25 tahun sudah UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/90) diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Undang-undang ini merupakan palang pintu terakhir dalam upaya menjaga keberadaan hutan dan pelestarian keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem hutan di Indonesia yang kian hari kian berkurang. Permasalahan mulai merebak ketika paska reformasi, banyak bermunculan perluasan dan penunjukkan kawasan konservasi yang memicu terjadinya konflik. Andri Santosa selaku Seknas

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menegaskan, saat ini hampir 95% penunjukkan atau perluasan kawasan konservasi selalu bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat. Hal ini jelas mampu memicu terjadinya konflik pengelolaan sumberdaya alam tersebut.

FKKM mendesak agar UU 5/90 segera di revisi. Penting kiranya untuk memasukkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, sementara hal tersebut belum terlihat jelas dalam undang-undang tersebut. Masyarakat adat atau lokal terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan melalui sistem kelola yang dibangun berbasis kearifan lokal. Namun sampai saat ini belum ada payung hukum yang tepat untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang. Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk berdaya dan berperan serta melestarikan keanekaragaman hayati. Dalam UU 5/90 hanya mengangkat satu point partisipasi dalam pasal 37 yang menitik beratkan pada penumbuhan kesadaran akan pentingnya konservasi.

Hingga pada 2003, muncul keinginan untuk dapat memfasilitasi bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat dalam kawasan konservasi. Dimulai dengan memberi ruang kelola masyarakat dalam Peraturan menteri Kehutanan Nomor: P. 56 /Menhut-II/2006 (Permenhut 56/2006) tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Oleh sebagian pihak permenhut 56/2006 belum bisa dijadikan landasan kuat, karena tidak memiliki acuan Undang-undang di atasnya, peran serta masyarakat didalamnya juga masih sangat terbatas.

Setelah 12 tahun memperjuangkan untuk dapat melakukan perbaikan UU 5/90, kini lampu kuning-pun diberikan. Rencana revisi UU No. 5/90 sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2016. Hal ini disambut positif dari kalangan akademisi. Sambas Basuni, guru besar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB menyatakan apresiasinya atas kerja tim revisi UU 5/90. Beliau menegaskan dalam kesempatan pembahasan revisi di Jakarta 28/10, bahwa penting kiranya memberi ruang untuk peran serta masyarakat, bukan hanya pemberdayaan untuk mengelola tidak hanya ruang hidupnya, namun juga keanekaragaman hayati yang terdapat dalam kawasan konservasi. Ditambahkan, bila perlu tiap point dalam peran serta masyarakat harus sinergis dengan tiga pilar konservasi, yaitu Pelestarian, Perlindungan, dan Pemanfaatan

Hal senada juga dinyatakan oleh Masyhud, Direktur Bina Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Bukan saatnya kita mengabaikan peran serta masyarakat yagn selama ini selalu dijadikan kambing hitam atas kerusakan ekologis yang terjadi. Sudah banyak bukti yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat adat dan lokal mampu menjaga kelestarian hutan. Untuk itu juga perlu adanya pembatasan mengenai definisi masyarakat yang dapat berperan serta dalam mengelola kawasan konservasi ke depan.

Harapan dari adanya revisi UU 5/90 ini tidak lain adalah bagaimana mewujudkan masyarakat berdaya, dan hutan serta keaneka ragaman hayatinya bisa terjaga. Kementrian Lingkungan Hidup melalui Dirjen PSKL menyambut baik tiap upaya dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, disertai harapan bahwa dorongan untuk dapat melakukan revisi UU 5/90 dapat segera terwujud.