Jakarta, 24 Januari 2016. Masih Ingat kasus kakatua dalam botol? Puluhan ekor kakatua Jambul Kuning diselundupan lewat Kapal Tidar, rute Papua menuju Jakarta tahun 2015 lalu, dengan cara dibius hingga lemas dan dimasukan dalam botol air minum kemasan. Atas kejadian ini Kelompok Kerja (Pojka) Konservasi mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan mendapat dukungan 280.000 masyarakat melalui http://Change.org/kakatuabotol

Kemudian kejadian yang saat ini sedang menjadi pembicaraan publik adalah kondisi Beruang di Kebun Binatang Bandung, dan Lumba-lumba yang diangkut dari Jakarta ke Pontianak dengan menggunakan moda transportasi Sriwijaya Air. Masih banyak deretan kasus perdagangan dan pelanggaran terhadap satwa liar lain yang masih belum tertangani oleh pemerintah, lantas bagaimana kasus ini dalam kerangka revisi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati? Sampai dimana proses revisinya?

Kasus soal konservasi, khususnya pengelolaan satwa liar ini makin meningkat, diperlukan perangkat hukum yang tegas, demi adanya efek jera” ungkap Andri Santosa FKKM dan koordinator Pokja Konservasi. Lanjut Andri,”Ini urgen untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 5 Tahun 1990, agar tidak mengulang kasus yang sama”.

Hasil kajian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) ini menunjukkan selama 2011-2014, ada 45 putusan kasus pidana jual beli satwa yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah ini, baik tuntutan maupun vonis hakim umumnya sangat ringan, di bawah satu tahun. “Tuntutan jaksa dan vonis yang dijatuhkan hakim tidak berbanding lurus dengan kesalahan yang mempengaruhi perkembangan pelanggaran terhadap satwa dilindungi.” Ungkap Raynaldo Sembiring, ICEL “Tidak sebandingnya hukuman dan tindakan ini yang tidak memberikan efek jera, untuk itu kami di Pokja Konservasi mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut ” lanjutnya. Lebih lanjut Raynaldo menyatakan bahwa “sudah saatnya UU Konservasi kita mengatur pemidanaan bagi korporasi, termasuk lembaga konservasi. Hal ini untuk mencegah kejadian di kebun binatang Bandung dan Surabaya terulang”.

Melihat kondisi satwa liar di Indonesia, erat kaitannya dengan habitat atau tempat hidupnya, Sunarto, ahli ekologis dan lansekap WWF-Indonesia menyatakan “Sudah semestinya kita segera melindungi aset bangsa, Undang-undang ini harus bisa melindungi sumber daya genetic kita yang sudah banyak hilang karena kebakaran hutan, pembalakan liar dan perdagangan satwa liar”.

Saat ini, Revisi Undang-undang tersebut digawangi oleh Komisi IV DPR RI, dan sudah masuk dalam prolegnas 2015-2019, posisi saat ini masih dalam tahap penyusunan naskah akademis.

Sambil menunggu selesainya revisi UU Konservasi, Pokja Konservasi juga mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum yang seharusnya bagi lembaga konservasi dan badan usaha yang melakukan pelanggaran kesejahteraan satwa serta kontrol dari pemberi ijin lembga konservasi agar tidak ada pembiaran.

Pokja Konservasi yang terdiri dari FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat), WWF-Indonesia, TFCA-Sumatera, ICEL, WCS, PILI