Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tidak bisa ditampikkan lagi dan merupakan tantangan bagi penduduk bumi bagi keberlangsungan hidupnya.  Gas Rumah Kaca (GRK) dianggap merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, dimana  sisa pembakaran energi fosil dan kerusakan hutan serta perubahan penggunaan lahan merupakan sumbernya. Berbagai konsep adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pun disampaikan oleh para pihak untuk menjadi komitmen bersama dalam mengatasi isu tersebut, termasuk REDD+.

 

Upaya pengurangan GRK tidak cukup dengan komitmen semata, tetapi harus ditunjukkan dengan kerja nyata.  Karenanya, pembuktian masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari, mencegah konversi lahan hutan, dan melakukan perbaikan pengelolaan hutan, harus didukung dengan kebijakan yang memadai.  Peran masyarakat ini dapat menjadi penopang dalam komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam pengurangan emisi GRK 29% dengan upaya sendiri.  Berbagai skema pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti HKm, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan harus didukung dengan kebijakan yang memadai untuk mendukung upaya tersebut, selain pencapaian target 12,7 juta Hutan untuk Rakyat hingga 2019.

 

HUTAN UNTUK RAKYAT ?

Dalam periode 2014-2019, Pemerintah mempunyai target mengeluarkan ijin dan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar dimana didalamnya terdapat 5000 KUPS dan pengakuan Hutan Hak.  Target ini harus ditindaklanjuti dengan cermat dan serius mengingat banyaknya catatan pelaksanaan pengakuan Hutan Hak, pemberian ijin HKm dan HTR, serta pemberian HPHD dan akses pengelolaan melalui Kemitraan Kehutanan.

 

Masyarakat Jember di Jawa Timur yang tinggal di sekitar Taman Nasional Meru Betiri sejak 1999 aktif melakukan rehabilitasi pada areal ± 4000 hektar di dalam kawasan konservasi tersebut.  Kegiatan tersebut juga mendapatkan tempat dalam pengembangan program TNMB sebagai salah satu DA REDD+ di Indonesia.  Walau demikian skema benefit karbon untuk masyarakat dalam Taman Nasional belum juga diskenariokan dalam kebijakan.  Kepastian akses masyarakat atas areal tersebut juga belum didapatkan sebagai landasan legal masyarakat mengelola hutan di kawasan konservasi.  Akankah Kemitraan Kehutanan dalam target 12,7 juta hektar Hutan untuk Rakyat dari Pemerintah bisa mengakomodir pengelolaan areal rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri?

 

Masyarakat Desa Laman Satong di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat telah membuktikan mampu menjaga hutan mereka. Menteri Kehutanan pun telah menetapkan areal hutan tersebut sebagai Hutan Desa.  Kompensasi berdasarkan perhitungan karbon stock yang mereka jaga pun telah didapatkan dari upaya tersebut.  Walau demikian HPHD dari Gubernur belum mereka dapatkan sebagai kepastian hak kelola 35 tahun sesuai peraturan yang ada.  Hal ini patut diperhatikan dalam program pemerintah, dimana penetapan areal kerja oleh Menteri tidak otomatis segera mendapatkan hak kelola.

 

Catatan lain tentang pelaksanaan Hutan Desa adalah areal kerja, tata batas desa, dan tumpang tindih perijinan.   Areal Kerja Hutan Desa Sebadak Raya di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tumpang tindih dengan ijin perkebunan sawit. Ketidakjelasan tata batas desa di Merangin Jambi dan Bantaeng Sulawesi Selatan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.  Akibat ketidakjelasan batas desa ini beberapa areal kerja Hutan Desa di Bantaeng tidak berada di satu desa sesuai peraturan yang ada.  Karenanya ke depan, target 12,7 juta Hutan Rakyat harus dilakukan dengan cermat, terutama menyangkut kepastian areal kerja Hutan Desa.

 

MEKANISME MEMBAGI MANFAAT HUTAN

Praktek terbaik pengelolaan hutan oleh masyarakat selayaknya diapreasiasi oleh pemerintah dengan fasilitasi pemberdayaan dan dukungan kebijakan.  Karenanya pemberian ijin HKm dan HTR, akses kelola melalui Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan, serta pengakuan hak Hutan Adat, juga selayaknya menjadi reward bagi masyarakat yang telah terbukti mampu mengelola hutan secara lestari.  Selain kepastian hak bagi masyarakat mengelola hutan, kemudahan dalam memperoleh perijinan atau hak kelola juga seharusnya diberikan oleh pemerintah karena dengan itulah masyarakat dapat mendukung pelaksanaan tata kelola kehutanan yang baik.

