UU 5/90 masih diperdebatkan mengenai aspek 3P “Kita selalu menterjemahkan sistem perlindungan penyangga kehidupan sebagai upaya pengamanan semata. Untuk itu dalam revisi nanti aspek perlindungan harus dikupas lebih luas lagi” demikian tegas Indra Ekspolitasia , Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sela-sela paparannya dalam Diskusi Publik “Paradigma Konservasi dan Kebijakan Keanekaragaman Hayati Indonesia” yang digelar Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat-Bangun Indonesia untuk Jaga Alam dan Berkelanjutan (USAID-BIJAK) pada 20 Juli di Jakarta.

Lebih jauh lagi, Indra melihat aspek-aspek  yg perlu dimasukkan dalam melakukan perbaikan ini. bila dinilai tidak cukup utk UU 5/90 hanya sekedar dilakukan revisi. Perlu kiranya dilakukan perubahan sebagai upaya melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.

IMG_0013a

Sementara itu, Haryanto R Putro yang mewakili Foretika mengungkapkan, bahwa salah satu kunci penting dalam keberhasilan pengelolaan konservasi kehati adalah terbangunnya institusi yang baik mulai dari tingkat nasional dibawah wewenang pemerintah pusat, sampai pada entitas terkecil, yaitu masyarakat di tingkat tapak. Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah sistem penopang kehidupan yg mengatur 1) penyediaan 2) pengaturan dan 3) pembangun berbudaya yg bersinggungan dengan sda nya. 3 nilai tsb adalah bagian dari hidup manusia. Kepunahan kehati bermuara pada berakhirnya kehidupan manusia.

Perlindungan Kehati selama ini hanya dilakukan sebatas di kawasan konservasi dan kawasan lindung. Sementara kehati tersebar di tiap wilayah yg kadang bersinggungan dengan manusia. Harus ada sistem yang mengatur koeksistensi antara manusia dan Sumberdaya hayatinya. Secara kelembagaan, konservasi di Indonesia berhadapan dengan kompleksitas. Ini yg menjadi dasar bahwa harus ada perubahan dalam paradigma konservasi. Paradigma bisa dimulai dengan perubahan sisten institusi dan kelembagaannya untuk mengatur hal tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Andri Santosa (FKKM – Pokja Konservasi). “Tanggung jawab Konservasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan pemda. Masyarakat adalah bagian dari pengelola di tingkat tapak yg notabene adalah penerima efek langsung.”

FKKM melalui Pokja Konservasi berharap dengan paradigma baru konservasi mampu mengoptimalkan pemanfaatan kehati untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk Sumberdaya genetiknya. Paradigma baru konservasi ini juga dihargai mampu memperluas peran para pihak, termasuk didalamnya masyarakat adat dan lokal yang tinggal di sekitar kawasan, maupun yg bersinggungan dengan Sumberdaya hayati.

Dalam kesempatan ini pula Arnanto Nur Prabowo (Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI) mengemukakan harapan  “Perubahan UU 5/90 dapat dijadikan payung hukum dalam redesign pengelolaan konservasi yg tidak dibatasi secara sektoral. DPR meminta KLHK sebagai leading actor (induk) dalam menjalankan pengelolaan konservasi Indonesia.”

Arnanto menambahkan: “Secara nasional, DPR menginginkan tersedia kawasan konservasi dan lindung tetap sebesar 30 persen di wilayah daratan yg tersebar secara proporsional dengan keterwakilan ekosistemnya. Masyarakat Adat dan Lokal diberi hak kelola melalui sistem kolaboratif sesuai perundangan yang berlaku“. Demikian beberapa bagian dari poin penting yang ingin didorong oleh DPR dalam perbaikan paradigma Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, melalui perubahan kebijakan Undang-undang no 5 tahun 1990.

 

Berita terkait: http://epaper1.kompas.com/kompas/books/kompas/2017/20170721kompas/#/14