Setelah berbagai tahapan persiapan dilakukan oleh beragam inisiatif baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, LSM, kelompok masyarakat dan para mitra sejak tahun 2007, oleh sebagian kalangan penggiat REDD+, Indonesia dianggap sudah saatnya untuk melangkah menuju fase implementasi REDD+ dalam skala “ujicoba”. Salah satu mekanisme yang dapat diujicobakan adalah Carbon Fund dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). FCPF merupakan kemitraan global yang difokuskan untuk mendorong pengurangan emisi CO2 dari Skema REDD+. FCPF membangun dua mekanisme pendanaan yang terpisah namun saling melengkapi yaitu Readines Fund (Dana Kesiapan) dan Carbon Fund (Dana Karbon). Readiness Fund dirancang untuk mendukung negara-negara yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan kebijakan REDD+, tingkat emisi referensi, pengukuran, pelaporan, dan sistem verifikasi (atau biasa disebut MRV) dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola REDD+, termasuk perlindungan lingkungan dan sosial.

Carbon Fund yang mulai beroperasi pada tahun 2011 disiapkan dan dirancang sebagai upaya merintis pembayaran berbasis kinerja untuk pengurangan emisi dari program REDD+ di negara anggota FCPF. Tujuan Carbon Fund adalah memberikan insentif bagi upaya pengurangan emisi sekaligus melindungi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat adat serta masyarakat lokal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan para pihak terkait dengan implementasi REDD+ di Indonesia telah melakukan serangkaian pertemuan untuk menyusun dokumen Emision Reduction-Program Idea Note (ER-PIN). ER-PIN adalah tahap awal dari proses penawaran Indonesia untuk dapat disetujui oleh Carbon Fund Participants, untuk selanjutnya masuk ke dalam proses penyusunan proposal penuh yang disebut Emission Reduction-Program Development (ERPD), yang diikuti dengan pembuatan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA).

Dokumen resmi ERPIN telah disampaikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan pada bulan September 2014 dan telah dipresentasikan di depan Participant Countries dalam pertemuan Carbon Fund ke 11 di Washington pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2014. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati bahwa pada prinsipnya ERPIN Indonesia telah diterima untuk dialokasikan pendanaannya setelah dilakukan beberapa perbaikan dokumen. Perbaikan pokok yang harus dilakukan adalah untuk menyederhanakan cakupan wilayah sehingga lebih kompak dan lebih mudah pelaksanaannya MRV-nya. Berdasarkan catatan tersebut, dokumen ER-PIN Indonesia telah diperbaiki dengan memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi implementasi Carbon Fund. Sebagai lagkah awal, konsep perbaikan ER-PIN telah dipresentasikan pada Carbon Fund Meeting ke 13 di Brussels Belgia. Presentasi Indonesia memperoleh sambutan yang baik dari CF Participants. Sebagai tindak lanjut proses tersebut, dokumen ER-PIN telah diperbaiki kembali sesuai dengan konsep yang telah dipresentasikan melalui keterlibatan berbagai pihak pada tanggal 27-28 Oktober 2015 di Samarinda. Kemudian dilanjutkan dengan Komunikasi Publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 November 2015 di Balikpapan. Berbagai masukan pada komunikasi publik tingkat provinsi untuk perbaikan dokumen ER-PIN Carbon Fund telah diakomodir untuk perbaikan dokumen ER-PIN.

Terkait dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengkomunikasikan perkembangan yang terjadi kepada para pihak dalam proses finalisasi dokumen ERPIN yang rencananya akan disampaikan kepada World Bank paling lambat tanggal 17 Desember 2015.

Tujuan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan para pihak di level provinsi Kalimantan Timur untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan perkembangan kegiatan penyusunan dokumen ERPIN yang telah dilakukan sejak tanggal 27 Oktober 2015 hingga saat ini.

Luaran
Luaran kegiatan komunikasi publik ini adalah terbangunnya pemahaman dan dukungan para pihak dalam penyampaian ER-PIN kepada CF Participants untuk proses selanjutnya.
Pihak yang terlibat

Para pihak yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah para pihak yang terlibat dalam inisiatif REDD+ di level nasional dan daerah yaitu:
1. Bappenas
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
6. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
7. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
8. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
9. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
10. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
11. POKJA REDD+
12. Akademisi
13. Swasta
14. Para Mitra
15. Lembaga Donor
16. LSM
17. Masyarakat

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
Hari, Tanggal : Jumat, 27 November
Waktu : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Millenium Sirih Jakarta, Jalan H. Fachrudin No. 3 Jakarta

Narasumber
Narasumber yang akan berkontribusi adalah TIM FCPF Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Wakil dari Provinsi Kalimantan Timur.