 

Kepastian hak pengelolaan hutan oleh masyarakat akan juga memberikan keamanan masyarakat dalam mengakses sumberdaya hutan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan.  Sumberdaya hutan berupa kayu dan hasil hutan non kayu terbukti mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga petani pengelola HKm, Hutan Desa, HTR, Kemitraan Kehutanan, Hutan Rakyat,  maupun Hutan Adat.  Jasa ekosistem hutan pun telah mulai dihargai sebagai komoditi yang dapat mendatangkan benefit bagi masyarakat pengelola hutan secara langsung.  Pembayaran jasa lingkungan air telah dilakukan di Lombok Nusa Tenggara Barat, dimana kelompok masyarakat pengelola HKm mendapatkan kompensasi dari PDAM atas upayanya menjaga ketersediaan air bagi pelanggan air bersih tersebut.  Inisiasi serupa juga sedang dibangun di Bantaeng antara pengelola Hutan Desa dengan PDAM setempat.

 

Hutan juga merupakan penyerap karbon yang dapat berkontribusi dalam penurunan GRK dan hal ini merupakan jasa dari keberadaan ekosistem hutan tersebut.  Pembayaran jasa ekosistem hutan inilah yang didorong menjadi skema REDD+ dimana upaya deforestrasi dan degradasi lahan hutan dapat diberikan kompensasi melalui mekanisme tertentu yang disepakati dalam tingkat global.  Di tingkat lapangan, pengelola Hutan Desa Laman Satong di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat telah mendapatkan kompensasi atas upaya mereka menjaga hutan dengan berbasis perhitungan karbon yang mampu mereka jaga. Inisiasi ini selayaknya direplikasi ke tempat lain dan didukung oleh fasilitasi serta kebijakan oleh pemerintah dengan kekuatan sendiri maupun kerjasama internasional.

 

REDD+ DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT

REDD+ atau Reducing Emissions from Deforestration and Forest Degradation adalah suatu mekanisme pengurangan emisi GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestrasi dan degradasi lahan hutan.  Kompensasi menjadi harapan para pihak yang merasa telah melakukan pencegahan deforestrasi dan degradasi lahan hutan, termasuk masyarakat pengelola HKm, Hutan Desa, HTR, Kemitraan Kehutanan, Hutan Rakyat, maupun Hutan Adat. Mekanisme yang belum disepakati di tingkat global dan berbagai persyaratannya menjadikan REDD+ masih menjadi impian para pihak untuk mendapatkan kompensasi tersebut.

 

Dalam prakteknya, ruang lingkup REDD+ seperti mengurangi konversi lahan hutan, perbaikan pengelolaan hutan, menjaga cadangan karbon melalui konservasi, melakukan pengelolaan hutan secara lestari, dan meningkatkan cadangan karbon melalui rehabilitasi telah dilakukan oleh masyarakat.  Masyarakat Jember telah melakukan rehabilitasi 4000 hektar di areal Taman Nasional Meru Betiri.  Pengelola Hutan Laman Satong telah melakukan pengelolaan hutan secara lestari.  Masyarakat di sekitar Tahura Wan Abdul Rachman dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung telah menjaga cadangan karbon melalui konservasi yang mereka lakukan.  Pengelola Hutan Desa di Bantaeng dan Merangin telah melakukan perbaikan pengelolaan hutan di desanya. Dan masyarakat di Berau telah berupaya menjaga terjadinya konversi lahan hutan di wilayahnya.

 

Mekanisme global membutuhkan negosiasi yang panjang untuk menghasilkan kesepakatan diantara negara-negara di dunia. Akan tetapi mekanisme di tingkat lokal atau nasional dapat diciptakan dengan kebijakan atau perundangan yang cukup disepakati oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan.  Lingkup kegiatan REDD+ sudah selayaknya dipandang sebagai instrumen untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang mendukung terciptanya kelestarian hutan Indonesia. Lingkup kegiatan REDD+ sudah selayaknya dijadikan landasan dalam menciptakan kebijakan pendukung tata kelola kehutanan yang lebih adil dan lestari.   Kebijakan kehutanan serta tata kuasa dan kelola lahan/agraria sudah selayaknya dibenahi agar keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam dapat diwujudkan.

 

INDONESIA DAN KERENTANAN IKLIM

Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan terluas di dunia dan juga merupakan negara kepulauan sangat berkepentingan dalam isu perubahan iklim.  Selain itu, dengan posisinya yang berada diantara 2 benua dan 2 samudera, Indonesia akan mendapatkan dampak yang signifikan dari adanya perubahan iklim. Wilayah-wilayah kepulauan seperti Lombok, Sumbawa, Sumba, Halmahera, dan pulau-pulau kecil lainnya adalah wilayah paling rentan dalam isu perubahan iklim ini.

