Medialingkungan.com – Persoalan pengelolaan hutan di Indonesia dinilai masih belum optimal untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan utamanya tujuan pelestarian dalam 4 tahun terakhir (2010-2014). Hal demikian yang diungkapkan Sekretaris Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Andri Santosa, dalam konferensi pers bersama para wartawan di Warung Daun, daerah Cikini, Jakarta Pusat, pagi tadi (26/12).

Menurutnya, sekitar 7,9 Ha hutan yang ditargetkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang dituangkan melalui skema-skema pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) hingga saat ini belum menemui capaian yang optimal.

“Kehutanan Masyarakat telah menjadi sasaran pembangunan, namun capaiannya belum ideal secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014,ditargetkan 7,9 juta hektar hutan dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraannya. Upaya tersebut ditempuh melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta Hutan Tanaman Rakyat (HTR).Namun, target RPJM tersebut barutercapai sekira 17,5 persen saja, ungkap Andri.

Ia menambahkan bahwa persoalan administratif dalam mulai dari pengusulan, perizinan, hingga pengelolaan prosesnya lumayan panjang.

Secara kuantitatif, capaian skema HD dan HKm baru 38 persen, dari target seluas 2,5 juta hektar. Hingga Agustus 2014 areal HD dan HKm yang telah ditetapkan hanya sekira 0,95 juta hektar. Setelah ditetapkan, masyarakat masih dibebani izin usaha pemanfaatan untuk menikmati hasil hutannya.

Sementara itu, luasan HD dan HKm yang telah memiliki izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hanya sekitar 0,22 juta hektar saja. Jumlah ini hanya 8,84 persen dari target.

Pada skema HTR, pemanfaatannya baru sekitar 26,77 persen dari areal yang telah dicadangkan. Hingga september 2014, kementerian kehutanan telah mencadangkan 0,72 juta hektar areal hutan produksi untuk HTR, dari target RPJM seluas 5,4 juta hektar. Dari areal yang telah dicadangkan, baru seluas 0,19 juta hektar yang telah memiliki izin pengelolaan.

“Apapun bentuk skema pemberdayaan masyarakat hutan yang dipakai seperti HKm, HD, HTR tak jadi soal bagi masyarakat.Begitu pula kawasan hutannya milik negara atau hutan adat.Jika berada di kawasan hutan adat maka bukan lagi HD/HKm/HTR, harus dirubah menjadi hutan adat,” kata Andri.

Menurutnya masih banyak juga masyarakat belum matang secara pengetahuan dan kapasitas dalam memahami skema-skema tersebut. Berdasarkan temuan kasus oleh Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), adanya kawasan berizin HTR yang mangkrak di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ditengarai adanya oknum pemegang izin yang berasal dari luar daerah kawasan hutan tersebut.

“Konon, kelompok tani yang diduga fiktif tersebut diketuai oleh tokoh legislatif provinsi,” ujar Ifrisal perwakilan dari TLKM.

Di samping itu, sambungnya, kehutanan masyarakat tak selalu gagal dan memberi kesan negative. Ada juga pengelolaan hutan yang bias diapresiasi karena keberhasilannya. Seperti HKm Pipikoro, di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang memiliki beragam potensi komoditas dari kawasan seluas 2.600 hektar. Per tahun, HKm pipikoro bisa menghasilkan rotan sebanyak 150 ton, gaharu 0,5 ton serta kopi 25 ton.

“Potensi produk hutan yang dikelola masyarakat juga besar, dari kajian rantai nilai yang dilakukan FKKM di pulau Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara, komoditas kopi dan mete masih menjadi produk primadona kehutanan masyarakat,” kata Andri.

Pada RPJM 2015-2019 target luasan kehutanan masyarakat meningkat.Seluas 40 juta Ha atau 30 persen dari kawasan hutan ditargetkan untuk dikelola oleh masyarakat. Pemerintah berharap, sekitar 10 persen dari luasan 40 juta hektar tersebut dapat tercapai pada tahun 2015 mendatang.

Menurut Andri, untuk mencapai targetan tersebut diperlukan upaya yang serius daripemerintahan Jokowi–JK.Misalnya, perampingan prosedur pengurusan izin, serta penyederhanaan skema yang saat ini menjadi kendala dan membingungkan masyarakat.

“Soal tatakelola di lapangan juga perlu dicermati, karena berhubungan langsung dengan nasib masyarakat di sekitar hutan,” tutupnya.(MFA)