Ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah menggunakan pendekatan hukum formal. Pemerintah memandang sumberdaya alam sebagai sesuatu yang statis dan “terlarang disentuh”. Salah satu pasal di UU 5/1990 yaitu Pasal 1 Butir 14 menyebutkan
taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.Definisi ini mengabaikan keberadaan
masyarakat di dalam kawasan taman nasional dan sekitar kawasan.

Sedangkan masyarakat di kawasan sekitar hutan merasa juga berhak mengelola sumberdaya alam untuk kehidupan mereka. Sebelum Indonesia merdeka (1945), masyarakat didalam dan di sekitar taman nasional sudah mengelola kawasan sumberdaya alam dan terbukti mampu mencegah kerusakan hutan. Masyarakat secara arif dan mampu menjaga kelestarian.

Sebaliknya, dalam UU tersebut juga dinyatakan bahwa cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Yang
dimaksud berlangsung secara alami adalah tanpa adanya campur tangan manusia.

Akan tetapi pada kenyataanya banyak terjadi tumpang tindih pada pemanfaatan lahan di beberapa kawasan cagar alam, contoh adanya lahan perkebunan ataupun pertanianmasyarakat serta pemukiman penduduk di kawasan cagar alam, selain itu ada juga cagar alam yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Aktivitas-aktivitas tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi habitat dan ekosistem di cagar alam.