, sementara degradasi lahan gambut dan kebakaran lahan gambut bisa ditambahkan nantinya.

Selama tahap desain, Pemerintah Indonesia akan mencari masukan dari FCPF FMT mengenai sumber-sumber mana yang bisa disertakan dalam REL untuk Area Program. Berdasarkan analisa indikasi tingkat provinsi, kontribusi dari dekomposisi gambut dan kebakaran gambut terhadap emisi total (terkecuali degradasi hutan) berkisar sekitar 69% di Kalimantan Pusat sampai 0% di Sulawesi Tengah. Berikut tabel indikasi tingkat emisi rujukan histors provinsi

Tabel indikasi tinfkat emisi

Provinsi

Deforestasi

Dekomposisi Gambut

Kebakaran Gambut

Total

% Dari Gambut

Kalimantan Tengah

0,0591

0,05917

0,07127

0,18954

69%

Kalimantan Timur

0,07188

0,00662

0,0006

0,0791

9%

Jambi

0,01961

0,01834

0,00885

0,0468

58%

Sulawesi Pusat

0,01982

0

0

0,01982

0%

Berbicara masalah pembiayaan program ER untuk tahun 2016 sampai 2020 nantinya diperkirakan mencapai US$ 237,6 juta, termasuk biaya US$ 4,5 juta untuk mengembangkan Program ER. Biaya tersebut digunakan pengembangan program meliputi investasi dalam sistem MRV, finalisasi REL serta dukungan untuk finalisasi inisiatif Peta Satu, desain mekanisme pembagian manfaat dan FGRM, Pengembangan ER-PD, dan kegiatan analitis seperti asesmen lahan untuk Wilayah Program.

Sementara biaya implementasi terdiri atas US$ 18,4 untuk dukungan KPH, US$ 35,8 juta untuk mendukung reformasi rencana tata ruang dan tenurial, US$ 103 juta untuk kegiatan-kegiatan berbasis komunitas, dan US$ 76 juta untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengna konsesi hutan dan komoditas perkebunan.

-ds-