Persoalan pengelolaan sumber daya alam dan agraria di Indonesia tak sedikit lahir akibat izin penguasaan dan pengelolaan SDA yang diskriminatif dan tidak berpihak pada masyarakat. Monopoli pengelolaan SDA dan  penguasaan lahan selalu mengarah pada eksploitasi yang merampas sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya secara sistemik dan terstruktur.

Di antara persoalan yang centang-perenang dalam pengelolaan SDA tersebut, seringkali menegasikan peran perempuan dari perbincangan. Perempuan di banyak wilayah di Indonesia seringkali diabaikan dalam penentuan kebijakan atas tanahnya. Pengetahuan perempuan atas pengelolaan SDA tidak dianggap sebagai pandangan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan. Seringkali perempuan yang harus menanggung risiko atau dampak atas kelalaian pengelolaan SDA.

Padahal, perempuan memiliki kemampuan dan perhatian yang cukup besar dalam keberlanjutan Sumber Daya Alam yang menjadi sumber penghidupannya. Para perempuan di Seko, misalnya, keterlibatan mereka dalam pengelolaan kebun kopi turut menjaga hutan di Desa Tanamakaleang tetap lestari. Sama halnya juga para perempuan yang aktif dalam pengelolaan HKm di Lombok Tengah dan beberapa wilayah lain yang tertuang dalam Warta edisi kali ini.

Berbagai kisah perempuan dalam pengelolaan kehutanan masyarakat ini, menunjukkan bahwa tata kelola hutan sejatinya melibatkan partisipasi aktif perempuan, yang pengetahuan dan gagasannya tentu saja tidak hanya akan baik bagi perempuan, tetapi juga bagi hutan itu sendiri.

*Download Warta FKKM Edisi 3 Tahun 2017 Disini