Perubahan peta politik pemerintahan telah bergeser dari semangat sentralistik menjadi semangat desentralistik, sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini kemudian diperkuat dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Adanya perubahan kebijakan pemerintahan tersebut berdampak pada ragam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu target pemerintahan di bawah Presiden RI Joko Widodo yang dicanangkan sejak 2014 lalu adalah terwujudnya wilayah kelola rakyat di areal hutan minimal seluas 12,7 juta hektar. Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan, misalnya, merupakan skema-skema yang harus didorong manifestasinya sebagai bukti terwujudnya perluasan wilayah kelola rakyat. Skema Perhutanan Sosial di Indonesia saat ini banyak dijumpai di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan acuan PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Sebagai bentuk implementasinya, Menteri Kehutanan mengeluarkan Permenhut No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut no. P. 89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa. Sedangkan di Kawasan Hutan Konservasi skema yang digunakan adalah skema kolaborasi dengan menggunakan acuan Permenhut No.P.19/2004 tentang Kolaborasi dan Permenhut No.P.56/2006 tentang zonasi di Taman Nasional. Pada skema ini, bentuk kolaborasi dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan pengelolaan zona khusus antara masyarakat dan Kepala Balai Taman Nasional., UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Kehutanan adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan (pasal 12), dimana dalam penyelenggaraan urusan Kehutanan, kelautan serta energy dan sumberdaya mineral dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi (pasal 14, ayat 1) kecuali pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota akan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (pasal 14, ayat 2)“. Artinya Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) serta bentuk perhutanan sosial lainnya akan menjadi kewenangan Provinsi sebagai bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Dan ini semua bisa dilakukan jika telah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan (angka (4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 120/253/sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU 23/2014). Tujuan Workshop:

  1. Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU No. 23 tahun 2014, khususnya terkait pelaksanaan perhutanan sosial dan hutan adat
  2. Pengkayaan temuan lapangan dari Kabupaten Lebak, Lebong dan Rejang Lebong terkait dengan implementasi UU 23/2014 dalam Perhutanan Sosial

Waktu dan Tempat: 19 Oktober 2015 di Hotel Royal Kuningan – Jakarta Diharapakan hasil dari workshop ini menjadi Masukan dan komentar dari berbagai pihak atas kesiapan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pelaksanaan UU No. 23/2014, khususnya dalam perwujudan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat di Indonesia yang nantinya akan digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan