Komunitas petani lebah madu karst adalah kelompok yang berbasis di Desa labuaja, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Desa ini masuk dalam sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Kelompok Lebah madu Karst mendapatkan madu melalui pemanenan secara konvensional dan ramah lingkungan. Madu yang diambil dari pohon-pohon yang berada dalam kawasan taman nasional tidak melalui proses pengasapan. Memang yang mereka lakukan sangat beresiko. Namun kelompok tani Lebah Madu Karst memahami, bahwa kelestarian hutan yang merupakan habitat madu hutan harus tetap mereka jaga. Dengan menjaga hutan, maka mereka bisa mengambil manfaat lain dari hutan tersebut. Untuk 50 orang anggota kelompok tani ini, hutan dalam taman nasional Bantimurung Bulusaraung adalah ruang hidup mereka.

Pada bulan Agustus hingga Oktober mereka bisa mendapatkan 50 liter per minggu. Karena periode ini adalah periode paling produktif bagi madu dari jenis Apis Dorsata untuk menghasilkan madu. Pola pemanenan konvensional dan secara turun temurun ini dilakukan juga dalam menjaga rasa, tekstur, dan warna madu yang unik dengan ciri khas tersendiri, dibanding madu hutan biasa, atau madu hasil lebah ternakan.

Besar harapan kelompok tani Lebah madu Karst, bahwa mereka mendapatkan ruang kelola yang layak dan dinaungi hukum yang jelas atas segala peran serta mereka melestarikan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Jelas, revisi undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/90) penting bagi mereka, sehingga mereka mempunyai payung hukum yang jelas yang menaungi tiap upaya yang dilakukannya, dan mereka tidak dianggap sebagai pemanfaat ilegal lagi. Harapan itu juga yang mereka sampaikan sebagai masukan kelompok masyarakat dalam focus group discussion menuju revisi UU 5/90 yang diselenggarakan FKKM pada 5 November kemarin di Bogor, bekerja sama dengan ProRep

Tentang ProRep:

Program Representasi (ProRep) memiliki mandat untuk mengatasi tantangan keterwakilan di Indonesia dengan memperkuat OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), mendukung upaya penelitian kebijakan publik, dan mendorong proses perumusan kebijakan dan pembuatan undang-undang agar lebih efektif, transparan, dan mewakili kebutuhan serta kepentingan rakyat. ProRep berupaya meningkatkan partisipasi publik, pemanfaatan penelitian dan analisa kebijakan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta efektivitas kolaborasi dalam proses kebijakan.