Jakarta, Warta FKKM

Pelaksanaan perhutanan sosial di pulau jawa terfokus di kawasan hutan yg menjadi areal kerja Perhutani. Perhutanan Sosial diharapkan menjadi Solusi utk dapat mengakomodasi peluang Masyarakat secara legal utk mengelola kawasan hutan secara Lestari dan ditujukan sebesarnya utk kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan Hadi Daryanto (Dirjen PSKL – KLHK) (7/7) dalam sela-sela acara sosialiasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERHUTANI.

Didampingi Yuyu Rahayu (plt Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan) mewakili KLHK menjelaskan “Saat ini KLHK dipastikan akan mencadangkan lebih Dari 50% (537.668 ha) wilayah kerja Perhutani berpotensi utk dialokasikan sebagai areal perhutanan sosial dan diberikan IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan utk Perhutanan Sosial)

Tentu saja hal tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada percepatan implementasi perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha, dan gerakan Reforma Agraria dimana pada kesempatan lain dijelaskan akan disediak 4,1 juta ha lahan dari kawasan hutan.

Areal kerja yang merupakan wilayah kelola Perhutani ini kemudian akan dialokasikan sesuai dengan kondisi yang terdapat dilapangan.

Hadi menegaskan, ini merupakan sistem inovasi kehutanan yang ditujukan untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan secara terbuka menerima kontribusi dari para pihak, baik LSM, Masyarakat, dan pihak-pihak yang dapat bersinergi dalam mensukseskan percepatan perhutanan sosial di Indonesia. Dengan sedikit berkelakar, beliau mengatakan bahwa saat ini dirjen PSKL sudah seperti kantor bagi masyarakat dan LSM dengan makin tingginya animo pihak tersebut.

Paparan KLHK pada acara tersebut dapat diunduh disini:

dapatkan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERHUTANI:

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang IPHPS