Kemitraan akan menyelenggarakan Seminar Nasional Tata Kelola Kehutanan dan Iklim. Acara ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog multipihak tentang situasi terkini terkait dengan perbaikan tata kelola kehutanan dan iklim di Indonesia. Selain itu acara ini dapat menjadi wahana untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan temuan-temuan, rekomendasi kebijakan, dan pelajaran-pelajaran dari Program Tata Kelola Hutan yang selama ini dilaksanakan Kemitraan bersama mitra dan para pihak yang terkait.

Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari, tanggal : Selasa, 3 November 2015 Waktu : Pukul 08.00 – 17.00 Tempat : Hotel Sari Pan Pacific Jl. MH Thamrin 6 Jakarta Pusat

Term of Refference
Pengelolaan hutan lestari masih menjadi utopia, mengelola hutan yang menyeimbangkan fungsi produksi, ekologi dan sosial tidak semudah yang digambarkan. Dalam prakteknya pengelolaan hutan masih lebih bersifat ekstraktif dan mengedepankan fungsi produksi dan ekonominya. Fungsi ekologi dan sosial masih sebagai fungsi ikutan, lebih banyak sebagai dampak, bukan sebagai arus utama pengelolaan. Deforestasi dan degradasi hutan yang berujung pada pelepasan emisi gas rumah kaca dan konflik tenurial adalah beberapa hal yang masih marak terjadi dalam pengelolaan hutan Indonesia.

 

