Sekilas Mengenai Naskah Akademis (Halaman 4) yang menjadi pokok bahasan Panel 1 Tenure Conference 2017:

Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial

Oleh: Didik Suhardjito

Kita dapat belajar dari negara-negara lain yang menyelenggarakan program “Perhutanan Sosial” atau “devolusi pengelolaan sumberdaya hutan”, Philipina, Vietnam, Thailand, China, Nepal, India, dan beberapa negara Afrika, bagaimana mereka menjalankannya, capaian-capaian, dan kendala-kendalanya. Vietnam pada tahun 1999 mulai mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan, yakni mentransfer hutan dari pemerintah kepada masyarakat lokal sebanyak 15 desa. Masyarakat diberi sertifikat hak penggunaan lahan dan kontrak untuk melindungi hutan.

Pada tahun 2007 sekitar seperempat dari luas hutan di Vietnam dikelola oleh masyarakat lokal (rumahtangga dan desa), mencakup lebih dari 1.1 juta hektar (Nguyen and Sikor 2011); Do, Nguyen, Vo and Le (2011) menyebutkan 2.8 juta ha atau hampir 27% dari total areal hutan negara di Vietnam dialokasikan pengelolaannya kepada masyarakat; sedangkan RECOFTC (2014) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat mencakup 3,8 juta hektar dari 13,5 juta hektar areal berhutan.

Philipina mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan dalam beragam bentuk, antara lain the Integrated Social Forestry Program (ISFP), Indigenous People’s Right Act (IPRA), dan Community Based Forest Management (CBFM). Program ISFP ini dimulai pada tahun 1982 berdasarkan Presidential Letter of Instruction 1260. Program ISFP mendevolusikan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. ISFP mengkonsolidasikan tiga program people-oriented forestry sebelumnya, yakni Family Approach to Reforestation (FAR), Forest Occupancy Management (FOM) Program, dan the Communal Tree Farming (CFP) Program yang diselenggarakan selama tahun 1973 sampai 1979. ISFP memberikan jaminan keamanan hak (tenure security) bagi warga yang menduduki hutan (the forest occupants) selama 25 tahun. Pemberian tenure security memungkinkan para petani yang menduduki kawasan hutan negara (government-owned forestlands) dapat bertani dan menikmati hasilnya tanpa khawatir diusir, dan mendorong mereka untuk melakukan perlindungan dan promosi pertanian dan agroforestry yang
berkelanjutan (Pulhin et.al 2007; Pulhin dan Inoue 2008; Gibbs et.al 1990).

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, terdapat beberapa strategi yang harus
ditempuh untuk memastikan hak dan akses masyarakat atas kawasan hutan, yaitu

  1. Pemetaan kawasan hutan yang dicadangkan untuk HKm;
  2. Gerakan untuk memperoleh kepastian hukum dari kawasan hutan HKm;
  3. Pendidikan publik dan negosiasi untuk membangun pemahaman bersama tentang masalah dan jalan keluarnya;
  4. Menggerakan kelompok kerja (working groups) untuk transformasi birokrasi;
  5. Menguatkan koalisi, organisasi dan jejaring yang aktif secara politik; dan
  6. Membangun ”model” sebagai percontohan atau demonstrasi perubahan. Beberapa forum dan kelompok kerja multipihak

Pembahasan mengenai naskah akademis ini dilaksanakan pada 4 Oktober 2017 di Bogor. Lebih Lengkapnya mengenai Naskah Akademis ini, sila Unduh:

Naskah Akademis Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial