JAKARTA – Di penghujung tahun 2016 ini, masyarakat adat nusantara tersenyum lega. Sejak republik ini ada, meskipun tercantum dalam UUD 1945, tetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi. Siang tadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menetapkan delapan hutan adat dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Ini menjadi awal mula wujud pelaksanaan putusan MK 35/2012 tentang hutan adat bukan hutan negara. Sebuah kado kecil nan indah di akhir tahun.

Dalam rapat teknis soal sosialisasi penetapan hutan adat di Jakarta, Rabu 28 Desember 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyampaikan, proses penetapan hutan adat sangat dinamis dan spesifik, termasuk adanya pengurangan hutan kelola pemegang konsesi di Sumatera Utara.

Dalam pertemuan itu, Siti merangkum beberapa hal, antara lain, pertama, rapat membahas justifikasi penetapan hutan adat dengan segala latar belakang, penegasan sembilan entitas masyarakat adat dan bagaimana masyarakat hukum adat kedepan. “Ini merupakan langkah berani yang dilakukan negara dalam hal ini KLHK,” kata Siti.

Kedua, pedoman yang ada baik UU untuk sistem administrasi dan hak-hak masyarakat adat masih dapat digunakan, dan tetap pendampingan hak komunal masyarakat adat.

Ketiga, koherensi tiap regulasi dari berbagai instrumen mengenai masyarakat hukum adat, salah satu program nasional pengurangan emisi karbon di Indonesia. Instrumen KPH, katanya, juga jalur cukup strategis dapat digunakan daerah dalam pengelolaan hutan adat.

Keempat, peresmian pengakuan hutan adat sangat penting bahkan merupakan program paling menjadi perhatian Presiden.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Yanuar Nugroho menyambut baik kebijakan penetapan hutan adat ini. Ia menegaskan, kado manis di akhir tahun ini bukan hanya untuk Kantor Staf Presiden yang selama ini ikut bergerak menyiapkan rumusan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, tapi juga buat seluruh masyarakat. “Ini akan jadi legacy penting pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Yanuar yang juga penanggungjawab tim reforma agraria Kantor Staf Presiden.

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengapresiasi penetapan hutan adat sebagai peristiwa bersejarah. “Ini untuk pertama kali sejak 71 tahun Hak Konstitusi masyarakat adat dicantumkan dalam UUD 1945 dan 17 tahun sejak hutan adat disebutkan dalam UU Tahun 1999,” kata Abdon sebagaimana dikutip situs Mongabay.co.id.

AMAN berharap, awal tahun depan Keputusan Presiden soal pembentukan Satgas Masyarakat Adat keluar. “Ini untuk mengawal enam komitmen Nawacita Jokowi-JK yang masih jauh dari realisasi,” kata Abdon.

Kegembiraan juga terucap dari Margaretha Setting Beraan, BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur. Dia mengacungi jempol Siti Nurbaya. “Ini peristiwa langka. Kerja keras jangka panjang dari orang-orang yang mendorong terbitnya SK penetapan ini,” katanya. Dia berharap, penetapan di hari-hari akhir 2016 ini menjadi awal penerbitan SK hutan adat-hutan adat yang lain.

“Masih banyak hutan adat yang terancam pengelolaan dan keberadaan karena belum mendapatkan pengakuan,” kata Setting. Dengan penerbitan SK penetapan ini, kata Setting, menjadi langkah baik dalam kerja penting pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Ia mendesak, pemerintah daerah segera bergerak membuat perda-perda adat untuk mendukung perlindungan dan penetapan pengelolaan hutan adat.

Selain itu, dia mendorong pembahasan Rancangan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU-PPMHA) menjadi UU hingga menguatkan payung hukum dan mempercepat gerak daerah mengakui dan melindungi hutan adat.

sumber: http://www.mongabay.co.id/2016/12/29/kado-manis-akhir-tahun-kali-pertama-pemerintah-tetapkan-hutan-adat/