KEHUTANAN MASYARAKAT, RIWAYATMU KINI[1]

Peran Pemerintah Daerah dalam Perhutanan Sosial yang tertuang dalam Undang-undang No.23 tahun 2014

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menarik kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Kewenangan bidang kehutanan di daerah berdasarkan undang-undang ini berada di Dinas Kehutanan Provinsi. Dampak yang pertama bagi perhutanan sosial adalah aparat pemerintah yang akan mengurus perhutanan sosial menjadi lebih jauh. Selama ini Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang memproses usulan perhutanan sosial dan mengajukannya ke Kementerian Kehutanan. Pemerintah Kabupaten/Kota juga yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan. Sesuai undang-undang ini nanti Dinas Kehutanan Provinsi yang akan memproses usulan perhutanan sosial dan mengajukannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kewenangan apa sebenarnya yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan undang-undang No.32/2004. Kewenangan bidang kehutanan itu adalah: Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan; Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten/kota dengan pertimbangan gubernur; Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan dis ekitar kawasan hutan. Semua kewenangan ini nantinya akan diambil alih oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Kewenangan yang masih tetap di kabupaten/kota sesuai UU No.23/2014 adalah: Pelaksanan pengelolan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota. Persoalannya apakah Dinas Kehutanan Provinsi sudah siap?. Sementara Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak mau bergerak lagi dalam memproses dan mengajukan perhutanan sosial.

Sebenarnya terkait pemberlakukan UU No,23/2014, sudah ada surat edaran Menteri LHK No. SE.5/MenLHK-II/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri sudah No. 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015. Namun hampir tidak ada Pemerintah Provinsi yang berani proaktif memproses dan mengajukan perhutanan sosial. Hanya Gubernur Bengkulu yang berani menetapkan areal kerja HKm. Keberanian Gubernur Bengkulu terjadi setelah melakukan dialog dengan Kementerian LHK dan Kemendagri[2]. Semua gubenur dan dinas kehutanan provinsi yang lain merasa surat edaran tidak cukup, karena perhutanan sosial diatur dengan peraturan menteri, jadi harus dirubah dengan peraturan menteri juga. Ada tiga peraturan menteri yang mengatur perhutanan sosial, yaitu: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.

Kondisi perhutanan sosial sekarang ini bisa dibilang mandeg, karena sampai saat ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menerbitkan peraturan menteri yang merupakan revisi terhadap peraturan menteri tentang Hutan Desa, Hutan Kemasyarakat dan Hutan Tanaman Rakyat. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), pemerintah telah menargetkan pencapain perhutanan sosial minimal 12,7 juta hektar sampai tahun 2019. Sementara capain perhutanan sosial sampai akhir tahun 2015 melalui HKm seluas 49.803 Ha, Hutan Desa: 67.862 Ha, HTR: 16,742 Ha dan Kemitraan seluas 10.384,38 Ha. Masih sangat jauh jika dibandingkan target sesuai arahan Presiden seluas 2,5 juta Ha tahun 2015 dan menjadi 5 juta Ha tahun 2016 (Rapat Terbatas Kabinet 4 November, 2015).

KPH versus Perhutanan Sosial
KPH sebagai organisai pengelola hutan pada tingkat tapak sudah lama menjadi gagasan dan wacana. Dasar hukum yang lebih jelas untuk pembangunan KPH baru terdapat dalam PP No.6/2007 jo PP No.3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, baru pemerintah bergerak membangun KPH. Pembangunan KPH dimulai dengan pembentukan wilayah KPH yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya pembentukan kelembagaan KPH yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No.32/2004, KPH yang berada di tingkat kabupaten/kota kelembagaanya berupa UPTD atau SKPD Kabupaten/Kota dan KPH yang berada di tingkat provinsi kelembagaannya berupa UPTD atau SKPD Provinsi. Sesuai pembagian kewenangan berdasarkan undang-undang pemerintah daerah yang baru No.23/2014, nantinya hanya akan ada KPH pada tingkat provinsi.
Tantangan pembangunan KPH adalah membuat KPH yang sudah terbentuk kelembagaannya bisa berfungsi di lapangan mengembangkan KPH sekaligus menyelesaikannya persoalan-pesoalan baik persoalan sosial maupun pesoalan hutan dan lingkungan. Hambatan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan KPH, adalah keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dan keterbatasan sumber dana. Kelembagaan KPH menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga dana untuk operasional KPH sangat tergantung kepada APBD. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan mengelola wilayah tertentu di dalam KPH sebagai sumber pendapatan untuk pengelolaan KPH. Wilayah terentu di dalam KPH adalah areal hutan di dalam KPH yang tidak ada perizinan. Adanya kebijakan ini yang mendorong semangat para Kepala KPH untuk menolak kehadiran perhutanan sosial di wilayah kerja mereka. Kepala KPH yang menolak perhutanan sosial beranggapan bahwa mereka akan memeproleh pendapat yang cukup besar jika bekerjasama dengan investor. Sementara pendapatan yang akan diperoleh kecil dan mungkin tidak ada jika menerima perhutanan sosial.

