DIALOG PUBLIK DAN DISKUSI TERFOKUS

MENGEFEKTIFKAN PERAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI INDONESIA KE DEPAN

Kerjasama FKKM dengan Indonesia Program Representatif Project serta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, 14 Januari 2016

LATAR BELAKANG

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum berhasil membuat kehidupan masyarakat sejahtera, bahkan di sebagian kawasan konservasi yang terjadi adalah konflik. Salah satu sebabnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Bahkan peran masyarakat yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya berada pada tingkat yang rendah. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “Peran serta rakyat dalam konservasi diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.” Kegiatan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam mengembangkan peran serta rakyat tersebut, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.”

Peran serta yang dimaksud dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berada pada posisi sebagai obyek dan menerima keputusan atau kebijakan konservasi dan harus diarahkan, digerakkan, diberi penyuluhan dan pendidikan agar sadar konservasi. Pengertian peran serta tersebut pada gilirannya tidak dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam praktek konservasi di tingkat tapak. Padahal semestinya, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perlu didudukkan sebagai subyek yang memiliki kesadaran konservasi berdasarkan peraturan yang ada, tetapi juga sebagai pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri.

Selain itu, dalam prakteknya di lapangan, rakyat seringkali menjadi korban dalam penunjukkan atau penetapan suatu wilayah menjadi kawasan konservasi, baik Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, maupun Taman Nasional. Masyarakat di sekitar kawasan tidak dilibatkan secara aktif dalam penunjukkan atau penetapan tersebut, hak dan kearifan masyarakat pun seringkali diabaikan dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat yang sudah lama tinggal di dalam kawasan diusir akibat penunjukkan atau penetapan tersebut. Konflik kawasan konservasi di Indonesia pun tidak terelakkan karena menempatkan rakyat atau masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi bukan menjadi bagian dalam pengelolaan konservasi itu sendiri.

Karenanya, dalam upaya revisi atas Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu didukung oleh para pihak agar tujuan konservasi untuk kesejahteraaan rakyat dapat dicapai. FKKM sebagai lembaga multipihak yang mempunyai perhatian terhadap kehutanan masyarakat dan kebijakan sumberdaya alam di Indonesia selayaknya memberikan ide/gagasan kepada Tim Penyusun RUU Penyempurnaan UU No 5 Tahun 1990, khususnya dalam isu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Ide atau gagasan yang disusun FKKM tentang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat akan Konservasi ke depan perlu disampaikan kepada para pihak, tidak saja kepada Tim Penyusun RUU Penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1990, tetapi juga kepada stakeholder konservasi yang ada.

TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

Menyampaikan rekomendasi rancangan Kertas Kebijakan FKKM tentang Mengefektifkan Peran Masyarakat dalam Konservasi Indonesia ke Depan kepada para pihak.
Menghimpun masukan, tanggapan dan rekomendasi dari para pihak untuk mendorong Efektifitas Peran Masyarakat dalam Konservasi Indonesia ke Depan.

KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya respon dan catatan para pihak untuk penyempurnaan atas Kertas Kebijakan FKKM tentang tentang Mengefektifkan Peran Masyarakat dalam Konservasi Indonesia ke Depan.

BENTUK KEGIATAN

Kertas Kebijakan FKKM tentang tentang Mengefektifkan Peran Masyarakat dalam Konservasi Indonesia ke Depan akan disampaikan atau dipresentasikan kepada para pihak melalui sesi Dialog Publik. Kertas Kebijakan FKKM akan tanggapi dan dibahas oleh Pembahas dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Akademisi, dan ORMAS.

Sesi berikutnya akan dilaksanakan diskusi terfokus yang membagi peserta ke dalam 3 kelompok dengan tematik sebagai berikut:

1. Masyarakat Adat di kawasan konservasi

2. Kolaborasi Pengelolaan dan Penanganan Perambahan di kawasan konservasi

3. Evaluasi fungsi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi

Waktu:

Lokakarya ini akan dilaksanakan pada, Kamis, 14 Januari 2016.

Berlangsung sejak Pukul 08.30 – 16.30 WIB.

Tempat:

Kegiatan akan dilakukan di

Ruang Rimbawan 1

Gedung Manggala Wana Bakti, Lantai 1,

Jalan Gatot Subroto, Kav. 22-23, Jakarta Selatan.

Pelaksana dan Peserta

Kegiatan diselenggarakan oleh FKKM bekerjasama dengan Indonesia Program Representatif Project (ProREP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan akan diikuti oleh Tim Penyusun RUU Penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1990 dan para pihak penggiat konservasi di Indonesia. Kegiatan direncanakan akan diikuti lebih dari 100 orang peserta.