Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Konsorsium Wanakita sepakat untuk melaksanakan kerjasama program untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Komitmen KLHK menyumbang 47% dari total 41% target Nasional untuk penurunan emisi di tahun 2020 bersambut gayung dengan inisatif Wanakita di 2 Provinsi.

Menyusul agenda penurunan emisi globa yang sudah diinisiatifi sejak 2007. Di sektor kehutanan, pencegahan emisi GRK dilakukan melalui penurunan angka degradasi dan deforestasi.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Ir. Hadi Daryanto, DEA menyebutkan sedikitnya ada 70 aktivitas pembelajaran untuk mendemonstrasikan upaya penurunan emisi karbon di seluruh Indonesia.

“Itu sudah mencakup 20 juta hektar,”katanya.

Namun penting juga melihat bagaimana kontribusi masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk mencegah degradasi dan deforestasi, lanjut dia.

“Kita punya target pembangunan hutan berbasis masyarakat seluas 2,5 juta ha di 2011 hingga 2015. Sampai 2019 meningkat menjadi 12,7 juta ha,” paparnya dalam konsultasi program Wanakita di Jakarta (17/10).

Indonesia memang telah menjadi salah satu target global untuk penurunan emisi karbon. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali (Desember 2007), di Copenhagen (Desember 2009), dan Cancún (November – Desember 2010) telah menyatakan pentingnya hutan dalam perubahan iklim global.

Kalau ingin mengatasi pemanasan global, maka cara pengelolaan hutan harus dirubah. Perlu pendekatan dan cara-cara baru yang luar biasa. Tentu penting juga mendorong kebijakan pengelolaan hutan yang lebih menonjolkan peran serta masyarakat sekaligus mudah dilaksanakan,” tandas Hadi.

Kerjasama program lanjutnya, mejadi penting untuk dilaksanakan. KLHK tidak akan bekerja sendiri, namun tentu akan didukung oleh berbagai elemen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kordinator Program Wanakita, Arif Aliadi menyebutkan mekanisme pendanaan jangka panjang untuk konservasi hutan masyarakat dapat melalui mekanisme pembayaran jasa ekosistem hutan (Payment for Environmental Services/PES), insentif ditawarkan kepada masyarakat dalam pertukaran untuk mengelola hutan dan menyediakan beberapa jenis layanan ekologi.

Program ini mendukung implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).

Konsorsium, kata Arif terdiri dari 8 LSM yang bergerak dalam berbagai bidang keahlian. Kami berupaya meningkatkan praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dengan pola agroforest dan agrosilvopasture yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK.

“Ini tentunya sejalan dengan target KLHK, sekalgus memberikan kesempatan kepada sekitar 1400 KK di lokasi program untuk terlibat.

Program ini, lanjutnya dilaksanakan di 2 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dan 9 nagari di Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat) serta di 17 desa di Kabupaten Kerinci (Jambi). Beriringan dengan target KLHK, program ini berkontribusi memfasilitasi 23.820 hektar lahan dan hutan di 3 kabupaten tersebut.

Konsorsium Wanakita didukung oleh (Millenium Challenge Account) MCA-Indonesia hingga Desember 2017. MCA Indoensia berkomitmen untuk mendukung target nasional untuk mengurangi emisi GRK dan mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan model yang inovatif dan holistik.

Tentang Konsorsium Wanakita: