BUTIR-BUTIR PERNYATAAN FOReTIKA[1] TERKAIT PERUBAHAN UU 5/90 [2]


[SATU]

Perubahan UU 5/1990 atas inisiatif DPR-RI ini sangat penting untuk dilakukan secara cermat, karena menjadi salah satu pilar pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan maupun pengawetan sumberdaya hayati untuk menjaga keanekaragaman maupun pelestariannya. Hutan-hutan alam di seluruh Indonesia yang tersisa dan relatif masih utuh saat ini adalah pada kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung.

 

[DUA]

Namun demikian, perubahan berbagai bidang pembangunan selama sekitar 40 tahun terakhir (1980an hingga 2017) telah mengubah bentang alam Indonesia secara signifikan. Perubahan itu bukan hanya berupa penurunan jumlah maupun kualitas kawasan-kawasan perlindungan, peningkatan bencana alam, tetapi juga meningkatkan gap kaya-miskin, dan wilayah-wilayah berpenduduk miskin itu, ironinya, berada di sekitar atau di dalam kawasan konservasi/hutan. Itu berarti, terdapat persoalan pembangunan yang lebih luas, bahwa pengembangan infrastruktur dan peningkatan ekonomi melalui eksploitasi sumberdaya alam belum secara maksimal memperhatikan kaedah-kaedah pelestarian dan keadilan.

 

[TIGA]

Menimbang beberapa hal di atas, FOReTIKA berpendapat bahwa dalam perubahan UU No 5/1990 perlu memperhatikan:

  • Semua UU yang terkait dengan pemanfaatan tanah/lahan/hutan (UU Pertanahan, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Minerba, UU Migas, UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta RUU Perkelapa-sawitan) harus dapat disusun dengan filosofi dan kerangka pemikiran yang sama, dengan alasan:
  1. Diantara semua UU tersebut dapat terjadi “trade off” terutama terkait pengembangan ekonomi versus upaya melindungi daya dukung lingkungan hidup yang semakin hari kian rusak;
  2. Semua undang-undang harus berangkat dengan melihat fakta lapangan secara komprehensif, disamping fakta kurang berjalannya berbagai UU di masa lalu terutama dalam hal melindungi keanekaragaman hayati pada skala ekosistem, spesies maupun genetik;
  3. Fakta adanya ketimpangan akses ekonomi bagi masyarakat lokal/adat dan usaha-usaha besar/korporasi.
  • Perlu kesepahaman pendefinisian secara cermat terkait batasan konservasi, asas, serta tujuan dan sasaran konservasi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik serta upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut
  • Penguatan kapasitas masyarakat untuk menjadi mitra dalam pengelolaan KK, termasuk mengakomodasikan hak dan akses terhadap sumberdaya alam secara berkeadilan serta pegembangan pemanfaatan sumberdaya alam/jasa lingkungan secara berkelanjutan.
  • Mengakomodasikan hak dan akses atas sumber daya alam secara berkeadilan khususnya bagi masyarakat lokal/adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan konservasi.
  • Pendanaan konservasi adalah tanggung jawab negara dan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, negara dapat mengikutsertakan pihak lain dari sumber yang sah dan tidak mengikat.
  • Mengatasi keterlanjuran izin-izin penggunaan kawasan konservasi untuk kepentingan non-konservasi dan keberadaan masyarakat di dalam kawasan konservasi, perlu ditegaskan dan disepakati untuk dapat dipertahankan dengan pengaturan dan syarat tertentu dengan memaksimalkan kemanfaatannya namun tetap menjaga keberlanjutan konservasi keanekaragaman hayati di dalamnya.