Angka deforestasi di Indonesia masih menjadi perdebatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa laju deforestasi di Indonesia telah turun menjadi 450 ribu hektar pertahun dalam kurun 2009-2011. Data yang dikeluarkan ini mendapatkan banyak kritik karena tidak memasukkan penebangan pada hutan tanaman dan dinilai tidak transparan dari segi perhitungannya. Pada periode yang sama, Greenpeace menyampaikan bahwa angka deforestasi Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 2,8 juta hektar. Studi Belinda Margono dan Hansen cs dari University of Maryland menemukan bahwa pada periode 2000 – 2012, Indonesia kehilangan 6,02 juta hektar hutan primer, dan pada tahun 2012 diperkirakan Indonesia kehilangan 0,84 juta hektar hutan primer atau setara dua kali laju kehilangan Brasil dalam waktu sama (0,46 juta hektar). Masih tingginya angka deforestasi disamping berimplikasi pada kerusakan hutan, tingginya emisi karbon, juga hilangnya komoditas hasil hutan, baik kayu dan non kayu, sebagai sumber-sumber penghidupan masyarakat serta maraknya konflik tenurial hutan antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat dengan perusahaan. Hasil penelitian yang dipublikasikan CIFOR (2004) menyebutkan bahwa 48,8 juta orang hidup di dalam dan sekitar hutan. Dari jumlah tersebut sebanyak 10,2 juta orang dikategorikan sebagai kelompok miskin yang sebagian dari mereka tidak memiliki akses terhadap sumberdaya hutan. Hasil identifikasi Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik tahun 2007 dan 2009, jumlah desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan mencapai 25.863 desa atau 26,66 % dari jumlah desa di Indonesia. Jumlah penduduk yang mendiami desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan tersebut tercatat 37.197.508 atau 9.221.299 KK, dan sekitar 1,7 juta keluarga (6,8 juta jiwa) adalah keluarga miskin. Sumber penghasilan utama masyarakat desa hutan adalah sektor pertanian dengan porsi terbesar pada budidaya tanaman pangan. Konflik tenurial menjadi salah satu persoalan utama pengelolaan hutan. Kasus-kasus konflik pertanahan sebagian besar muncul sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada usaha skala besar dan menyebabkan hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat miskin, termasuk masyarakat adat. Penanganan konflik tenurial selama ini dilakukan secara adhoc dan bersifat parsial, dan belum ada kebijakan di tingkat nasional dan mekanisme yang komprehensif, sistemik dan terlembaga untuk penanganan konflik. Walaupun Mahkamah Konstitusi melalui keputusan MK No.35/2012 telah memutuskan bahwa hutan adat bukan bagian dari kawasan hutan negara, proses pengakuan atas hak dan pengelolaan hutan adat masih membutuhkan jalan panjang. Program Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang di diluncurkan Pemerintah pada bulan Septemebr 2014 belum menunjukkan perkembangan yang nyata. Berkaitan dengan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, Peraturan Pemerintah PP no.6 tahun 2007 telah memberikan ruang melalui skema HKM, Hutan Desa, HTR, dan Skema Kemitraan. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memberikan akses (dalam bentuk hak kelola) untuk masyarakat belum efektif berjalan, ditunjukkan dengan capaian penetapan areal dan perijinan untuk masyarakat masih jauh dari target yang ditetapkan. Selain itu program ini belum diimbangi dengan kegiatan-kegiatan dan dukungan anggaran yang memadai, sehingga perkembangan skala (volume, luasan) dan hasilnya belum signifikan, apalagi bila dikaitkan dengan dampaknya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Tantangan lainnya adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum di sektor kehutanan. Upaya yang serius dibutuhkan dalam rangka meningkatkan proses –proses yang lebih transparan dan koordinatif dalam berbagai aspek seperti perijinan, pelepasan kawasan kawasan, dan penanganan berbagai kejahatan disektor kehutanan. Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015 -2019, pemerintahan Jokowi – JK telah mentargetkan pemberian hak dan akses pengelolaan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan adat dan Kemitraan Kehutanan. Selain itu pemerintah juga berkomitmen memberikan 9 juta hektar lahan dalam kerangka tanah sebagai obyek reforma agrarian (TORA), di mana separuhnya akan dialokasikan dari kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meskipun agak lambat karena disibukkan penataan struktur dan kelembagaan internal, telah mulai bergerak mengimplementasikannya. Berkaitan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pada periode ini mulai diinisiasi dan direvisi kebijakan-kebijakan perhutanan sosial, seperti Peraturan Menteri tentang Hutan Hak, Inpres Percepata Program Perhutanan Social, revisi PP No. 6/2007 serta revisi Peraturan Menteri Kehutanan tentang HKm, HD dan HTR. Forest Governance Program Untuk mempromosikan perbaikan tata kelola kepemerintahan dalam bidang lingkungan, sejak tahun 2007 Kemitraan telah menginisiasi satu program, yaitu Forest Governance Program (FGP). Program ini bertujuan untuk mendukung kerjasama multipihak dalam rangka perbaikan tata kepemerintahan kehutanan (forest governance) dan meningkatkan manfaat yang berkeadilan bagi pemangku kepentingan hutan utama dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan. Dalam pelaksanaannya, program ini mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak (Lembaga Pemerintah, LSM, Universitas, Kelompok Masyarakat, Swasta) dan memberikan dukungan fasilitasi, asistensi teknis, dan bantuan finansial (grant) bagi sejumlah pihak di tingkat nasional dan lokal. Selama pelaksanaan program pada fase kedua ini (2011 – 2015), FGP telah bekerjasama dengan lebih dari 20 LSM di tingkat nasional dan 80 LSM lokal di berbagai daerah, lembaga pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kesatuan Pengelola Hutan, dll). Kemitraan juga bekerjasama dengan berbagai Kelompok Kerja dan Jaringan atau Koalisi LSM maupun kom
unitas, seperti Kelompok Kerja Multipihak Pemberdayaan Masyarakat (Working Group Pemberdayaan/WGP), Working Group Forestland Tenure/WGT), Jarigan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, Koalisi Peduli Hutan Jawa (KPH Jawa), Koalisi CSO Kawal Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-SDA) dan Community Foundation yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua Barat.
Selama pelaksanaan program telah dihasilkan sejumlah capaian baik dalam bentuk lokasi percontohan (pilot sites, study dan rekomendasi kebijakan, maupun bantuan teknis dalam penyusunan berbagai kebijakan yang mencakup berbagai isu seperti : pengelolaan hutan berbasis masyarakat; perluasan hak dan akses masyarakat dalam mengelola hutan dalam bentuk HKm, HD, HTR dan Hutan Adat; penguatan kesiapan implementasi REDD+; pengembangan kelembagaan KPH; jasa lingkungan; skema Kemitraan Kehutanan, pengarusutamaan gender, dan lain-lain. Hasil-hasil capaian tersebut perlu dikomunikasikan dan dibagikan kepada para pihak, agar dapat menjadi pembelajaran dan acuan bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak lainnya. Untuk itu Kemitraan mengadakan rangkaian acara Seminar Nasional Tata Kelola Kehutanan dan Iklim, yang dirangkaikan dengan Pertemuan Mitra Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2). Tujuan Seminar Nasional dan Pertemuan Mitra 1. Menyediakan ruang dialog multipihak tentang situasi terkini terkait dengan perbaikan tata kelola kehutanan dan iklim di Indonesia. 2. Menyebarluaskan dan mempublikasikan temuan-temuan, rekomendasi kebijakan, dan pelajaran-pelajaran tentang tata kelola kehutanan dan iklim dari pelaksanaan Forest Governance Program (FGP-2) kepada berbagai pihak yang terkait. 3. Memfasilitasi proses pertukaran gagasan, pengalaman, dan pembelajaran tentang tata kelola kehutanan dan iklim dari mitra-mitra FGP-2. 4. Menginventarisasi masukan-masukan dan saran dari mitra untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan program (perencanaan-pelaksanaan-monitoring dan evaluasi-pelaporan) Pelaksanaan Pertemuan Peserta: Seminar Nasional (hari pertama) akan diikuti oleh sekitar 150 orang peserta yang terdiri dari wakil-wakil mitra yang berasal dari berbagai latar belakang di enam wilayah kerja, mitra-mitra di tingkat nasional dan internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian terkait lainnya, undangan dari komunitas kehutanan lainnya termasuk lembaga donor, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program (beneficieries). Sedangkan Pertemuan Tahunan Mitra (hari kedua) akan diikuti sekitar 60 orang peserta perwakilan dari mitra dan masyarakat.