UU Revisi Ditargetkan Selesai Juni

KOMPAS. 22 November 2016
Komisi IV DPR memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya siap setelah disetujui Sidang Paripurna DPR, Juni 2017. Harapannya, memperkuat efek jera sanksi pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.

Menuju batas waktu yang ditargetkan, Komisi IV DPR (membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pangan) terus menampung masukan, terutama kelemahan UU No 5/1990. “Paling Lambat Juni 2017, Mohon dukungannya.” Kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, Senin (21/11), pada Diskusi “Masa Depan Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dilindungi dan Revisi UU No 5/1990” yang diadakan WWF Indonesia di Jakarta.

Pembicara lain adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Dahono Aji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, Kepala Unit pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Ajun Komisaris Besar Sugeng Irianto, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo, dan ekolog WWF Indonesia Sunarto.
Herman menuturkan, revisi UU No. 5/1990 sangat dibutuhkan karena sudah tidak memadai untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, termasuk tumbuhan dan satwa liar.

Revisi UU No. 5/1990 yang kini bernama Rancangan UU Konservasi Keanekaragaman Hayati masuk sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016 dan tergolong inisiatif Komisi IV DPR. “Kami sudah membentuk panja (Panitia Kerja) yang terdiri atas separuh jumlah anggota Komisi IV.” Ujar Herman.

Kelemahan UU
Sunarto mengapresiasi keaktifan Komisi IV merevisi UU No. 5/1990. Ia mengingatkan, perlindungan dalam UU No. 5/1990 hanya fokus pada individu satwa atau bagian-bagian tubuh dari satwa mati. Padahal, yang juga penting adalah perlindungan habitat satwa itu.

Henri menambahkan agar berefek jera, sanksi harus mampu menghilangkan keuntungan atas kejahatan tumbuhan-satwa liar. Kajian ICEL bersama Mahkamah Agung dari 44 putusan pengadilan atas perkara tumbuhan-satwa liar 2011-2014, rata-rata vonis dibawah 1 tahun dan hanya satu vonis yang 1,5 tahun.

Sementara itu, Sugeng meminta UU hasil revisi nanti tak hanya mencakup penegakan hukum pada kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang berstatus dilindungi di Indonesia. Saat ini, selama nama spesies yang diperdagangkan tidak tercantum di lampiran Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Polri tidak bisa menindak pelaku, termasuk tumbuhan dan satwa liar yang secara global tidak boleh diperdagangkan.

Sugeng mencontohkan, Bareskrim Polri beberapa waktu lalu melakukan operasi di Jatinegara, Jakarta Timur, yang mendapati penjualan suvenir gading gajah. Masalahnya, pengujian di laboratorium Lembaga Biologi Molekuler Eijkman membuktikan sebagian besar adalah gading gajah Afrika. Penegak hukum tidak berdaya jika spesies bukan endemis Indonesia, sesuai UU No 5/1990.

Ditegaskan Herman, pihaknya masih menunggu masukan dari para fihak. “Kami terbuka pada masukan-masukan lagi, Silahkam.” Ujarnya. (JOG)