PERHUTANAN SOSIAL

Warta FKKM, 15 November 2017

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171115/281797104283237

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Regulasi ini akan jadi alat bagi pemerintah untuk mendorong pengelola konsesi kehutanan menjalankan 20 persen hutan kemitraan bagi warga sekitar.

“Akhir tahun ini akan ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (14/11), di Jakarta.

Saat ini ada sekitar 36 juta hutan produksi yang dibebani izin. Menurut data KLHK 2015, ada 34,8 juta hektar bagi izin hutan alam dan hutan tanaman industri. Saat diberikan izin kehutanan, pengelola konsesi wajib menyediakan 20 persen areanya bagi warga melalui skema kemitraan lingkungan.

Jika kewajiban ini dijalankan, tersedia hampir 7 juta ha hutan kemitraan. Ini akan signifikan berkontribusi pada target 12,7 juta ha luas perhutanan sosial. “Yang konkret (menjalankan) paling baru berapa,” ujarnya yang pernah menjabat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (kini bernomenklatur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari).

Untuk mengejar sisanya yang belum dijalankan pengelola konsesi, ia berharap ancaman sanksi administratif mempercepatnya. “Saatnya masyarakat jadi pelaku (bisnis kehutanan). Swasta sudah cukup, lha,” ujarnya.

Selain skema kemitraan dengan pengelola konsesi, pemerintah mengejar capaian perhutanan sosial melalui hutan desa, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat, dan hutan adat. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut saat ini ada hak akses perhutanan sosial seluas 1,088 juta ha di Indonesia. “Kami ingin mencapai 4,3 juta ha tahun 2019,” katanya yang baru dilantik jadi dirjen, sepekan lalu (7 November 2017).

Pada hutan adat, pemerintah memberikan pengakuan 13 unit. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan respons pemerintah daerah yang memberikan pengakuan dan legalitas kepada masyarakat adat di wilayahnya.

Selain target luas perhutanan sosial, Bambang mengejar mutu pengelolaannya. Karena itu, pemerintah melalui kesatuan pengelolaan hutan di tingkat tapak diwajibkan mendampingi penerima akses perhutanan sosial.

Ia menegaskan, pemerintah melalui kolaborasi badan usaha milik negara memberikan jaminan pascapanen bagi kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial. “Kami berharap nantinya kelompok pengelola hutan itu juga bisa mengelola hasilnya sehingga meningkatkan nilai tambah,” ucapnya. (ICH)