Jakarta, Warta FKKM. Percepatan implementasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha yang dituangkan dalam Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kala memperhatikan dan kemudian mencanangkan program Perhutanan Sosial  dengan target hingga tahun 2019. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian menerbitkan Peraturan Menteri No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. KLHK juga menerbitkan P.39/2017 tentang Ijin Pemanfaatan Hutan untuk Perhutanan Sosial yang merespon situasi social dan lingkungan pada areal kerja Perhutani, selain mendorong penerapan Kemitraan Kehutanan dalam P.83/2016.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pengelola hutan. Agar tujuan ini tercapai, diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk di luar sektor kehutanan untuk dapat melakukan pengembangan kelembagaan usaha, peningkatan kualitas produk dan pemasaran hasil hutan.

Penyebaran informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung keberhasilan program. Untuk itu KLHK melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) melakukan terobosan dalam sosialiasinya dengan melibatkan media elektronik sebagai mitranya. Saat ini publik dapat menyerap informasi tersebut secara luas melalui program acara talkshow dan dialog interaktif di RRI pro 3 gelombang FM 88,8 MHz setiap selasa pukul 10.00 – 11.00 WIB dengan menghadirkan para pihak terkait yang memiliki konsern terhadap isu perhutanan sosial dan kehutanan masyarakat.

Pada kesempatan dialog interaktif pertama, Hadi Daryanto selaku Dirjen PSKL menegaskan perhutanan sosial yang diberikan negara untuk masyarakat tidak diartikan sebagai “bagi-bagi lahan”. Hadi berharap masyarakat dapat menerima hal tersebut bukan untuk lahan milik selamanya.

Ini clear bukan bagi-bagi lahan, jadi perhutan sosial untuk masyarakat setempat yang sekitar hutan itu, yang juga menjadi penggarap hutan itu. Hutan sosial menjadi legal, akses legal semua program pemerintah dapat masuk itu harapan kami, bukan untuk dimiliki selamanya hingga tujuh turunan, bukan,” tutur Hadi dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Lebih lanjut Hadi menjelaskan perhutanan sosial adalah murni milik negara yang diamanatkan untuk masyarakat setempat dalam mlembangun perekonomian daerah. Untuk itu lahan hutan tidak boleh diperjualbelikan atau dihibahkan ke anak cucu.
Diketahui Perhutanan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 41 Tahun  1999 Pasal 3 huruf d bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat  secara  partisipatif,  berkeadilan,  dan  berwawasan  lingkungan. Sehingga mampu  menciptakan  ketahanan  sosial  dan  ekonomi  serta  ketahanan  terhadap  akibat perubahan eksternal.
Beda dengan sertifikat hak milik, jadi perhutan sosial ini tetap milik negara, lahan negara tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan hingga 7 turunan, kalau sama istri atau anak sendiri boleh asal untuk digarap dan dimanfaatkan, kalau rusak, negara dapat memperbaikinya,” kata Hadi.

sumber berita: http://rri.co.id/post/berita/424066/nasional/perhutani_sosial_bukan_bagibagi_lahan_masyarakat_tidak_boleh_menjualnya.html