Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengingatkan “dari kerja one map policy, terindikasi bahwa satu poligon wilayah perijinan terindikasi tumpang tindih, dimana satu poligon dalam peta ternyata memiliki lebih dari satu keterangan atau dengan kata lain terjadi tumpang tindih perijinan.

Demikian salah satu isi sambutan beliau pada pembukaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Jakarta, 19 Oktober 2016.  Musyawarah ini merupakan kali ke 7 bagi para pengusaha di bidang kehutanan Indonesia untuk memilih kepengurusan yang akan bekerja pada periode 2016 – 2021.Musyawarah Nasional ini juga sangat penting, sebagai forum pengambilan keputusan yang tertinggi dalam organisasi komunitas bisnis pengusaha hutan  dalam pengembangan program serta memilih pemimpin.

Berbagai persoalan dalam industri kehutanan tidak terlepas dari bagaimana segala situasi berkembang dari waktu  ke waktu yang membawa efek  dan kondisi seperti sekarang ini. Yang paling serius menyangkut konflik tenurial dan klaim-klaim atas tanah dan klaim-klaim mengaku masyarakat lokal seperti yang sedang terjadi sekarang ini.

Siti menyinggung, bahwa pada kenyataannya masyarakat adalah salah satu stake holder penting dalam pengembanan komoditas kehutanan. “Kebijakan perhutanan sosial saat ini merupakan kebijakan yang utuh untuk hutan bagi kesejehteraan masyarakat dengan beberapa skema yakni HD, HTR, HKm, HR, Kemitraan dan HA. Kebijakan tersebut adalah sebuah upaya bagi kita bisa mendapatkan orientasi baru, yakni produktivitas masyarakat tepi hutan dan atau didalam hutan.”

Ditambahkan dalam sambutannya, Siti juga menyebutkan “Rakyat harus menjadi komunitas produktif dan berbisnis secara sistimatis. Dengan demikian  banyak aspek dalam kebijakan perhutanan sosial  seperti kelembagaan KTH, teknologi, pemasaran dll yang juga harus siap.”

sumber foto: news[dot]detik[dot]com

 

Download Sambutan KLHK:  sambutan-menteri-linkungan-hidup-dan-kehutanan-munas-aphi-19-oktober-2016