Jakarta, Warta FKKM. Ahli Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat, bahwa melihat kondisi yang ada di lapangan, implementasi percepatan program Perhutanan Sosial hanya mampu menjangkau 6,34 Juta Ha atau sekitar 47,1 persen dari total 12,7 juta ha yang menjadi target Jokowi melalui  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dialokasikan sebagai wilayah Perhutanan Sosial. Demikian salah satu isu yang mencuat dalam diskusi terfokus Innovative Financing for Social Forestry Development di Jakarta 21/8. Acara ini membahas yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB bersama UNDP. Acara ini dihadiri ahli yang mewakili dari kalangan NGO, Pemerintah, dan Akademisi.

Haryanto, Ketua Tim menegaskan bahwa angka ini didapat dengan melakukan penapisan dalam tiga skenario, dimana pengembangan PS akan diterapkan pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas untuk produk hutan dan non hutan. Sementara masyarakat juga bisa memanfaatkan jasa lingkungan dalam kawasan Hutan Lindung yang didorong sebagai area PS.

Luasan ini terdapat di 6.601 Desa yang lokasinya dapat diakses dengan mudah. Artinya tidak mencakup wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh masyarakat” Tambah Haryanto dalam paparannya.

01 Akmani IPB-UNPD 21082017

KLHK sendiri sudah mengeluarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) berdasarkan SK No 22 Tahun 2017. PIAPS merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial, yakni pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan dan Hutan Hak berupa Hutan Adat. Saat ini, KLHK merasa hambatan terbesar yang dihadapi adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program PS.

Bayangkan, dana yang tersedia untuk melakukan verifikasi area PS hanya sekitar 13.000 rupiah per ha. Tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat untuk mengelola hutannya” Demikian penjelasan Apik Karyana mewakili Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dalam menyikapi rendahnya laju kemajuan areal PS yang sudah dikeluarkan.

Hal tersebut bisa diatasi bila kehadiran Negara dalam menerapkan program percepatan PS tidak hanya menunggu permohonan yang datang dari masyarakat. Pemerintah juga dapat melakukan penunjukkan terhadap areal yang sudah dialokasikan melalui skema pemberdayaan Desa.

Bila Desa diberikan kewenangan untuk mengatur hak kelola hutannya, saya masih optimis bahwa capaian 12,7 juta Ha bukan isapan jempol belaka” Tegas Yando Zakaria dari Kantor Staf Kepresidenan. “Baru nanti kemudian Desa yang melakukan tata ruang sesuai fungsi dari hutan itu, akankah dikelola sebagai HKM, Hutan Desa, atau bahkan Hutan Adat. Saat ini ijin yang dikeluarkan justru hanya berpatokan pada peruntukkan hutan saja, maka tak jarang bila yang diusulkan juga kadang ada di area yang sangat kecil. Masa mau minta 60 ha aja harus ijin menteri

Para ahlipun berpendapat untuk mewujudkan target 12,7 juta ha perhutanan sosial, perlu sebuah gebrakan perubahan. Penguatan kapasitas, optimalisasi KPH dan Pokja PPS, pendekatan berbasis komoditas lokal, penghapusan hambatan administrasi, perlu adanya skema pembiayaan yang inovatif, dan perbaikan dalam aturan kebijakan yang berlaku. Revisi terhadap P.83 tahun 2016 perlu dilakukan. Aturan turunan diperbaiki untuk dapat mengakomodir sistem pelaksanaan PS yang berlaku secara dua arah.