Konservasi, sebuah jargon di ranah pengelolaan sumber daya alam yang seringkali mengalami kebingungan di lapangan. Sejak tahun 1990 Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengaturnya. Namun hingga saat ini pemberitaan dunia konservasi masih saja marak dengan berbagai persoalan, salah satunya perdagangan satwa liar secara ilegal.

Sebuah lembaga yang berkantor di Washington Global Financial Integrity, dalam laporannya di tahun 2011 yang berjudul Transnational Crime In The Developing World menyebutkan, nilai transaksi satwa dan tumbuhan liar secara ilegal di seluruh dunia mencapai 100 hingga 120 triliun rupiah per tahun[1], angka ini disebut sebagai bisnis haram dengan nilai transaksi tinggi kedua setelah narkoba, atau sekira 5% dari APBN Indonesia 2014.

Kerugian Indonesia dari perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan, diperkirakan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mencapai 9 triliun rupiah per tahunnya, pada 2009. Bukan karena tak diatur, Indonesia bahkan memiliki daftar panjang aturan dan kebijakan terkait perlindungan spesies.

Selain undang-undang, Indonesia juga memiliki sederet peraturan untuk melindungi satwa liar. Diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang dilengkapi daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi; serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 57 Tahun 2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional. Rasanya kebijakan tersebut sudah sangat rinci mengatur perlindungan spesies, namun begitu di persoalan di lapangan selalu muncul.

Di Banten, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banten tercatat telah menggagalkan transaksi kulit harimau sumatera (JPNN, 28/10/2014). Perdagangan ilegal satwa liar beserta awetannya hampir selalu mewarnai pemberitaan dalam negeri. Kejahatan ini selalu terjadi karena minimnya pengawasan di sekitar hutan, terlebih karena nilai transaksinya yang menggiurkan.

Persoalan klasik terkait spesies selalu bermunculan, semua terkait dengan kehidupan dan penghidupan. Apakah sederet aturan yang ada telah mampu menangani ancaman kepunahan spesies? Aspek kebijakan dan tata kelola tentu perlu diperhatikan dalam menjamin kelestarian bumi serta makhluknya. Perebutan ruang hidup dan penghidupan, seharusnya tak menjadi runcing, jika bisa selaras beriringan.
[1] Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar IDR 12.000= 1 USD.