Jika kita perhatikan pengaturan mengenai KPH baik dalam UU 41/1999 maupun PP 6/2007, seharusnya Kepala KPH tidak boleh menolak perhutanan sosial. Karena berdasarkan UU 41/1999 pembentukan KPH memperhatikan sosial ekonimi dan budaya masyarakay setempat termausk masyarakat hukum adat. “Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan memperhatikan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas pemerintahan (Pasal 17 ayat (2) Bagian Kelima Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Bab IV Perencaan Kehutanan UU 41/99). Sementara sesuai PP6.2007 penyusunan rencana pengelolaan KPH berdasarkan aspirasi dan nilai budaya masyarakat. “Kepala KPH menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil tata hutan dengan mengacu kepada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan (Pasal 13 ayat (1) PP 6/2007). Lebih tegas lagi dalam Pasal 11 ayat (2) PP 6/2007 dinyatakan “Pada areal tertentu pada kawasan hutan negara dapat ditetapkan sebagai HKm, HA, HD, atau kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Sebenarnya perhutanan sosial tidak bisa dikembangkan pada semua kawasan hutan negara. Perhutanan sosial hanya bisa dikembangkan pada kawasan hutan negara yang dekat dengan pemukiman dan merupakan tempat masyarakat memanfaatkan hasil hutan atau merupakan lahan garapan masyarakat. Pengembangan perhutanan sosial tidak bisa dilakukan pada kawasan hutan negara yang jauh dari pemukiman serta bukan tempat masyarakat memanfaatkan hasil hutan dan bukan juga lahan garapan masyarakat. Perhutanan sosial juga merupakan solusi terhadap konflik tenure karena perambahan dan pendudukan kawasan hutan negara oleh masyarakat. Jadi jika dipahami dengan baik tidak ada argumentasi untuk menolak perhutanan sosial di wilayah KPH. Pada kawasan hutan negara yang merupakan tempat masyarakat menggantungkan hidup, merupakan lahan garapan masyarakat dan tidak jauh dari pemukiman, maka Kepala KPH tidak pilihan selain menerima perhutanan sosial sebagai solusinya. Namun pada kawasan hutan negara yang jauh dari pemukiman atau bukan merupakan lahan garapan dan tempat masyarakat mengantungkan hidup, maka Kepala KPH bisa bekerjasama dengan investor. Kepala KPH sebenarnya juga bisa bekerjasama dengan investor untuk membantu pengembagan usaha perhutanan sosial baik dalam produksi dan pengembangan produk maupun pemasaran.

Beberapa KPH yang mendapat bantuan dan pendampingan baik dari lembaga kerjasama pembangunan (lembaga donor) mupun LSM telah melakukan penyelesaian konflik tenurialdi wilayah kerja mereka. KPH Rinjani Barat sebagai contoh bekerjasama dan mendapat bantuan dari LSM, Perguruan Tinggi maupun lembaga donor. KPH Rinjani Barat berhasil menyelesaikan masalah permabahan dan konflik tenure dengan penegakan hukum maupun pendekatan persuasif melalui skema kemitraan antara masyarakat dengan KPH. Working Group Tenure (WGT) bekerjasama dengan GIZ membantu penyelesain konflik tenurial di KPH Benakat Bukit Condong, Sumatera Selatan, KPH Berau Barat, Kalimantan Timur, dan KPH Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Multistakeholder Forestry Program (MFP 3) membantu memperkuat KPH dan memastikan akses masyarakat di KPH Poigar, Sulawesi Utara; KPH Alor, Nusa Tenggara Timur; KP Banjar, Kalimantan Selatan; dan KPH Benakat, Sumatera Selatan.