 

[EMPAT]

Beberapa hal yang penting dalam perubahan UU 5/1990, baik sebagai pembaruan maupun penegasan pentingnya mempertahankan isi UU yang lama, adalah sebagai berikut:

  1. Dalam pengelolaan keanekaragaman, bukan hanya keanekaragaman hayati (dalam arti fisik) saja, karena keanekaragaman itu hanya dapat dipertahankan apabila menjadi bagian dari kultur atau sosial-budaya masyarakat serta sistem pendidikan nasional yang sejak dini menjadi filosofi dasarnya. Dasar pengelolaan kawasan konservasi juga bukan bersumber dari scientific conservation (barat) tetapi juga bersumber dari kearifan lokal. Oleh karena itu perubahan UU 5/90 mempunyai jangkauan yang luas terhadap hal ini;
  2. Agar jangkauan itu dapat diwujudkan, dalam perubahan UU 5/90 ini perlu ditetapkan perencanaan pengelolaan ekosistem dan spesies. Dokumen rencana ini perlu dinyatakan secara eksplisit bahwa isinya menjadi dasar penetapan RPJMN dan RPJMD.
  3. Selama 40 tahun terakhir, hutan lindung, disamping sebagai pengatur tata-air, juga menjadi habitat keanekaragam hayati penting di Indonesia. Ironinya, hutan lindung ini pengelolaannya tidak menjadi prioritas baik oleh Pemerintah, Pemda, maupun dunia usaha. Oleh karena itu dalam perubahan UU 5/1990, hutan lindung harus menjadi bagian yang diatur dalam UU Perubahan itu.
  4. Terhadap hutan konservasi dan hutan lindung tersebut, sebagaimana dinyatakan adanya “hutan tetap” dalam UU Kehutanan, perlu ditetapkan sebagai hutan tetap. Kepastian fungsi dan status hutan konservasi dan hutan lindung sebagai hutan tetap, diharapkan dapat menjaga perlindungan alam di masa depan, dan fungsi-fungsi itu tidak menjadi polemik dalam pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya apabila dinyatakan terlarang bagi industri ekstraktif/eksploitatif. Pemerintah, melalui UU pembaruan itu, diharapkan menetapkan wilayah hutan tetap itu paling lama 10 tahun, agar terdapat prioritas penanganannya;
  5. Terkait dengan wilayah tetap itu, dalam rancangan UU Pertanahan hendaknya disebutkan adanya fungsi tanah/lahan sebagai kawasan konservasi dan lindung. Kawasan konservasi dan lindung ini tidak senantiasanya sebagai hutan negara. Masyarakat, baik secara individual maupun komunal, yang pemilikannya sebagai kawasan konservasi dan lindung, perlu mendapat pendamping dan insentif dari Pemerintah.
  6. Di lapangan, baik hutan konservasi maupun hutan lindung telah terdapat penguasaan secara tidak sah, terutama usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, maupun pemukiman penduduk. Maka perubahan UU 5/1990 ini harus dapat memutuskan atau memberi norma penyelesaian permasahan ini, agar tidak ber-larut-larut.

 

[ENAM]

Dalam proses penyusunan dan penetapan perubahan UU ini, FOReTIKA berharap agar mekanismenya dapat dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemerintah maupun DPR-RI membuka seluas-luasnya konsultasi publik agar semua aspirasi atas dasar keragaman kondisi wilayah dan budaya di Indonesia menjadi pertimbangan penting;
  2. Terhadap munculnya berbagai versi yang beredar dapat menimbulkan kegaduhan pemahaman bagi publik serta kerancuan publik untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, harus ada pihak/lembaga yang dapat mempertemukan beberapa versi dokumen draft tersebut menjadi hanya satu draft, sehingga pembahasannya lebih fokus dan memudahkan untuk mendapatkan kesepahaman; Dalam hal ini FOReTIKA sebagai forum lembaga pendidikan tinggi kehutanan yang netral dan independen menawarkan diri untuk menjadi penengah.
  3. Inisiasi dan pembahasan perubahan UU 5/90 ini telah berlangsung lama, namun pihak yang berwenang sebaiknya memberikan kerangka waktu (batas akhir) penyelesaiannya, sehingga terdapat kejelasan bagi para pihak.

 

Jakarta, 5 Mei 2017

Ketua FOReTIKA

Dr. Ir.Rinekso Soekmadi, MScF


[1] FOReTIKA adalah forum pimpinan lembaga pendidikan tinggi kehutanan Indonesia, didirikan di Makassar tahun 2003; beranggotakan lebih dari 45 perguruan tinggi kehutanan baik negeri maupun swasta.

[2] Disampaikan dalam dialog Publik revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. diadakan atas Kerjasama Foretika* dan USAID-Bijak bertempat di Menara Peninsula, Jakarta pada 5 Mei 2017