Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.


UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KKHE), dekade 90-an sudah 27 tahun berlaku, tidak lagi mampu menjawab tantangan dan masalah konservasi terkini.

Era reformasi, terdapat perubahan :

  • Lahir UU baru tentang:  Tata Ruang, Pemerintah Daerah, dan sektor lainnya sehingga perlu penyesuaian.
  • Kondisi ekonomi nasional dan kenyataan APBN K-LHK yang masih minim.
  • Tataran Global (pergeseran kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi : konvensi terkait keanekaragaman hayati, atau hasil-hasil kesepakatan baik bilateral, regional maupun multilateral).
  • Permasalahan dan perkembangan harus segera direspon dan diatur dalam bentuk pengaturan di bidang konservasi yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan di dalam penyelenggaraan konservasi.
  • Untuk merespon perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum terkait Undang-Undang  KSDAHE, DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyepakati bahwa Undang-Undang  ini masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019, dan prioritas di tahun 2017.

 

Catatan:

  1. Pemapar merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
  2. Disampaikan dalam dialog Publik revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. diadakan atas Kerjasama Foretika* dan USAID-Bijak bertempat di Menara Peninsula, Jakarta pada 5 Mei 2017
  3. FOReTIKA adalah forum pimpinan lembaga pendidikan tinggi kehutanan Indonesia, didirikan di Makassar tahun 2003; beranggotakan lebih dari 45 perguruan tinggi kehutanan baik negeri maupun swasta
  4. Bahan Paparan Lengkap dapat diunduh disini: http://fkkm.org/wp-content/uploads/2017/05/Bahan-Pak-Herman-UU-Konservasi-Mei-2017.ppt