Masyarakat asli versus masyarakat pendatang dalam Perhutanan Sosial
Masyarakat yang akan menjadi peserta perhutanan sosial baik hutan desa maupun hutan kemasyarakatan dipersyaratkan merupakan masyarakat setempat. Hanya HTR yang boleh diajukan kelompok masyarakat setempat yang dibentuk oleh perseorangan yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan formal atau bidang ilmu lain atau pendamping yang pernah bekerja di bidang kehutanan bersama dengan masyarakat. Masyarakat setempat ini sebenarnya dipesyaratkan juga merupakan masyarakat miskin. Pengertian masyarakat miskin disini merupakan masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari lahan hutan dan sumberdaya hutan serta tidak punya modal untuk memperluas lahan atau tidak punya keterampilan lain untuk meningkatkan kesejahteraannya. Fenomena yang banyak terjadi terutama di Sumatera adalah banyak pendatang dari Sumatera Utara yang merambah dan menanam kelapa sawit di kawasan hutan negara di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Pendatang dari Sunda dan Jawa juga mengarap lahan kawasan hutan negara di Lampung. Pertanyaannya apakah tindakan pemerintah yang tepat untuk kelompok masyarakat pendatang ini?. Apakah akan diusir? Apakah kalau diusir, mereka tidak akan merambah lagi di tempat lain? Apakah mereka diperlakukan sama dengan masyarakat yang sudah lama menetap dan dibiarkan tetap menggarap lahan dengan skema perhutanan sosial?
Pendatang yang mengarap lahan kawasan hutan negara terlebih dahulu harus dipilah-pilah antara cukong yang memberikan modal dengan petani atau buruh tani yang mengarap lahan. Buruh atau petani yang mengarap lahan itu juga perlu ada batasan luas lahan yang digarap, apakah 2 hektar, 5 hektar atau sampai 20 hektar? Kalau sudah mengarap kebun kelapa sawit sampai 20 hektar, petani sawit pasti sudah kaya. Terus bagaimana juga dengan tanaman sawit tanaman masyarakat yang sudah ada? Apakah dibiarkan sampai masa daur produksi sawit (25 tahun)? Kelapa sawit yang umur berapa yang dibiarkan hidup apakah pada umur 4 tahun setelah mulai berbuah pasir? Bagaimana dengan tanaman kelapa sawit yang baru ditanam, yang berumur 1 – 2 tahun dan kelapa sawit yang berumur 3 tahun?. Apakah semua tanaman kelapa sawit juga dipertahankan? Apakah tanaman kelapa sawit sudah mulai dikombinasikan dengan tanaman agroforestry? Misalnya kalau petani mempunyai 2 hektar kelapa sawit, maka 1 hektar dipertahankan kelapa sawit dan 1 hektar ditanam dengan pola agroforestry? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memerlukan jawaban untuk penyelesain perambah hutan dengan kelapa sawit di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera dan daerah lain di Kalimantan.

Keberlanjutan Perhutanan Sosial
Legalitas perhutanan sosial terus diupayakan dan diadvokasikan mulai dari tingkat lapangan sampai tingkat nasional. Setelah masyarakat mendapat legalitas dalam mengelola dan memanfaatkan hutan, apakah kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan bagaimana keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat?. Memang ada yang berpendapat legalitas untuk masyarakat dalam perhutanan sosial adalah untuk keamanan ruang hidup masyarakat. Seperti kita memiliki lahan yang luas dan tidak kita bangun dalam waktu dekat untuk menjadi rumah. Pendapat yang lain melihat perhutanan sosial sebagai sebuah program pemerintah perlu ada indikator keberhasilannya terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pengalaman membuktikan bahwa pengembangan usaha mulai dari peorganisasian masyarakat, kelembagaan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah produk, dan pemasaran memerlukan waktu yang lama dan memerlukan dana yang tidak sedikit.
Luas target perhutanan sosial sesuai RPJMN sampai 2019 minimal 12,7 juta hektar dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Lindung. Terdapat 19 juta hektar potensi perhutanan sosial dari hutan produksi yang dapat dikoversi. Jumlah masyarakat yang terlibat kurang lebih 8 juta keluarga, 160 ribu kelompok. Anggaran yang diperlukan untuk perhutanan sosial selama lima tahun diperkirakan sebesar 2 Trilyun (data diolah FKKM dari Laporam Satgas IX, KLHK). Studi yang dilakukan Kemitraan pada tahun 2012 menunjukkan biaya untuk pengorganisasi dan pengurusan hak/zin perhutanan sebesar Rp 450.00/hektar (NTB); Rp 575.000/hektar (Lampung) dan Rp 840.000/hektar (Yogyakarta). Biaya ini tentu saja akan berbeda di setiap daerah, tapi sebagai gambaran jika kita menggunakan biaya terendah (Rp 450.000/hektar). maka akan diperlukan dan sebesar Rp 5.7 Trilyun untuk memenuhi target 12,7 juta hektar yang dialokasikan sebagai areal perhutanan sosial. Biaya ini belum untuk pengembangan usaha yang tentunya akan memerlukan biaya yang lebih besar. Sehingga pemerintah pusat perlu menggalang dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga donor serta dunia swasta. Selain itu sangat penting untuk melakukan koordinasi lintas sektoral antar Kementerian/lembaga pemerintah yang terkait seperti: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerin Perindustrian dsb. Program bisa dimulai dari daerah yang prioritas yaitu daerah dengan potensi luasan perhutanan terluas dengan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta dukungan para pihak baik lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, perguruan tinggi dan swasta di daerah itu.

[1] Disiapkan oleh Muayat Ali Muhshi untuk Pertemuan Nasional FKKM

[2] Implementasi UU 23/2014:Penataan Kelembagaan Pengelola Kehutanan Menuju Perluasan Wilayah Rakyat. Policy Brief RMI dan Akar Foundation.