Jakarta. Warta FKKM, 18 September. 

Untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan menjamin ketaatan atas suatu ketentuan hukum maka selain penegakan hukum melalui instrument hukum perdata dan pidana maka diperlukan instrument lain seperti perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum administrasi melalui sanksi administrasi. Materi dalam Draf Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (Draf RUU KKHE) yang perlu ditinjau kembali diantaranya: (1) izin usaha pemanfaatan jasa ekosistem dan (2) pengawasan dan sanksi adminsitrasi.

Demikian sekelumit catatan penting yang termuat dalam 47 halaman masukan kebijakan (P0licy Brief) yang coba dikemukakan oleh Pokja Konservasi. Kelompok kerja ini terdiri dari; Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI), Wildlife Conservation Society (WCS), World Wildlife Fund (WWF), dan Yayasan KEHATI, serta beberapa perorangan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diadakan oleh Komisi IV DPR RI (18/8), Henry Subagiyo selaku juru bicara Pokja Konervasi menegaskan, ”Sudah banyak kasus kejahatan keanekaragaman hayati yang tidak dapat diproses secara optimal karena tidak diatur dalam UU 5/1990, contohnya perusakan ekosistem terumbu karang oleh kapal asing di Raja Ampat. Kami masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja Kebijakan Konservasi mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera mempercepat prosesnya sebelum terlambat kita kehilangan identitas bangsa”.

Dalam proses RDPU ini, Pokja Kebijakan Konservasi menyampaikan lima poin atau isu yang sangat penting untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan manfaat keanekaragaman hayati yang krusial untuk diakomodir dalam perubahan UU 5/1990 ini, yaitu:

  1. Akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
  2. Perizinan, pengawasan, dan sanksi administrasi.
  3. Kelembagaan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati.
  4. Perlindungan hak dan akses masyarakat adat serta lokal.
  5. Aspek penegakan hukum terhadap kejahatan konservasi keanekaragaman hayati.

Secara lengkap, Policy Brief Pokja Konservasi dapat diakses melalui: http://bit.ly/2x66c2c

Komisi IV menyatakan sikapnya yang terbuka dan menerima masukan dari semua fihak untuk perbaikan kebijakan konservasi di Indonesia

Komisi IV menyatakan sikapnya yang terbuka dan menerima masukan dari semua fihak untuk perbaikan kebijakan konservasi di Indonesia

Selain Pokja Konservasi, Foretika yang merupakan forum pimpinan fakultas kehutanan di perguruan tinggi Indonesia juga mengungkapkan masukan terhadap perbaikan kebijakan konservasi di Indonesia. Titik berat yang diangkat dalam bahasannya adalah bagaimana merubah paradigma konservasi dalam kebijakan di Indonesia.

Didik Suharjito yang merupakan juru bicara Foretika menekankan tentang salah satu kunci penting dalam keberhasilan pengelolaan konservasi kehati yaitu dengan terbangunnya institusi yang baik mulai dari tingkat nasional dibawah wewenang pemerintah pusat, sampai pada entitas terkecil, yaitu masyarakat di tingkat tapak. Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah sistem penopang kehidupan yg mengatur 1) penyediaan 2) pengaturan dan 3) pembangun berbudaya yg bersinggungan dengan sda nya. 3 nilai tsb adalah bagian dari hidup manusia. Kepunahan kehati bermuara pada berakhirnya kehidupan manusia.

Perlindungan Kehati selama ini hanya dilakukan sebatas di kawasan konservasi dan kawasan lindung. Sementara kehati tersebar di tiap wilayah yg kadang bersinggungan dengan manusia. Harus ada sistem yang mengatur koeksistensi antara manusia dan Sumberdaya hayatinya. Secara kelembagaan, konservasi di Indonesia berhadapan dengan kompleksitas. Ini yg menjadi dasar bahwa harus ada perubahan dalam paradigma konservasi. Paradigma bisa dimulai dengan perubahan sisten institusi dan kelembagaannya untuk mengatur hal tersebut.

Didik Suharjito (Foretika) Menyerahkan Dokumen Masukan (Policy Paper) terhadap rancangan Undang-Undang Perbaikan UU No 5 Tahun 1990 tentang KKHE

Didik Suharjito (Foretika) Menyerahkan Dokumen Masukan (Policy Paper) terhadap rancangan Undang-Undang Perbaikan UU No 5 Tahun 1990 tentang KKHE