SOLUSI ALANG-ALANG DAN PERANAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Oleh Wiratno

Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3.753.052 Ha (BPS, 2015), seluas 1.779. 982 Ha atau 47,4% merupakan kawasan hutan. Bagaimana struktur izin di dalam kawasan hutan tersebut. Berdasarkan data Direktorat Inventarisasi dan PSDH, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (2015), secara beurutan dari yang terluas adalah sebagai berikut : (1) IUPHHK-Hutan Tanaman Indusri seluas 586.647 Ha (32,96%), (2) IUPHHK-Hutan Alam seluas 240.101 (13,49%), (3) Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang belum dibebani izin seluas 388.824 Ha (21,84%), (4) Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas 216.800 Ha (12,18%), (5) Perubahan Peruntukan untuk Kebun seluas 215.659 Ha (12,12%), (6) Pinjam Pakai Kawasan seluas 53.606 Ha (3,01%), (7) Perubahan Peruntukan untuk Transmigrasi seluas 26.076 Ha (1,46%), (8) Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat seluas 29.758 Ha (1,62%), (9) PAK Hutan Desa seluas 11.465 Ha (0,64%), (10) PAK Hkm seluas 11.045 Ha (0,62%).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh perizinan skala sedang-besar, untuk IUPHHK HTI dan Hutan Alam, yaitu seluas 826.748 Ha atau 46,65% dari luas total kawasan hutannya.

Apabila ditinjau dari segi fungsinya, terkait dengan biodiversitas dan hidroorologi, terdapat Hutan Konservasi seluas 213.285 Ha atau 12% serta Hutan Lindung seluas 526.425 Ha atau 29,6%. Sehingga dari total kawasan hutan seluas 1.779.982 Ha, hampir seluas 739.710 Ha atau 41,6% berfungsi sebagai Kawasan Lindung.

Dowload disini:HKm Tebing Siring.pdf