Rilis Media

Terlibat Perhutanan Sosial, Akses Masyarakat Makin Diperbesar

Untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial. Hal ini membuka ruang partisipasi yang semakin lebar bagi masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

Koordinator Program Wanakita, Arif Aliadi menyampaikan hal tersebut di sela pelatihan pemetaan partisipatif yang diselenggarakan konsorsium Wanakita di Padang (19/11).

Menurut Arif, paraturan baru ini jauh lebih sederhana ketimbang pertauran terdahulu.

“Terdapat 10 bab dengan 67 pasal. Di dalamnya mengatur tentang hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan,” paparnya.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dikelola masyarakat setempat di di dalam kawasan kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat.

Masyarakat, lanjutnya, merupakan pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Olah Karena itu, perhutanan sosial seharusnya memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat setempat.

“Apa lagi jika masyarakat tersebut merupakan masyarakat hokum adat,’ tandas Arif.

Pertauran Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial baru saja diundangkan di Jakarta sejak 7 november yang lalu. Para pelaku perhutanan sosial menyambut baik peraturan ini karena lebih sederhana dengan proses perizinan yang tidak terlalu rumit.

Di lapangan, lanjut Arif, sebagian masyarakat belum memperoleh kejelasan dimana batas kawasan hutan. Hal ini tentunya memerlukan penanganan yang serius.

“Walaupun peraturannya sudah mendukung, tapi jika batas-batas belum ditetapkan tentu akan membawa masalah baru,” kata dia.

Arif mencontohkan beberapa lokasi program Wanakita yang didukung oleh Millenium Challenge Account (MCA-Indonesia) yang berkomitmen untuk mendukung target nasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan model yang inovatif dan holistik.

Di Kabupaten Pesisir Selatan saja, lanjutnya, beberapa nagari berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Kedua kawasan ini termasuk dalam kawasan konservasi, maka skema perhutanan sosial yang cocok adalah kemitraan kehutanan.

Namun untuk menerapkan hal tersebut, perlu tata batas yang konkrit yang dapat dipahami oleh semua pihak.

“Pemetaan partisipatif dapat menjadi solusi persoalan tersebut,” ungkapnya.

Tanpa kejelasan batas kawasan maka skema kemitraan belum tentu dapat dilaksanakan. Kawasan yang dikelola masyarakat bisa saja berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

“Kalau ini yang terjadi maka masyarakat boleh langsung mengelola tanpa perlu mendapat ijin dari Menteri LHK. Kawasan tersebut bisa menjadi kawasan hutan rakyat atau hutan adat, dimana masyarakat lebih leluasa mengelola atau memanfaatkannya” papar Arif.

——-

Kontak Person:
Naldi Gantika (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat / FKKM Sumatera Barat)
Hp: +62 82391313082 dan +62 87896152585
Email: hgantika74@gmail.com