Press Release:

Hutan Adat adalah salah satu langkah berani dan wujud komitmen pemerintah menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta menunjukkan pengakuan terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia. Sejak awal, bangsa ini telah mengakui kehadiran Masyarakat Hukum Adat berikut tatanan nilai yang hidup dan dijalankannya dalam Amendemen UUD 1945, termasuk Pengelolaan Hutan. Namun, praktek berkonstitusi belum menjalankan mandat di maksud. Lebih dari tujuh puluh satu (71) tahun , MHA tidak diakui keberadaannya dalam mengelola ruang dan sumber daya hutan. Ini berakibat kepada penghilangan identitas masyarakat karena mereka tidak dapat mempraktekkan kearifan lokalnya, yang berakibat pada menurunnya kualitas hutan yang berujung pada bencana ekologis dan sosial. Sekitar dua pertiga MHA hidup di desa desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, namun wilayah ini berubah menjadi kantong kemiskinan. Ini tidak berimbang dengan kontribusi Sektor Kehutanan bagi pendapatan nasional, sementara warga negara yang hidup di sekitar hutan justru tidak dapat menikmatinya.

1 HuMa, bersama dengan organisasi masyarakkat sipil lainnya JKMA (Aceh), KKI Warsi (Jambi), Qbar (Sumbar), Akar (Bengkulu), LBBT (Kalbar), Padi (Kaltim), AMAN Sulsel dan Wallacea (Sulsel), YMP dan Bantaya (Sulteng), RMI (Bogor), Epistema Institute, KSPPM (Sumut), AMAN, Walhi, dan beragam organisasi masyarakat sipil lainnya menjadikan Putusan MK 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Desember 2013 sebagai momentum untuk mengembalikan hak MHA atas pengelolaan ruangnya, khususnya Sumber Daya Alam/Hutan. Momentum ini tidak mudah untuk diimplementasikan karena adanya tumpang tindih kebijakan Sumber Daya Alam dan tidak adanya regulasi khusus terkait Masyarakat Hukum Adat. Sehingga, langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk mengeluarkan kebijakan tentang hutan adat meski di tengah ketidakjelasan hukum patut diapresiasi dan merupakan langkah berani untuk menjawab penantian panjang MHA terkait kepastian atas ruang hidupnya.

Komitmen konstititusi
ini tidak akan terjawab tanpa dukungan serius dari Pemerintah daerah di mana Masyarakat Hukum Adat tersebut berada. Pemda Jambi dan Merangin, serta Kerinci, Pemda Banten dan Lebak, Pemda Sumut, Pemda Sulsel dan Bulukumba, Pemda Sulteng dan Morowali Utara adalah sebagian kecil yang telah menunjukkan komitmennya. Sehingga, pasca penetapan ini dukungan dan komitmen menjaga hutan dan lingkungan hidup perlu terus ditunjukkan Pemda Propinsi dan Kabupaten sehingga menambah deretan nama di atas. Karena, proses penetapan hutan adat membutuhkan komitmen pemda, di mana Produk Hukum Daerah, diantaranya Perda, menjadi salah satu prasyarat pengakuan keberadaan MHA.

Penantian 9 (sembilan) Komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terdiri dari MHA Marga Serampas (Merangin), MHA Sungai Deras, MHA Air Terjun, MHA Pungut Mudik, MHA Tlogo Luhah Kemantan (Kerinci), MHA Pandumaan Sipituhuta (Humbahas), MHA Kasepuhan Karang (Lebak), MHA Wana Posangke (Morowali Utara) serta MHA Ammatoa Kajang (Bulukumba) untuk mendapat pengakuan hak-haknya atas Hutan Adat akhirnya terjawab di akhir tahun 2016. Sehingga, tiga puluh desember tahun dua ribu enam belas menjadi momentum penting bagi MHA Indonesia.

Delapan komunitas MHA yang telah mendaftarkan hutan adat telah ditindaklanjuti dengan diserahkannya SK Penetapan Hutan Adat oleh Presiden. Ini merupakan langkah awal dari implementasi hutan adat yang nantinya dapat dituangkan dalam bentuk pemberdayaan dan edukasi kepada MHA terkait Hutan Adatnya. Selain itu, kami tetap mengharapkan kedepan Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan yang berbasis kepada prinsip ekologi dan berkeadilan bagi Masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, ujar Dahniar (Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa) yang mewakili 13 LSM Pendamping dalam mengawal isu advokasi Hutan Adat.

Ditegas kembali oleh Noer Fauzi Rachman (Staf Ahli Kepala Staf Kepresidenan), “Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan Program Nawacita. Hal ini ditunjukkan dengan skenario pengakuan wilayah adat baik oleh Pemerintah maupun Gerakan Masyarakat Adat yang saat sama-sama saling menguatkan, sehingga dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak dengan rakyat dan keadilan sosial”.

Dengan diberikannya SK Penetapan Hutan Adat kepada 9 Komunitas Masyarakat Hukum Adat menjadi pertanda awal bahwa pengakuan terhadap Hutan Adat merupakan bagian dari kewajiban Negara dalam mengakui juga keberadaan dari Masyarakat Hukum Adat. Di lain sisi, Masyarakat Hukum Adat juga memiliki kewajiban untuk menjaga serta melestarikan hutan adatnya, sehingga kedepan hutan adat dapat menunjukkan peran dan kontirbusinya bagi Negara dalam mengurangi emisi karbon[.]

****

Untuk informasi lebih lanjut, sila menghubungi:
Dahniar Adriani (HuMa) +62 813 4133 3080
Luluk Ulliyah (Epistema Institute) + 62 815 1986 8887
Suryati Simanjuntak (KSPPM) +62 811 6111 951/0813 97 406651

luasan-hutan-adat-yang-diakui