Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mentargetkan 2 Juta Hektar selama 2018 yang dialokasikan untuk percepatan perhutanan sosial. Demikian ungkap Bambang Supriyanto, selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam pengantar Workshop Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Nasional di Jakarta 9 Januari 2018. Saatnya kita yang menjemput bola, tidak hanya menunggu. Percepatan perhutanan sosial memang harus dilakukan secara bottom-up dan top-down secara bersamaan, tandas beliau.

Angka tersebut memang terkesan sangat ambisius, namun bukan mustahil untuk dicapai dalam tahun ini. Bambang menyatakan bahwa diperlukan sebuah strategi yang tepat dan pemutakhiran data yang menyeluruh dan dukungan dari pelaksana di lapangan. Pokja PPS adalah motor dalam memenuhi target tersebut. Termasuk dalam 2 Juta hektar tersebut, diantaranya proses pengajuan legalisasi yang belum terpenuhi sampai desember 2017 sebesar 464.272 ha, untuk penetapan areal kerja ditargetkan 208,337 ha, permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan konservasi sebesar 100.078 ha, dan usulan baru sebesar 1.227.313 ha.

Efektifitas dan optimalisasi kerja pokja pps di tingkat nasional menjadi sorotan dalam workshop ini, sehingga perlu dibentuk flying team yang menjadi pendorong bagi pegiat perhutanan sosial didaerah dan penghubung dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan. Selama ini arus komunikasi dan koordinasi dinilai menjadi titik lemah dalam upaya percepatan pelaksanaan perhutanan sosial. Muayat Ali Mushi menjelaskan bahwa kerja flying team ini diharapkan berjalan selama 6 bulan efektif dan dibentuk dalam tim-tim kecil yang membantu direktorat PSKL dan bagian dari Pokja PPS.

Pemanfaatan metode detasering juga menjadi perhatian pemerintah sebagai basis data yang dijadikan dasar dalam penentuan pengambilan keputusan. Untuk mendukung berjalannya detasering, perlu mengoptimalkan peran pendamping dan penyuluh PS di lapangan. Seringkali ditemui bahwa pendamping tidak dibekali oleh standar pengetahuan dalam mendampingi masyarakat. Erna Rosdiana, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menandaskan, bahwa dalam workshop ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah panduan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial. Sehingga setiap pendamping dan penyuluh juga berperan dalam agen informasi bagi pokja pps dan mempercepat proses pengajuan dan pelaksanaan perhutanan sosial. Secara koordinatif, Erna mengingatkan bahwa dalam penerapan kerja direktorat perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini didukung secara kewilayahan melalui 6 wilayah kerja balai PSKL yang akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan KPH sebagai unit pelaksana teknis yang bisa mengangkat ini ditingkatan kabupaten sampai provinsi. Untuk di jajaran direktorat, PKPS juga akan bekerja bersama direktorat lainnya, Seperti BUPSHA, PKTHA, PPSKL, dan jajaran diluar direkorat PSKL seperti Direktorat Jenderal KSDAE, dan PHPL sesuai dengan kewenangannya.

Tantangan diluar masalah teknis tidak lepas dari kondisi politik negeri. Bukan sebuah keniscayaan di tahun politik ini, akan banyak potensi terjadinya konflik yang dipicu karena banyaknya penumpang gelap yang memanfaatkan momentum politis untuk memperkeruh kondisi di lapangan. Belum lagi ditambah gejala oknum-oknum yang memanfaatkan ijin perhutanan sosial untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Untuk itu, dukungan dan kerja dari NGO, CSO dan jejaringnya menjadi motor penggerak utama dan penghubung antara kondisi dan keinginan masyarakat yang mendorong percepatan perhutanan sosial, serta akselerasi kerja pemerintah melalui pokja ps yang bekerja secara efektif dan efisien.