LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) bersama dengan 7 NGO yaitu ICS, WALESTRA, FKKM, PKBI, LEI, YBUL dan CFES bersepakat membentuk Konsorsium WANAKITA untuk mendukung implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).  Upaya ini telah mendapat dukungan dari Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) mulai dari Agustus 2016 – Desember 2017.

Kabupaten Solok Selatan dan Kerinci terletak di bagian hulu DAS Batanghari.  Kondisi DAS Batanghari sebagian berada dalam kondisi kritis.    Laju degradasi hutan mencapai 126.987 ha per tahun selama tahun 2002 -2006. Pada tahun 2014, lahan kritis di DAS Batanghari mencapai ± 555,534.00 ha, sedangkan luas lahan sangat kritis mencapai ± 26,511.56 ha.

Ancaman DAS Batang Hari bersumber dari aktivitas logging, konversi lahan, pertambangan, dan perburuan. Dampaknya, selain mengurangi fungsi pendukung DAS, adalah emisi gas rumah kaca, bencana (banjir, kebakaran, tanah longsor), konflik, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Hal ini juga diperburuk dengan meningkatnya populasi penduduk terutama pada daerah-daerah transmigrasi, yang makin membebani DAS.

Ancaman yang terjadi pada DAS tsb. bisa mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal pada kedua DAS.  Bencana alam berupa banjir dan longsor adalah dua hal yang semakin sering terjadi.  Banjir di Solok Selatan yang terjadi pada bulan Februari 2016 telah menelan korban jiwa 6 orang.  Pada saat yang hampir sama juga terjadi longsor yang memutus jalur transportasi sehingga masyarakat menjadi terisolir.

Sementara itu, lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk DAS Bayang, juga menghadapi ancaman dari penebagan liar dan perambahan.

Berdasarkan kondisi di atas, maka Konsorsium WANAKITA akan mengimplementasikan perhutanan sosial sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah di atas.  Melalui rancangan program yang dirancanag sampai Desember 2017, maka Goal dari Program ini adalah “Meningkatnya produktivitas dengan meningkatkan praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dengan pola agroforest dan agrosilvopasture yang berkontribusi pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)”.

Ada 4 hasil yang diharapkan dari Program ini, yaitu (1) meningkatnya akses serta praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat, (2) Meningkatnya kapasitas UMKM dalam memanfaatkan, mengolah, dan mendapatkan nilai tambah serta memasarkan produk-produk olahan dari PHBM dengan pola agrosilvopasture, (3) Meningkatnya ketersediaan bahan baku serta pemanfaatan fasilitas energi terbarukan (biogas) yang dipasang, dan (4) Meningkatnya kesadaran para pihak melalui produk KM yang dihasilkan.

Peningkatan praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat,selain sejalan dengan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendorong percepatan Perhutanan Sosial, kegiatan ini juga akan berkontribusi pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca.  Penurunan emisi akan terjadi karena terdapat kegiatan perlindungan hutan dan rehabilitasi hutan.  Selain itu pemasangan fasilitas biogas akan menurunkan emisi yang bersumber dari kotoran ternak. Penggunaan biogas juga akan mengurangi konsumsi kayu bakar yang juga menjadi salah satu sumber emisi.

Sementara itu pengembangan UMKM untuk mengolah hasil dari agrosilvopasture, akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Penerima manfaat dari Program diutamakan kelompok masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan dan juga kaum perempuan yang selama ini ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil hutan, tetapi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk ikut mengambil keputusan dalam pengelolaan hutan yang lebih baik.

Kontribusi Program terhadap Perhutanan Sosial

 

Program ini akan berkontribusi kepada pengembangan Perhutanan Sosial, dalam hal sebagai berikut:

  1. Luas areal Perhutanan Sosial yang akan difasilitasi di ketiga Kabupaten adalah 23.820 ha, terdiri atas 700 ha di Kabupaten Pesisir Selatan, 21.161 ha di Solok Selatan dan di Kerinci seluas 1.959 ha. (perincian di Lampiran 2).
  2. 3 unit hutan nagari/hutan adat dipersiapkan untuk memenuhi syarat sertifikasi PHBML dan sertifikat PES-karbon
  3. 1 paket infrastuktur dan program ekowisata di Lubuk Gadang Selatan
  4. Jumlah penerima manfaat dari Program adalah :
    1. pengelola atau pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari atau Hutan Adat, sebanyak 1.400 KK.
    2. Petani, pendamping desa, aparat pemerintah daerah yang akan dilatih dalam berbagai materi pelatihan berjumlah 1.040 orang.
  5. Ada 15 modul atau manual pelatihan atau pengembangan kapasitas yang akan dihasilkan, yaitu:
    1. pemetaan partisipatif
    2. penyusunan rencana pengelolaan hutan
    3. inventarisasi hutan
    4. pengembangan kelembagaan pengelola hutan
    5. penataan dokumen untuk proses sertifikasi phbml
    6. pendampingan kelompok
    7. pengusulan ijin pengelolaan hutan
    8. pengarusutamaan gender
    9. pelatihan pengolahan karet menjadi sheet
    10. pengolahan kopi
    11. pelatihan membuat furniture dan kerajinan dari rotan
    12. menumbuhkan kelompok pengelola ekowisata
    13. membangun kesepakatan pengelolaan ekowisata
    14. instalasi biogas
    15. pengolahan limbah biogas
  1. Ada 28 orang fasilitator pendamping masyarakat
  2. Ada 5 unit biogas yang akan dibangun, dan akan menghasilkan gas untuk disalurkan untuk 15-20 kompor. Biogas akan uji coba untuk menghasilkan listrik untuk penerangan jalan dan 1 rumah,
  3. 6 unit UMKM yang mengolah kopi, karet dan rotan, serta snack, memiliki business plan, dan mencoba on-line marketing
  4. Database yang menyimpan semua informasi tentang output dari setiap perkembangan kegiatan, yang akan diolah menjadi informasi dan pengetahuan untuk kelompok sasaran tertentu, dengan menggunakan berbagai media diseminasi baik media mainstream maupun social media.

Notes:
Bahan Ekspose Rencana Pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Kerinci oleh Konsorsium WANAKITA