 

Keberadaaan dan beroperasinya ijin-ijin pertambangan, perkebunan maupun kehutanan skala besar di pulau-pulau kecil di Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat menjadikan kehidupan masyarakat semakin terancam.  Kelangkaan air menjadi dampak yang harus masyarakat terima ketika musim kemarau tiba, selain suhu yang semakin panas.  Banjir, longsor, serta pencemaran menjadi bencana yang harus lebih sering mereka terima selain abrasi pantai yang mengikis secara pasti pulau tempat dimana mereka tinggal.  Keberadaan ijin kelola dan eksploitasi skala besar tersebut juga berpotensi konflik karena seringkali overlapping dengan hak ulayat masyarakat adat setempat.

 

Karenanya selain penataan ulang ijin kuasa dan kelola sumberdaya alam serta pengakuan hak masyarakat, juga diperlukan pengembangan konsep pembangunan yang sesuai dengan daya dukung pulau-pulau tersebut.  Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang menyadari kerentanan wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil mengembangkan konsep ‘green island’ sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.  Skema Hutan Kemasyarakatan didorong di propinsi ini untuk mendukung konsep dan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim, selain memberikan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.  Skema PES atau  Payment for Environmental Services juga dikembangkan melalui kerjasama Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.  Konsepsi ‘green island’ perlu dikembangkan lebih lanjut dengan merumuskan indikator sehingga konsep tersebut dapat diimpelemantasikan dengan baik sesuai tujuannya.

 

REKOMENDASI KEBIJAKAN

  1. Arahan kebijakan tata ruang kepulauan harus memperhatian daya dukung ekosistem dan hak masyarakat serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
  2. Target 12,7 juta Hutan untuk Rakyat harus didukung kebijakan yang responsif dengan situasi lapang, sederhana dan dapat menyelesaikan konflik tenurial
  3. Kebijakan akses dan pengelolaan di hutan konservasi oleh masyarakat harus dipastikan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan perannya dalam mitigasi perubahan iklim di kawasan konservasi
  4. Kebijakan pembayaran jasa lingkungan harus dikembangkan sebagai mekanisme pendanaan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus insentif bagi pihak-pihak yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan yang lestari
  5. REDD+ selayaknya tidak dipandang sebagai mekanisme global semata, tetapi juga mendorong mekanisme lokal untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia

Tentang FKKM:

FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat), adalah lembaga multipihak yang berperan sebagai
pendorong gerakan menuju cara pandang kehutanan masyarakat di Indonesia. FKKM mendukung
proses-proses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas dan perumusan kebijakan. FKKM membuka diri terhadap semua pihak untuk terlibat dalam memperkuat kehutanan masyarakat dan perbaikan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Kunjungi http://www.fkkm.org

RECOFTC – The Center for People and Forests adalah organisasi nir-laba dengan spesialisasi dalam
pengembangan kapasitas dalam perhutanan masyarakat dan mempunyai kedudukan yang khas dan penting di khazanah kehutanan. RECOFTC terlibat dalam jaringan-jaringan strategis dan kemitraan efektif dengan pemerintah, organisasi-organisasi nir-laba, masyarakat madani, sektor swasta, masyarakat setempat serta lembaga- lembaga penelitian dan kependidikan di seluruh kawasan Asia-Pasifik dan bahkan lebih luas dari itu.

Dengan pengalaman internasional lebih dari 25 tahun dan pendekatan yang dinamis pada pengembangan kapasitas – yang mencakup penelitian dan analisa, lokasi ujicoba dan demonstrasi, serta produk-produk pelatihan – RECOFTC memberikan solusi inovatif untuk masyarakat dan hutan.

Misi RECOFTC adalah memperkuat kemampuan untuk hak-hak yang lebih kuat, tata kelola (governance) yang lebih baik dan keadilan bagi semua warga masyarakat setempat dalam bentang alam kehutanan berkelanjutan di kawasan Asia dan Pasifik

Reproduksi publikasi ini untuk kepentingan pendidikan dan tujuan non-komersial yang lainnya diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta asalkan sumbernya disebutkan dengan sepenuhnya. Penjualan atau reproduksi publikasi ini untuk tujuan komersil tidak diijinkan tanpa persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta.

Brief kebijakan dikembangkan berdasarkan serangkaian lokakarya konsultasi akar rumput yang dilaksanakan oleh FKKM, LATIN, YAKOBI dengan dukungan Norad dibawah proyek Grassroots Capacity Building for REDD+ in Asia, dan Samdhana Institute serta Fauna & Flora International. Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan
dari lembaga mitra