FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat) dideklarasikan oleh para pihak pada 24 September 1997 sebagai wadah pertukaran informasi untuk isu Kehutanan Masyarakat dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Pada awal pendiriannya, FKKM terlibat aktif dalam penyusunan Undang-undang Kehutanan dan kemudian pada periode berikutnya aktif berkontribusi dalam perubahan peraturan pemerintah tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Kurang lebih 2 tahun ini, FKKM mencoba mengawal proses perubahan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Revisi UU No 5 Tahun 1990, bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pokja Kebijakan Konservasi.
Revisi UU 5/90 ini telah menjadi Program Legislasi Nasional pada tahun 2016, karenanya menjadi penting untuk dikomunikasikan dan dikawal oleh para pihak, termasuk penggiat Kehutanan Masyarakat. Kehutanan Masyarakat dalam kawasan konservasi menjadi isu laten yang belum terumuskan dengan baik dalam kebijakan. Pengelolaan areal konservasi oleh masyarakat, peran para pihak dalam konservasi, dan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi menjadi isu-isu penting dalam perubahan ini selain perubahan paradigma dan strategi konservasi Indonesia ke depan.
Dalam RPJMN isu Kehutanan Masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah dimana 12,7 juta Hutan Untuk Rakyat target 2015-2019. Selain Kemitraan dalam kawasan konservasi dan kawasan hutan lainnya, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat serta Hutan Rakyat menjadi skema-skema dalam pencapaian Hutan Untuk Rakyat tersebut. FKKM menilai perlu strategi baru dalam upaya pencapaian tersebut.
Pertemuan Nasional FKKM 2016 diharapkan menjadi ajang para pihak untuk bertukar informasi, ide, gagasan, maupun program Kehutanan Masyarakat dan kebijakan kehutanan Indonesia, terutama konservasi keanekaragaman hayati. Kehutanan Masyarakat dalam kawasan konservasi seharusnya berkontribusi dalam pencapaian 12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat dalam skema Perhutanan Sosial. Kesatuan Pengelolaan Hutan [KPH] Konservasi juga sepatutnya menjadi pertimbangan dalam pengelolaan kawasan konservasi ke depan. Selain mencoba mengurai benang kusut untuk menyelesaikan konflik-konflik tenurial di kawasan hutan. Strategi baru selayaknya hadir dari pertemuan-pertemuan para pihak, termasuk Pertemuan Nasional FKKM 2016.

TUJUAN
Mempertemukan gagasan untuk pembaruan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, terutama konservasi keanekaragaman hayati
Mengkonsolidasikan para pihak untuk menata kelembagaan FKKM
Merencanakan aksi bersama FKKM untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat di Indonesia

OUTPUT
Masukan para pihak melalui FKKM tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam & kehutanan masyarakat, terutama dalam isu konservasi keanekaragaman hayati
Prosiding Pertemuan Nasional FKKM 2016
Kelembagaan FKKM
Arahan Program Kerja FKKM 2016-2019

WAKTU DAN TEMPAT
Pertemuan Nasional FKKM direncanakan pada hari Rabu-Jumat 13-15 April 2016 di BIOTROP – Bogor, Jawa Barat

KEPESERTAAN
Peserta Pertemuan Nasional adalah Pengurus Nasional FKKM, Pengurus FKKM Wilayah, Pengurus YKMI, Mitra Kerja, Jaringan Kerja dan Undangan dengan jumlah kurang lebih 100 orang