Kategori: Riil (RIL)
19:11 Kamis, 14 Januari 2016

Oleh: Subagyo

Jakarta, 14/1 (Antara) – Pemerintah akan lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi guna menekan konflik yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tachrir Fathoni di Jakarta, Kamis menyatakan, masyarakat dengan kawasan konservasi diharapkan saling mendukung.

“Kawasan konservasi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, sebaliknya masyarakat bisa mendukung keberadaan areal konservasi,” katanya dalam Dialog Publik “Mengefektifkan Peran Masyarakat dalam Konservasi Indonesia ke Depan”.

Upaya untuk memberikan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, lanjutnya, misalnya dengan mengembangkan zona-zona pemanfaatan bagi masyarakat tradisional.

Tachrir menegaskan, masyarakat yang diberikan peran dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut nantinya benar-benar warga yang sudah ada keberadaanya di areal itu sebelum dijadikan kawasan konservasi.

“Bukan masyarakat yang tiba-tiba datang dari wilayah lain untuk kemudian menempati areal konservasi tersebut,” katanya.

Menurut dia, masyarakat nantinya menjadi bagian dari ekosistem kawasan konservasi sehingga mereka tidak hanya memanfaatkannya namun juga menjaganya sehingga flora maupun faunda endemik yang ada di kawasan tersebut tetap terjaga.

Sekretaris Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Andri Santosa menyatakan, selama ini peraturan hanya membenarkan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan alat-alat pemerintah.

Peraturan yang berlaku saat ini, lanjutnya, menutup kehadiran masyarakat terhadap pengelolaan areal konservasi.

“Meminggirkan masyarakat justru memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dalah hal ini pengelola areal konservasi,” katanya.

Masyarakat, menurut Andri, harus diperankan lebih aktif dalam pengelolaan areal konservasi ke depan, selain untuk menghormati dan melindungi hak-hak mereka juga sebagai upaya memberikan akses pemanfaatan untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Terkait hal itu, FKKM mengusulkan perluanya revisi terhadap Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Dalam UU no 5/1990, menurut Andri peran serta rakyat hanya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah, mereka hanya menjadi obyek sehingga hal itu tidak menyelesaikan persoalan konservasi dan pengelolaan kawasan yang sering memunculkan konflik. ***3***
(T.S025/B/B012/B012) 14-01-2016 19:11:04
Daerah : Jakarta (JKT)