Latar Belakang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menjadi tonggak baru dalam gerakan Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Peraturan ini memperjelas bahwa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan [HKm], Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Peraturan ini juga memperjelas siapa pengelola atau pemanfaat dari skema-skema Perhutanan Sosial tersebut serta bagaimana memperoleh hak atau ijin pemanfaatannya. Target perhutanan sosial pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun adalah seluas 12,7 juta hektar.
Peraturan pelaksanaan tentang Perhutanan Sosial tersebut juga telah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan lainnya, selain Peraturan Dirjen PSKL. Khusus Hutan Adat telah diberikan 9 [sembilan] SK dengan prosesi khusus oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada 30 Desember 2016. Hal ini tentu menjadi titik balik bagi perjuangan masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan dari Negara atas keberadaan mereka dan pengelolaan sumberdaya hutan. Dibalik ‘keberhasilan’ tersebut masih banyak hal yang perlu dikawal agar kedaulatan masyarakat hukum adat dan pengelolaan sumberdaya hutan adat yang lestari dapat diwujudkan.
Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) sebagai lembaga nir-laba multipihak yang mempunyai perhatian khusus terhadap pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat tentu harus memberikan catatan kritis atas lahirnya kebijakan ini. Catatan kritis ini dapat diberikan terhadap substansi dan pelembagaan Kehutanan Masyarakat dalam Perhutanan Sosial ini. Pendekatan multipihak dalam Perhutanan Sosial melalui PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) dan Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial) juga perlu dikritisi oleh FKKM dalam Pelembagaan Peraturan ini.
Catatan kritis dan rekomendasi penting untuk memastikan tujuan baik dari lahirnya kebijakan ini, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Juga memastikan prinsip-prinsip Kehutanan Masyarakat yang diusung ada dalam program dan kebijakan Perhutanan Sosial tersebut, yaitu prinsip-prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
Karenanya, Sekretariat Nasional FKKM akan menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun ‘Perhutanan Sosial, Pendekatan Multipihak, dan Peran FKKM’, sebagai bahan evaluasi bagi peran FKKM selama ini dan sebagai bahan pengkayaan serta perbaikan bagi program kerja FKKM ke depan dalam mensukseskan Perhutanan Sosial yang berlandaskan semangat kerja sama multipihak.

Tujuan
1.Refeksi Kehutanan Masyarakat dalam Program dan Kebijakan Perhutanan Sosial
2.Refleksi Pendekatan Multipihak dalam Pelembagaan Perhutanan Sosial
3.Refleksi Peran FKKM dalam Gerakan Kehutanan Masyarakat serta Proses Perubahan Kebijakan Kehutanan dan Sumberdaya Alam di Indonesia

Output
1.Catatan Kritis FKKM untuk Perhutanan Sosial di Indonesia
2.Rekomendasi Peran FKKM ke depan dalam Gerakan Kehutanan Masyarakat dan proses Perubahan Kebijakan Kehutanan dan Sumberdaya Alam di Indonesia
Waktu & Tempat
Sarasehan Awal Tahun ‘Perhutanan Sosial, Pendekatan Multipihak dan Peran FKKM’ akan diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2017 di IPB Techno Science Park, Kampus IPB Taman Kencana – Bogor.

Penyelenggaraan
Diskusi Refleksi Awal Tahun akan diselenggarakan oleh FKKM bekerja sama dengan Para Pihak Penggiat Perhutanan Sosial dan Anggota FKKM.

Kepesertaan
1.DPN (Dewan Perwalian Nasional) FKKM
2.Pengurus YKMI (Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia)
3.Sekretariat Nasional FKKM
4.FKKM Wilayah
5.Pendiri FKKM
Mitra & Jaringan