Jakarta –  Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) mengadakan workshop dan diskusi bertemakan ‘Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Kehutanan Masyarakat’. Diskusi diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi pada 31 Oktober lalu. Diskusi yang melibatkan pengelola Taman Nasional di Banten dan Sulawesi Tengah ini bertujuan untuk menggali lesson learned dari studi kasus pengelolaan buffer zone di empat Taman Nasional. Serta mencari pendekatan yang sesuai untuk mengembangkan daerah penyangga yang merupakan wilayah kelola tradisional dari masyarakat setempat. Diskusi dihadiri perwakilan: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – KLHK; Pengelola Taman Nasional Ujung Kulon – Banten; BKSDA Sulawesi Tengah dan PemKab Poso; Peneliti CA Cyclops Papua – Universitas Cendrawasih; serta peneliti TN Siberut Mentawai – LIPI.

Ketentuan mengenai Daerah Penyangga Kawasan Konservasi telah ada dalam PP 28/2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA serta coba dipraktekkan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Poso – Sulawesi Tengah dan Kabupaten Jayapura – Papua. Inisiasi lain juga dilakukan oleh Kabupaten Pandeglang – Banten dan Kabupaten Mentawai – Sumatera Barat. FKKM menginisiasi diskusi dengan mengundang pihak yang terkait dengan keempat Taman Nasional tersebut juga sebagai penggalian input kebijakan mengingat KLHK sedang menyusun Permen tentang Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang – Banten, telah memiliki Perda terkait pengelolaan daerah penyangga di Taman nasional Ujung Kulon (TNUK) yang dikeluarkan tahun 2013 (Perda No. 2 tahun 2013). Monica, selaku pengelola TNUK menyampaikan bahwa terdapat 19 desa yang berbatasan dengan TNUK baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi daerah penyangga TNUK. TNUK juga memfasilitasi terbentuknya 7 kelompok tani di 15 desa yang berbatasan langsung dengan TNUK. TNUK memberikan akses di Zona tradisional untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan melalui kelompok tersebut. Pemberian akses dilakukan melalui: Penandatanganan perjanjian kerjasama; pemetaan potensi; penyusunan RKT & RKL; pengembangan usaha ekonomi; dan peningkatan kapasitas kelompok. Monica juga menyampaikan, disisi lain masih terdapat banyak interaksi negatif seperti illegal logging & fishing, perburuan satwa, dan perambahan hutan, bahkan masih ada pemukiman di dalam kawasan TN. TNUK memiliki moto dalam mengelola kawasan yaitu “Masyarakat Ngejo, Leuweung Hejo”, yang artinya “masyarakat bisa makan, hutan akan hijau”.

Pembelajaran juga diperoleh dari Cagar Alam Pamona dan Taman Wisata Alam Bancea, Kabupaten Poso – Sulawesi Tengah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah memiliki kawasan konservasi seluas 400.458,21 Ha. Pengelolaan daerah penyangga dilakukan BKSDA SulTeng demi mengurangi tekanan pada CA Pamona dan TWA Bancea dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penetapan daerah penyangga ini mencakup 7 desa di 2 kecamatan. Pemda Kab. Poso menambahkan, sudah mengalihkan perhatian dari pertambangan ke pengelolaan kawasan. Bahkan ada rencana untuk melakukan konservasi, walaupun dari pusat tidak ditetapkan untuk wilayah konservasi. Salah satu contoh, akan melakukan konservasi atas keberadaan air terjun Salopa yang berada di kawasan APL. Kab. Poso juga telah memiliki Perda tentang Konservasi khusus untuk TN. Isinya tentang penetapan daerah konservasi, dan disebut juga tentang wilayah-wilayah penyangga.

Studi kasus pengelolaan daerah penyangga CA pegunungan Cyclops – Papua disampaikan oleh Prihananto, peneliti dari Univ. Cendrawasih. CA Pegunungan Cyclops, memiliki luas 31.479,89 ha berdasarkan SK Menhut tahun 2012. Prihananto menyampaikan CA Pegunungan Cyclops mulai dan sedang terancam oleh dinamika pembangunan dan aktivitas penduduk Kota Sentani (Kabupaten Jayapura) dan Kota Jayapura. Pengelolaan CA Cyclops telah difasilitasi oleh berbagai pihak sejak tahun 1984, namun masih terkesan ‘sendiri-sendiri’. Prihananto menekankan penanganan masalah yang kompleks di Kawasan Cagar Alam Cyclops dan Daerah Penyangganya harus diatasi dengan pendekatan Kolaborasi Pengelolaan, yang dilakukan secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman bersama. Kesepakatan para pihak tentang kolaborasi pengelolaan antara lain menetapkan lingkup wilayah daerah penyangga yang dibagi menjadi zona Hijau, zona interaktif, dan zona budidaya. Penguatan fungsi penyangga difokuskan pada pembinaan & pengelolaan daerah penyangga; pemanfaatan dan pemberdayaan; serta pengembangan sarana & prasarana penunjang.

Di Taman Nasional Siberut, LIPI bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tengah menyusun strategi pengembangan kawasan buffer zone TN Siberut. Gutomo Bayu selaku perwakilan LIPI memaparkan studi tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang kebijakan yang bisa dikembangkan sebagai strategi untuk mengembangkan kawasan buffer zone TNS. Terdapat 16 desa yang termasuk ke dalam buffer zone TNS, yang 9 diantaranya berbatasan langsung dengan TNS. Pengelolaan TNS mengarah pada skema pengembangan kawasan wisata alam strategis, dimana sesuai dengan visi pemerintah untuk memajukan wisata.

Berdasarkan pembelajaran dari pengelolaan daerah penyangga/buffer zone di empat kawasan Taman Nasional tersebut, di akhir diskusi yang juga didukung oleh Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ini, peserta menyepakati bahwa akan dilakukan penyusunan buku yang bertemakan buffer zone di kawasan konservasi serta dikaitkan dengan kehutanan masyarakat. Buku ini nantinya diharapkan dapat menjadi literatur penting dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga di kawasan konservasi.