PEMERINTAHAN JOKOWI-JK, KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP-KEHUTANAN, & KEHUTANAN MASYARAKAT .. sebuah HARAPAN BARU
Oleh : Andri Santosa – Sekretaris Eksekutif Nasional
FKKM – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat

Pemerintahan JOKOWI-JK akhirnya menamakan kabinetnya dengan KABINET KERJA dengan semboyan ‘KERJA, KERJA, KERJA’ untuk periode 2014-2019. Pada kabinet ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan masa Pemerintahan SBY-Boediono digabung menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dari sisi positif, penggabungan 2 kementrian ini : (1) mengindikasikan pandangan serius tentang kondisi lingkungan yang rusak parah yang menghasilkan bencana lingkungan, dan (2) kebutuhan akan makna perlunya penegasan akan mainstream lingkungan atau esensi konservasi dalam upaya-upaya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya nasional.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus serius mempertimbangkan berbagai pengalaman para pihak atas subyek ‘environment’ dan ‘forestry’, yang selama ini diterapkan untuk mengevaluasi dan kemudian memformulasikan kebijakan barunya sesuai visi misi Presiden JOKOWI.
Pemerintahan JOKOWI-JK merujuk TRISAKTI dan Nawa Cita sebagai visi misi pemerintahannya yang juga menjadi visi misi semua kementrian dalam kebinetnya, termasuk Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. TRISAKTI yang dimaksud adalah (1) berdaulat secara politik, (2) mandiri secara ekonomi, dan (3) berkepribadian dalam kebudayaan.

Pembangunan nasional dan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesaia selama ini diindikasikan mengesampingkan aspek lingkungan dan koservasi, bahkan menegasikan masyarakat disekitar pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam itu dilangsungkan. Kondisi ini tentu saja tidak sejalan dengan TRISAKTI dimana kebudayaan dan kepibadian rakyat harus menjadi penyangga utama dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Rakyat sekitar hutan harus berdaulat untuk menentukan bagaimana sumberdaya alam di wilayahnya dikelola dengan bijaksana sehingga perekonomian mereka dapat terangkat.
Karena cara pandang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan harus dirubah, dimana kepribadian dan kebudayaan rakyat Indonesia harus menjadi ruh dari sistem pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Kehutanan Masyarakat harus diadopsi, dimana akses masyarakat adat dan masyarakat lokal dibuka beserta pengetahuan dan kearifan tradisi mereka. Konservasi Indonesia harus digali dari pemahaman dan pengetahuan rakyat sehingga mereka tidak menjadi korban dari politik kebijakan konservasi negara, akan tetapi menjadi aktor utama dalam ‘environment’ dan ‘forestry’ di Indonesia.
Kementrian Lingkungan Hidup selayaknya mengadopsi Kehutanan Masyarakat sebagai terjemahan TRISAKTI pemerintahan JOKOWI-JK. Penguasaan lahan hutan oleh rakyat harus diperluas dan didukung dengan minimal 30% lahan hutan harus dikuasakan dan dikelola oleh rakyat dengan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berbasis pengetahuan lokal. Fasilitasi masyarakat untuk mengoptimalkan sumberdaya hutan dan lingkungan mereka untuk peningkatan pendapatan mereka harus didorong agar kemandirian secara ekonomi dapat diwujudkan. Kedaulatan secara politik perlu pula dilakukan dengan memberikan hak-hak konstitusional masyarakat sekitar hutan untuk menentukan nasib sendiri dalam pengelolaan sumberdaya alam di lingkungan mereka.
Sudah saatnya kita KERJA, KERJA, dan KERJA untuk mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan untuk keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bogor, 14 November 2014