Kamis, 14 Januari 2016, 20:38 WIB

JAKARTA— Upaya merevisi Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/90) terus bergulir. Sebuah diskusi kearah itu berlangsung hari ini, Kamis 14 Januari 2016 di Jakarta. Acara bertajuk “Dialog Publik dan Diskusi Terfokus – Mengefektifkan Peran Masyarakat dalam Konservasi Indonesia ke Depan”.

“Masukan masyarakat sangat diperlukan di tengah upaya pemerintah menyempurnakan Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” Dr Tachrir Fathoni, Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diskusi ini berlangsung melalui kerjasama antara Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dengan Indonesia Program Representatif Project serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dikusi sepanjang hari tersebut menghadirkan sejumlah para pihak, baik sebagai peserta ataupun narasumber. Diskusi juga menyiapkan agenda khusus jumpa pers bagi media massa yang ikut memiliki peran penting dalam upaya mendorong revisi.

FKKM, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berkantor di Bogor, melihat ada beberapa peran yang semestinya bisa masyarakat mainkan dalam pengelolaan areal konservasi. Tapi berbagai model kesertaan masyarakat dalam mengelola areal konservasi terhambat oleh peraturan. Selama ini peraturan memang hanya membenarkan pengelolaan areal konservasi dilakukan alat-alat pemerintah. Peraturan yang sekarang berlaku menutup kehadiran masyarakat terhadap pengelolaan areal konservasi.

Padahal, FKKM menengarai, ada banyak kelemahan pada cara mengelola seperti itu. Meminggirkan masyarakat justru memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintan, dalam hal ini pengelola areal konservasi. “Masyarakat harus diperankan lebih aktif dalam pengelolaan areal konservasi ke depan, selain untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat juga sebagai upaya memberikan akses pemanfaatan untuk meningkatkan kehidupan mereka,” kata Andri Santosa, Seknas FKKM.

Karena itulah, FKKM bersama sejumlah pihak menyarankan perlunya revisi. Langkah ini dapat menjadi jalan keluar dari konflik, karena berpeluang memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Kesertaan masyarakat mengelola areal konservasi dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Pada saat yang sama, areal konservasi dapat terjaga dan terehabilitasi sehingga manfaat ekologisnya dapat terwujud.

[Faorick Pakpahan]

Source: http://sindoweekly.com/planet/daily/14-01-2016/revisi-undang-undang-konservasi-untuk-buka-peran-masyarakat