Pada awal bulan Februari tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan informasi Geospasial untuk pelaksanaan pembangunan.  Perpres ini menegaskan,  bahwa Percepatan  Pelaksanaan  KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu  kepada  satu referensi  geospasial,  satu standar,  satu basis data dan satu geoportal  guna  percepatan  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Kebijakan  ini juga dianggap sangat mendesak dilakukan sebagai upaya mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang yang seringkali menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan khususnya investasi serta mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita.  Perpres ini juga diluncurkan  melalui bagian dari paket kebijakan  ekonomi Jilid VIII.

Percepatan  Pelaksanaan  Kebijakan  Satu  Peta  pada  Tingkat  Ketelitian  Peta  Skala

1:50.000 sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai :

  1. a. Acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor
  2. b. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang

Adapun Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

  1. 1. Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga,  Kelompok Kerja

Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia

  1. 2. Integrasi data  IGT  melalui  proses  koreksi  dan  verifikasi  IGT  terhadap  IGD (informasi Geospasial Dasar)
  2. 3. Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi
  3. 4. Penyusunan  rekomendasi   dan   fasilitas   penyelesaian   permasalahan   IGT, termasuk  penyediaan  alokasi  anggaran  dalam  rangka  penyelesaian permasalahan tersebut

 

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, pemerintah telah membentuk  Tim Percepatan  KSP, yang bertugas: a) melakukan  koordinasi  strategis yang dibutuhkan  untuk percepatan  pelaksanaan  KSP, b) membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP, c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan  KSP  pada  umumnya  dan  rencana  aksi  percepatan  pelaksanaan  KSP pada  khususnya,  dan  d)  memberikan  arahan  kepada  Tim  Pelaksana  agar  sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.

Sebenarnya  gagasan  Kebijakan  Satu  Peta  ini  telah  dilontarkan  sejak  akhir  masa jabatan   Presiden   SBY,   namun   baru  terimplementasi   pada  masa  kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan keluarnya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 ini. Sejak awal gagasan KSP ini hadir, JKPP bersama mitra memandang hal ini merupakan salah satu

peluang  untuk  mendorong  peta-peta  partisipatif  masyarakat  adat/lokal  yang merupakan bentuk peta-peta penguasaan ruang masyarakat adat/lokal untuk dapat terintegrasi,   diverifikasi   dan  disinkronisasikan   dengan  peta-peta   sektoral  lainnya, sehingga konflik ruang dan lahan antara masyarakat adat/lokal dengan pihak lain (pemerintah, korporasi) yang selama ini terjadi dapat diselesaikan. Selain itu hal yang penting adalah pemetaan partisipatif dapat diakui baik secara metodologi maupun data spasial yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif.

Peta yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif merupakan peta tematik penguasaan  ruang masyarakat  adat/lokal,  dari total luas pemetaan  partisipatif  10,22

Juta Ha, 77% tumpang  tindih  dengan  kawasan  hutan,  46% tumpang  tindih  dengan perizinan (perkebunan, tambang), sehingga melalui proses verifikasi, integrasi dan sinkronisasi peta partisipatif dengan peta sektoral lainnya dalam implementasi KSP diharapkan dapat menyelesaikan konflik akibat tumpang tindih penguasaan ruang tersebut.

Dalam  setahun  perjalanannya,  Kelompok  Kerja  Nasional  IGT  (Pokja  Nasional  IGT) masih dalam tahap koordinasi untuk mengumpulkan  (kompilasi) data spasial tematik antar  Kementerian  dan  Lembaga,  Pelibatan  masyarakat  sipil dalam  Pokja  Nasional IGT   belum   terjadi,   padahal   salah   satu  Pokja   Nasional   IGT  adalah   untuk   IGT Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kebijakan   Satu   Peta   dalam   perspektif   JKPP   dan  mitra   tidak   hanya   persoalan menyatukan  informasi  Geospasial  diantara  K/L  saja  dalam  satu  peta  agar  tidak tumpang tindih, tetapi juga penting untuk menyatukan peta-peta partisipatif yang dibuat masyarakat   adat/lokal   sebagai   bukti   kepemilikan   (hak)   dan   penguasaan   ruang masyarakat sehingga tidak tumpang tindih dengan peta-peta sektoral tersebut. Tujuan integrasi  peta  partisipatif  dalam  Kebijakan  Satu  Peta  berguna  untuk  memverifikasi peta-peta sektoral pemerintah (K/L) atau swasta dan juga sebagai salah satu upaya agar peta partisipatif dapat berdiri sejajar diantara peta-peta sektoral pemerintah dan swasta.  Integrasi  peta  partispatif  kedalam  KSP  dimaksudkan   bukan  hanya  peta partisipatif  diterima  oleh pihak K/L yang dilihat dari sisi aspek Satu Referensi,  Satu Standar, Satu Database, dan Satu Geoportal, justru penting juga dilihat dari sisi proses pembuatan maupun publikasinya. JKPP berharap kebijakan satu peta bukan sebatas mengumpulkan  gambar wilayah parsial dari para pihak, melainkan juga memandang penting  adanya  proses  check  and  recheck  dilapangan  melalui  satu  model  sistem verifikasi  (kartografis,  status  dan  fungsi  ruang),  registrasi  (status  dan  ruang)  dan integrasi yang legal, legitimate dan partisipatif.

Selama  ini Peta  Partisipatif  yang  difasilitasi  oleh  JKPP,  Simpul  Layanan  Pemetaan Partisipatif  (SLPP)  serta mitra lainnya  yang aktif dalam  pemetaan  partisipatif  masih diposisikan sebagai Peta Indikatif karena dianggap belum menggunakan standarisasi yang ada di BIG (aspek metodologi dan alat). BIG cenderung masih melihat peta partisipatif dari sisi teknis tetapi tidak melihat dari sisi sosial yang sudah terbangun di masyarakat. Membuat kesepakatan tata batas antar desa/adat lebih berat ketimbang persoalan  teknis  membuat  peta.  Setidaknya  peta  partisipatif  sudah  bisa  dipakai sebagai alat verifikasi bagi pemerintah terhadap persoalan tata batas yang selama ini terjadi.

Disisi lain terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap metodologi pemetaan partisipatif dan peta yang dihasilkan. Kebutuhan pemerintah daerah terhadap informasi

geospasial di wilayahnya cukup penting dan urgent. Ddalam kurun waktu 3 tahun ini JKPP membangun kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan batas antar desa, perencanaan tata guna lahan kawasan perdesaan, mendorong  perlindungan  lahan  pangan  dan  pertanian  berkelanjutan  serta mengidentifikasi wilayah masyarakat adat sebagai dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat   hukum   adat.   Selain   itu   kebijakan   pemerintah   yang   hadir   saat   ini membutuhkan informasi geospasial yang dipenuhi oleh proses-proses pemetaan partisipatif, alokasi Perhutanan Sosial yang ditargetkan seluas 12,7 juta Ha, 9 juta Ha Tanah   Obyek   Reforma   Agraria   (TORA),   Hutan   Adat   dan   lain-lain,   selama   ini menggunakan peta partisipatif sebagai dasar acuan penunjukan wilayahnya.

Kini, selama 1 tahun perjalanan Implementasi Kebijakan Satu Peta ini penting kiranya untuk mengetahui sejauh mana proses percepatan implementasi KSP dari para pihak yang berkompeten terkait kemajuan, hambatan dan tantangan implementasi Kebijakan Satu Peta ini melalui Seminar “Satu Tahun Implementasi Kebijakan Satu Peta”.