Jakarta 5 Desember 2017, Warta FKKM

DPR RI kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-12 dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 pada Selasa, 5 Desember 2017. Rapat yang sedianya dijadwalkan pukul 09:00 WIB, baru dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada pukul 10.53 WIB. Agenda Rapat Paripurna yaitu untuk membahas laporan Prolegnas Tahun 2018, pendapat fraksi-fraksi atas usulan RUU inisiatif, dan pengesahan perpanjangan pembahasan RUU.

Adapun kehadiran Anggota DPR pada Rapat Paripurna menurut data sekretariat sebanyak 214 anggota yang menandatangani daftar hadir  sedangkan setelah dilakukan peghitungan (headcount) hanya 93 anggota ada di dalam ruang sidang saat rapat berlangsung.

Selain RUU lainnya yang merupakan usulan dari fraksi, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018. Dalam laporanya, Ketua Badan Legislasi DPR (BALEG) Supratman Andi Atgas menyampaikan hasil koordinasi dengan Menkumham dan DPD tentang laporan Program Legislasi 2018, bahwa perubahan program legislasi sudah sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2011. Baleg dalam hal ini juga telah menerima RUU dari fraksi sebanyak 194. Dalam penyusunan ini DOT kami sampaikan bahwa Baleg sudah menerima usulan RUU dr komisi, fraksi dan lembaga dengan total keseluruhan sebanyak 225 RUU. RDP beberapa UU yang mempunyai kesamaan judul dan substansi sehingga tertinggal 110 RUU. Sehingga, Baleg bersama Pemerintah dan DPR RI sudah merencanakan ada 50 RUU masuk prioritas tahun 2018. Dari 50 RUU Prolegnas sebanyak 31 RUU oleh DPR, 16 oleh Pemerintah dan 3 usulan DPR RI.

Tidak mudah dalam menyusun legislasi, karena tahun 2018 tahun politik menjelang 2019, tapi kami optimis dapat lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegas Supratman .

Pada Rapat Dengar Pendapat antara Pokja Konservasi dan Komisi IV September 2017 lalu, diingatkan bahwa setidaknya ada tiga alasan utama mengapa perlu segera merevisi UU 5/1990 ini, pertama jangka waktu keberlakuan UU 5/1990 sudah sangat lama sehingga belum dapat mengakomodir perkembangan isu-isu dan permasalahan konservasi keanekaragaman hayati baik di tingkat nasional maupun internasional, kedua pengaturan penegakan hukum yang tidak dapat mengikuti perkembangan kejahatan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Ketiga, ada isu konservasi keanekaragaman hayati pada tingkat genetik yang sama sekali belum ada aturannya di tingkat nasional, sehingga banyak terjadi “pembajakan” sumber daya genetik atau yang sering dikenal dengan biopiracy.

Dalam proses RDPU ini, Pokja Kebijakan Konservasi menyampaikan lima poin atau isu yang sangat penting untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan manfaat keanekaragaman hayati yang krusial untuk diakomodir dalam perubahan UU 5/1990 ini, yaitu:

  1. Akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
  2. Perizinan, pengawasan, dan sanksi administrasi.
  3. Kelembagaan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati.
  4. Perlindungan hak dan akses masyarakat adat serta lokal.
  5. Aspek penegakan hukum terhadap kejahatan konservasi keanekaragaman hayati.

Penyerahan Dokumen Ajuan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai inisiatif DPR, melalui Komisi IV. dan disahkan sebagai Prolegnas 2015-2019

Terhadap RUU KSDAHE yang masuk prolegnas prioritas 2018, pandangan fraksi-fraksi hanya diserahkan secara tertulis kepada Pimpinan Rapat Paripurna, dan dengan demikian Rapat Paripurna ke-12 ini menyetujui RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menjadi RUU usul inisiatif DPR. Rapat Paripurna ditutup pukul 11:37 WIB. (Erwin Setiawan, Sutrisno)