Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.88/Menhut-II/2014 terkait HKm, No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, No. P.55/Menhut II/2011 tentang HTR dan No. P.39/Menhut-II/2013 yang mengatur kemitraan sedikit banyak mengangkat tentang bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Dimana didalamnya terdapat Hak yng didapat oleh masyarakat yang diberi hak pengelolaan dan Kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak pengelola ijin.

Seringkali kita hanya terjebak pada sebatas mengajukan ijin pengelolaan atas sebuah kawasan hutan. Marilah kita kupas dan telaah, apa saja yang bisa masyarakat lakukan dalam mengelola kawasan hutan.

Bicara Hak Masyarakat

a. Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pemegang IUPHKm pada hutan lindung mempunyai hak untuk mendapat fasilitasi, Melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, Melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, Melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sementara pemegang IUPHKm pada hutan produksi juga memperoleh hak untuk mendapat fasilitasi, melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kepada pemegang IUPHHK Hkm-pun akan mempunyai hak untuk menebang hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku, dan mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan

b. Hutan Desa (HD), Pemegang HPHD berhak; mengelola areal kerja Hutan Desa sesuai Rencana Kerja, mendapat pendampingan, dan mendapatkan fasilitasi dalam pengelolaan areal kerja. Pemegang IUPHHK HPHD berhak mendapatkan fasilitasi pendanaan usaha, dan melakukan usaha sesuai dengan ijin yang diberikan

c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Pemegang IUPHHK HTR berhak melakukan kegiatan sesuai izin, mendapatkan pinjaman dana bergulir sesuai ketentuan, mendapa tkbimbingan dan penyuluhan teknis, mengikuti pendidikan dan pelatihan serta peluang mendirikan industri dan memperoleh fasilitasi pemasaran hasil hutan

d. Kemitraan, untuk skema kemitraan, hak masyarakat akan sangat bergantung pada hasil negosiasi antara masyarakat dengan KPH yang bersangkutan.


Bicara Kewajiban Masyarakat

a. Hutan Kemasyarakatan (HKm), bagi Pemegang IUPHKm, mempunyai kewajiban untuk; melakukan penataan batas areal kerja kelompok, menyusun rencana kerja,melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan, membayar iuran izin dan provisi sumberdaya hutan atas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai ketentuan dan, menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan HKm kepada pemberi izin.
Sedangkan pemegang IUPHHK HKm, berkewajiban untuk; menyusun RKU dan RKT sesuai ketentuan, untuk penyusunan RKU dan RKT dapat difasilitasi oleh pendamping HKm, membayar provisi sumberdaya hutan (PSDH) hasil hutan kayu sesuai ketentuan, m elaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu, melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami

b. Hutan Desa (HD), bagi Pemegang HPHD, mempunyai kewajiban untuk; melaksanakan penataan batas, menyusun rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya HPHD, melakukan perlindungan hutan, melakukan rehabilitasi areal kerja hutan desa, melaksanakan penanaman dan kegiatan lain sesuai dengan rencana kerja, melakukan budidaya tanaman sesuai dengan kondisi tapak dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal, melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan, dan membuat laporan pengelolaan Hutan Desa
Sementara untuk pemegang IUPHHK HD, memiliki kewajiban untuk; membayar iuran pemegang ijin serta PSDH, DR dan/ atau PNT sesuai medang-undangan, melaksanakan penandaan batas areal pemanfaatan hasil hutan, melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami., dan melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Pemegang IUPHHK HTR dibebankan kewajiban untuk; menyusun RKU PHHK HTR dan RKT PHHK HTR, melaksanakan pengukuran dan perpetaan areal kerja, membayar PSDH

d. Untuk pola Kemitraan, kewajiban masyarakat akan sangat ditentukan pada hasil negosiasi antara masyarakat dengan KPH yang bersangkutan.

Hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola hutan dengan berbagai skema perhutanan sosial dan kemitraan seperti dijabarkan diatas menunjukkan bahwa berpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan saat ini, cukup terbuka lebar. Kalau dibandingkan dengan peraturan-peraturan terdahulu, maka peraturan yang sekarang berlaku, telah mengalami perubahan yang cukup baik, walaupun masih ada pembatasan-pembatasan.