Palangkaraya – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat.

Saat ini terdapat 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah itu 70 persennya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Namun sebanyak 10,2 juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tidak memiliki aspek legal di sumber daya hutan. Oleh karena itu pemerintah periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare (ha) untuk perhutanan sosial.

Perlu dicatat yang mendapat hak adalah hak, koperasi (Gapoktan) dan kelompok petani. Kita ingin mengkorporasikan petani, koperasi, induknya industri tidak apa-apa. Semangat perhutanan sosial memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumber daya hutan,” katanya di Kabupaten Pulang Pisau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (21/12).

Dalam acara bertajuk Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan Industri Kayu Terpadu itu, juga diserahkan surat izin pengelolaan hutan desa dan HTR kepada sejumlah koperasi gabungan petani. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Presiden Jokowi menambahkan, melalui perizinan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara ini diberikan dengan skema hutan tanaman industri (HTR), hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan dan hutan adat sehingga lahan menjadi produktif.

Kerja sama dan integrasi terpadu antara petani, koperasi petani dengan industri kayu di Pulang Pisau ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Jika berhasil, konsep serupa akan diterapkan di wilayah lainnya. Oleh karena itu monitoring akan terus dilakukan. Lahan yang dikelola dan diberikan izin ini pun tidak boleh dijual petani karena pemberian negara.

Model perhutanan sosial ini diharapkan mengembalikan kejayaan industri kehutanan berbasis hutan tanaman rakyat.

Dulu konsesi diberikan ke perusahaan besar, asing. Sekarang konsesi diberikan ke gakoptan, petani dan rakyat. Inilah bedanya,” ucapnya.

Dalam integrasi ini, petani dengan industri kayu, pasar kayu petani menjadi jelas. Orientasinya pun ekspor. Harga pun akan diatur dalam kewajaran yang akan dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kajian lainnya terkait kelolaan perhutanan sosial ini juga melibatkan monitoring dari akademisi dan LSM.

Jokowi menginginkan, ketika akan kembali mengunjungi Pulang Pisau melihat perkembangan pohon yang ditanam petani. “Saya ke Pulang Pisau tidak mengecek gambut yang terbakar, tapi mengecek yang ditanam petani kelihatan,” ujarnya.

Konsep menanam dan pasar kayu jelas ini diyakini mendorong rakyat menjaga hutan dari ilegal logging dab kebakaran hutan. Sedangkan perusahaan hanya tinggal berkonsentrasi ke inovasi produk.

Wilayah Kalimantan didominasi lahan gambut, tanaman yang akan ditanam petani adalah sengon. Ditargetkan dalam 4-5 tahun sudah bisa panen.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, konsep menanam pohon tersebut juga dikembangkan bersamaan dengan tanaman agroforesty lainnya seperti jagung. Sehingga bukan sekadar tanaman monokultur.

Menteri menambahkan, saat menunggu panen pohon, tanaman alternatif lainnya di lahan tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Dalam hitungan yang dikaji dari 1 ha tanaman penyela bisa menghasilkan Rp 11 juta per bulan.

Ciri kelola hutan oleh masyarakat adalah kejelasan manfaat yang diperoleh masyarakat,” ucapnya.

Hal tersebut lanjutnya, sesuai arahan Presiden, masyarakat tidak hanya menanam atau merawat hutan tapi juga memperoleh pendapatan, produktif serta terbangun ekonomi domestik dengan basis hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

“Dari areal kawasan hutan sekitar 12,6 juta ha, peta indikatif areal perhutanan sosial di Kalimantan Tengah sebesar 1,6 juta ha,” ucapnya.

Saat ini jelasnya, sudah ada keputusan tentang pengelolaan desa hutan dan izin usaha HTR seluas 35.595 ha yang dikelola 4.762 kepala keluarga di 37 kelompok tani dan GAPOKTAN

Ari Supriyanti Rikin/FMB
Suara Pembaruan

sumber: http://www.beritasatu.com/lingkungan/405718-jokowi-konsep-perhutanan-sosial-mampu-sejahterakan-masyarakat-sekitar-hutan.html