Kupang – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) NTT, dan BPSKL Jawa Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan Lokakarya dengan tema “Mendorong Percepatan Perhutanan Sosial bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Hutan di Nusa Tenggara Timur”. Kegiatan yang didukung Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ini dilangsungkan selama 2 hari (14-15 November 2017) di Kota Kupang, NTT.

Lokakarya dibuka oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jehalu Andereas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mempersiapkan langkah-langkah dalam memfasilitasi Perhutanan Sosial. “Pokja PPS di NTT sudah terbentuk dan perlu mengkonsolidasikan diri serta melibatkan para pihak yang lebih luas untuk mempercepat PS di NTT”. Selepas membuka kegiatan, Jehalu menyerahkan kain tenun Sumba Barat kepada para narasumber lokakarya.

Pada kesempatan ini, Agus Nurhajat selaku perwakilan dirjen PSKL – KLHK juga menyampaikan overview tentang program Perhutanan Sosial. Dimana Perhutanan Sosial tidak bisa terlepas dari 3 keyword: yaitu kesejahteraan, pemberdayaan, dan kelestarian. Agus menekankan jika salah satu saja keyword hilang, maka tidak bisa disebut Perhutanan Sosial.

Masih banyak permasalahan terkait Perhutanan Sosial yang muncul selama perjalanan program ini. “Masalah yang umum ditemukan di lapangan antara lain: pemahaman yang salah dari masyarakat tentang areal Perhutanan Sosial; masih ada keinginan untuk membuka hutan untuk kebun (khususnya sawit) dan tempat tinggal/pemukiman; seringkali perizinan yang ada di lapangan tidak diketahui masyarakat; serta penguasaan kawasan hutan hanya oleh segelintir orang saja” lanjutnya.

Beberapa langkah yang disampaikan untuk percepatan PS ke depan, yaitu: pelaksanaan PS akan disinergikan dengan aktivitas KPH; meningkatkan fungsi Pokja PPS yang sudah terbentuk; serta menggunakan perangkat TI dengan sistem on-line.

Hari ke-2 kegiatan, dibuka dengan diskusi panel terkait perkembangan agenda Perhutanan Sosial di NTT. Serta berbagi pengalaman praktek Perhutanan Sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman melakukan pemberdayaan masyarakat disampaikan oleh perwakilan Yayasan Ayu Tani Mandiri dan Wahana Tani Mandiri. FKKM diwakili Andri Santosa selaku sekretaris eksekutif nasional FKKM juga berbagi pengamalan dalam mengelola pengetahuan (Knowledge Management) dalam setiap aktivitas project.

Yayasan Ayu Tani Mandiri, yang diwakili Thomas menyampaikan pengalaman dalam mengelola HKm di KBA Ili Wengot. Thomas memaparkan “pada dasarnya memperoleh IUP cukup mudah, namun hal yang menjadi sulit adalah mempertahankan keberlanjutannya”. Di Ili Wengot, telah terbentuk koperasi Tani HKm dimana telah terbentuk juga struktural pengurus dan juga program kerjanya. Hal ini merupakan salah satu indikator capaian kelompok HKm. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam hal pengelolaan HKm. Prioritas yang perlu diperbaiki yaitu: peningkatan kapasitas petani (aspek teknis pertanian dan organisasi); 2) mengembangkan kebun contoh minimal 1 kebun contoh di setiap hamparan; dan 3) membangun kerjasama sinergi dengan para pihak (Desa & Kabupaten).

Berbagi pengalaman dilanjutkan dari Burung Indonesia, dalam hal pengembangan agroforestry kemiri. Tiburtius Hani selaku perwakilan Burung Indonesia di NTT menyampaikan sekilas tentang lingkup kerja Burung Indonesia. Burung Indonesia melakukan pendampingan terhadap komunitas Kemiri, dengan cara perluasan areal agroforest; mengurangi laju pembukaan lahan hutan; dan mempertahankan agroforest yang telah ada. Tibur menegaskan, salah satu strategi dalam mengurangi pembukaan lahan baru yaitu dengan peningkatan nilai jual kemiri. Sehingga dengan kebun yang lama, sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka. Karena ada kecenderungan juga dimana saat nilai jual kemiri jatuh, masyarakat memilih untuk menebang pohon nya.

Dari pihak KPH, berbagi pengalaman disampaikan perwakilan dari KPH Sumba Timur. KPH Sumba Timur ini merupakan penerima IUP pertama di NTT. Terdapat luas 500 ha yang mencakup 29 desa. Namun diakui masih terdapat beberapa kendala sehingga proses fasilitasi terhambat. Saat ini KPH sedang menyusun RKU dan RKT, dengan penekanan di pemanfaatan jasa lingkungan dan carbon trade. Meski diakui, masih perlu penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme carbon trade itu sendiri.

Lokakarya ditutup dengan perumusan Road Map percepatan Perhutanan Sosial di NTT. Road map ini menjadi rencana bersama, sinergitas antara rencana kerja Pokja PPS NTT & inisiasi mitra. Dengan terbentuknya Road Map yang merupakan rencana kerja bersama berbagai pihak, diharapkan percepatan Perhutanan Sosial demi kesejahteraan masyarakat dan tercapainya kelestarian hutan dapat segera terwujud.