oleh: Abdul Halim

LATAR BELAKANG

Kepengurusan FKKM selama ini berjalan kurang efektif. Kepengurusan yang terlalu besar (gemuk) cenderung berjalan lambat. Keberadaan Dewan Pengurus yang beranggotakan 18 orang susah berkumpul untuk mengurusi Forum. Untuk bertemu pun, membutuhkan biaya yang tinggi, karena jumlah anggota yang besar dan tempat domisili yang jauh. Semakin surutnya “media komunikasi dan arena interaksi” yang bisa mempertemukan pengurus dan anggota secara rutin dan berkala; seperti Reguler Meeting, Study Banding, Hearing, dst, membuat pelaksanaan kegiatan Forum tidak bisa terselenggara sebagaimana yang diharapkan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Forum selama ini, praktis dilaksanakan oleh Sekretaris Eksekutif. Harapan untuk menyusun Kepengurusan Forum yang ideal, sering terkandaskan dengan kondisi praktis pelaksanaan kegiatan yang “minim” tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya re-formulasi Kepengurusan yang bisa menjawab kebutuhan praktis, supaya bisa berjalan secara effektif, lincah dan gesit; namun tetap terkontrol, transparan dan akuntabel.

Re-formulasi Kepengurusan ini tidak perlu adanya perubahan secara total dan menyeluruh, melainkan cukup melakukan sedikit pergeseran pada “fungsi dan peran” masing-masing bagian dan tidak berpengaruh terhadap kelembagaan secara keseluruhan. Re-formulasi ini bisa diambil dari pengalaman Kepengurusan yang lalu; yaitu pada masa awal pendirian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Pengurus; kemudian pada masa periode ke dua yang terdiri dari 5 orang Perwakilan para Pihak + Sekretaris Eksekutif; dan pada periode ke tiga seperti yang sedang berlangsung saat ini yang terdiri dari 18 orang Pengurus + Sekretaris Eksekutif sebagai pelaksana harian. Re-formulasi ini dengan melakukan beberapa evaluasi, perbaikan dan penyesuaian pada kondisi up to date saat ini. Namun, bagaimanapun, Kepengurusan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama KM yang telah dirumuskan, yaitu:

(1) Konsen dan komit terhadap pengembangan KM,
(2) Kesetaraan antar pihak,
(3) Kebersamaan,
(4) Transparansi,
(5) Membangun kepercayaan,
(6) Saling menghargai, dan
(7) Kesetaraan gender.

Dan Kepengurusan ke depan akan berurusan dengan isu perguliran 12,7 juta ha untuk Perhutanan Sosial yang menanti percepatan.

NAHKODA FKKM DARI MASA KE MASA

Pada masa awal, kepengurusan yang ramping tersebut bisa berjalan efektif, lincah dan gesit dan bahkan bisa menorehkan prestasi yang bagus. Kepengurusan seperti ini harus didukung dengan adanya orang yang kuat dan semakin strategisnya isu KM. Akan tetapi, kepengurusan seperti ini rentan terjadinya friksi dan tarik menarik kepentingan, sehingga perlu adanya control yang ketat, check and balance dan penegasan posisi para pihak secara definitif.

Pada periode ke dua dilakukan perbaikan dengan menempatkan Perwakilan para Pihak secara definitif sebagai Pengurus yang bersifat kolektif kolegial + Sekretaris Eksekutif sebagai Pelaksana Harian. Kepengurusan ini menempatkan Perguruan Tinggi sebagai Ketua dengan maksud dan tujuan sebagai Pihak yang paling netral untuk menjaga keseimbangan para Pihak, sebagaimana gagasan awal menempatkan Perguruan Tinggi sebagai host. Akan tetapi, pada periode ini tidak banyak kegiatan yang bisa terlaksana, tapi tidak terjadi lagi adanya friksi; bahkan kepengurusan ini bisa menyelesaikan beberapa persolan di Faswil.

Pada Periode ke tiga bentuk Kepengurusan masih seperti pada pola ke dua dengan Dewan Pengurus Nasional dan Sekretaris Eksekutif, akan tetapi terjadi penambahan pada jumlah Dewan Pengurus hingga mencapai 18 orang. Hal ini bisa dinilai sebagai kebangkitkan semangat keikut sertaan dan kepedulian banyak pihak dan diharapkan bisa menyebarkan isu dan semangat KM lebih luas. Akan tetapi penambahan ini tidak realistik, karena pengurus yang besar membutuhkan support dan media yang besar serta arena yang luas yang sulit untuk dipenuhi, sehingga malah menjadi beban.

Belakangan timbul usulan agar keberadaan Pengurus dipertegas “tugas dan kewajibannya” agar bisa memberikan support yang jelas dan pasti demi terselenggarakannya kegiatan dan keberlangsungan Forum, dan bahkan kalau perlu diberikan sangsi. Akan tetapi, hal seperti ini tampaknya mustahil untuk dilaksanakan, karena akan menuntut adanya kompensasi yang jelas pula. Adalah lebih baik merekrut Pengurus dalam jumlah yang tepat, tapi memiliki konsen dan komitmen yang jelas dan kuat.

Dari keseluruan perjalanan Kepengurusan tersebut, terlihat jelas bahwa Pengurus Forum sebenarnya adalah Pelaksana Harian atau Sekretaris Eksekutif. Dialah yang seharusnya menjadi Pengurus Forum yang sebenarnya, sedangkan Dewan Pengurus Nasional (DPN) sebaiknya ditempatkan sebagai “Pengawas”, yang bertugas sebagai kontrol, wasit, supervisi dan mediasi para pihak. Sebaliknya, keberadaan pengurus perlu diperkuat dengan pemberian kewenangan yang lebih luas, terutama pada bidang strategis. Dan bidang strategis ini harus sudah di breakdown menjadi lebih praktis hingga tidak lagi membutuhkan penafsiran.

REKOMENDASI

Rekomendasi kepengurusan FKKM ke depan adalah

1. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekrearis dan Bendahara yang dipilih dalam satu paket. Model ini mirip dengan model kepengurusan awal FKKM. Bedanya pada model ini adalah adanya Dewan Pengawas Nasional (DPN) yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak sebagai stakeholder atau konstituen.

2. Kedudukan Dewan Pengurus Nasional (DPN) sebelumnya, dirubah menjadi Dewan Pengawas Nasional (DPN) yang bertugas sebagai pengawas, supervisi dan mediasi.

Perubahan posisi ini dipandang akan lebih effektif dari model sebelumnya dengan tanpa ada perubah besar dalam model Kelembagaan yang telah ada sebelumnya. Perubahan ini hanya menuntuk penyesuaian pada Statuta dan Kelembagaan sebelumnya