Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Untuk lahan Presiden Joko Widodo menetapkan dua skema, yaitu:

  • Tanah Objek Reforma Agraria (TORA): legalisasi dan redistribusi tanah (soil) seluas 9,1 juta hektar (UU Pokok Agraria No. 5/1960).
  • Perhutanan Sosial, akses legal masyarakat tehadap lahan (land) kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar (UU Kehutanan No. 41/1999).

Program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai Negara kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Permen KLHK No. 83/2016 menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk:

1) Hutan Desa,

2) Hutan Kemasyarakatan,

3) Hutan Tanaman Rakyat,

4) Hutan Rakyat,

5) Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.”

Melalui kebijakan ini, ada beberapa hal yang hendak dicapai oleh pemerintah, yaitu:

(a) menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumberdaya hutan;

(b) menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan; dan

(c) mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Buku panduan ini diterbitkan sebagai bagian dari sosialisasi terhadap kebijakan Perhutanan Sosial terutama untuk pengajuan usulan atas skema Perhutanan Sosial. Untuk melengkapi permohonan ini diperlukan data sosial ekonomi dan ekologi serta hal teknis lainnya.

Dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Daerah untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.

Oleh karenanya, pemerintah Desa akan menjadi ujung tombak keberhasilan program Perhutanan Sosial, terutama di dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat dan desa, sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diatur dalam UU Desa No.6/2104.

Download panduan disini

Panduan PS final_001